Polewali 9 April 2021, Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Kebangkitan Perekonomian nasional diangkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai tema dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah. Tema ini diangkat untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat khususnya di bidang perekonomian, lalu apa solusi yang dapat ditawarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai sumbangsih untuk bangkitnya perekonomian masyarakat, terutama yang sesuai dengan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.
Pada kesempatan kali ini, Tim Kajian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat melakukan wawancara dan pengumpulan data di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, mengingatkan kembali pentingnya pendaftaran merek dagang, merek industri dan Indikasi Geografis bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ia mengatakan, layanan Pendaftaran kekayaan intelektual ini, merupakan salah satu layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yang juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat, terutama di bidang industri kreatif.
Pejabat dan staf pada Dinas koperasi mengapresiasi kedatangan Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kabid HAM (Munir), Kasubbid Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Wardi), serta Penyuluh HAM (Mitra Bangsawan).
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang menerima kunjungan Tim Kajian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar mengatakan bahwa kedatangan Kepala Divisi Yankumham dan rombongan ini, bak gayung bersambut, karena apa yang disampaikan Kepala Divisi terkait merek dagang juga merupakan program unggulan dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM.
