Perubahan iklim menjadi isu hangat dewasa ini. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan Net Zero Emission di tahun 2060. Target tersebut mencerminkan akan kewajiban mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 29% secara kondisional dan bantuan global sebesar 41% atau setara dengan 314 sampai 398 juta ton CO2 sesuai Nationally Determined Contribution (NDC).
Pemerintahpun segera ambil strategi. Dalam jangka pendek, mengampayekan penggunaan B30 dan co-firing pada PLTU. Sementara, optimalisasi EBT secara masif, penggunaan teknologi CCUS pada energi fosil hingga pengalihan kendaraan listrik digunakan sebagai strategi jangka panjang. Aksi mitigasi ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap perubahan iklim.
Kebijakan lainnya berupa pergantian budget subsidi untuk kegiatan produktif, kontribusi energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, serta konversi waste to energy. Ya, benar. Program-program pemanfaatan EBT dan efisiensi energi menjadi kontributor utama dalam aksi mitigasi.
Di sisi lain, pemanfaatan EBT di Indonesia masih sangat minim bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Dikutip dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total pemanfaatan EBT di Indonesia baru 2,5% dari total potensi. Bahkan dalam hal energi terbarukan Indonesia masih kalau jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Hal ini tentunya menjadi cambuk bagi Indonesia untuk lebih mempercepat pemanfaatan bauran energi terbarukan.
Memang, sektor energi akan cukup krusial dalam menentukan arah yang ditargetkan. Mengingat, kebutuhan energi akan semakin meningkat di masa depan. Sejauh ini, transportasi jadi salah satu konsumen terbesar energi di dalam negeri, diikuti dengan industri dan sektor pertanian.
Grand Strategy Energy yang tengah disusun pemerintah diharapkan sejalan dengan target capaian akan ketahanan energi, bauran energi, dan pengurangan emisi. Hal ini diperkuat dengan dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 untuk mengejar target net zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi. Apalagi sisi keuangan menjadi kunci pembiayaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dokumen ini merefleksikan arahan jangka panjang yang akan menjadi dasar pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pemerintah tetap optimis dalam mencapai net zero emission di tahun 2060. Melimpahnya ragam sumber energi di Indonesia dapat secara ekonomis memasok kebutuhan energi. Syaratnya, pengembangan secara cepat dan tetap mempertimbangkan realitas kebutuhan energi dan keekonomian yang wajar.
Untuk mencapai itu semua diperlukan peranan aktif dari berbagai pihak, dimana pemerintah sebagai penentu dan pembuat kebijakan agar lebih terfokus pada perencanaan pembangunan berkonsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber green energy. Perusahaan di bidang energi yang bergerak sebagai penyedia pula harus mendukung, dan tidak bersikap defensif yang mementingkan bisnis dan keuntungan semata.
