Hijau

Quo Vadis Hutan Adat Moloku Kie Raha?

14 September 2017   09:48 Diperbarui: 14 September 2017   10:14 319 0 0

QUO VADIS HUTAN ADAT MOLOKU KIE RAHA? [1]

Oleh : Muh. Arba'in Mahmud [2]

 

Artikel  ini penulis ulas dalam rangka mendukung "Rapat koordinasi Penanganan  Konflik Tenurial dan Hutan Adat" pada 21 -- 23 September 2016 di Ternate.   Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Konflik,  Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan  Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK).

 Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat: Adakah di Maluku Utara?

Menjawab  pertanyaan di atas, mungkin bagi sebagian pembaca dapat dianggap  'subversif', sarkasme bahkan sebagai pertanyaan bodoh. Kura-kura dalam  perahu, pura-pura tidak tahu. Maka serta merta, muncul pernyataan;  apakah penulis tinggal di gua atau langit sehingga tidal kenal budaya  Empat Kesultanan di Maluku Utara. Atau apakah penulis tidak pernah baca  koran, nonton TV lokal atau gaulsehingga tidak mendengar kasus hukum Bokum-Nohu* ataupun fenomena 'gegar gender' NBS**?

Maaf!  Penulis tidak bermaksud menguji nyali - memancing emosi para pembaca  pun tidak hendak menafikan isu dan permasalahan hutan adat dan  masyarakat hukum adat (MHA). Justru dengan pertanyaan sederhana, penulis  ingin mengajak pembaca sejenak berfikir sekaligus mengasah kembali  kepedulian kita terhadap potensi sumber daya alam -- manusia di bumi Moloku Kie Rahaini.

Telah  diketahui, Hutan Adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah  masyarakat hukum adat (MHA) dan berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012  harus dimaknai sebagai Hutan Hak. Hutan Adat bertujuan untuk memberikan  akses kepada masyarakat sekitar hutan, dalam hal ini MHA, untuk  berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Potensi Hutan Adat di Maluku  Utara relatif belum teridentifikasi dan terinventarisir secara  menyeluruh. Hal ini dikarenakan selama ini belum ada kebijakan  pemerintah pusat maupun daerah yang serius mengembangkan pengelolaan  Hutan Adat.

Selain karena pandangan awal yang keliru sebelum  putusan MK No. 35 terbit, bahwa Hutan Adat adalah hutan negara,  eksistensi masyarakat adat di dalam dan sekitar kawasan hutan relatif  dinafikan oleh Pemerintah dan Pemilik Modal --Penguasa dan Pengusaha-.  Bahkan, sebagian para pihak masih beranggapan masyarakat adat sebagai  'objek pembangunan' yang potensial sebagai 'komoditas politik-ekonomi'  oleh oknum-oknum aparat pemerintah ataupun para pegiat pemberdayaan  masyarakat lainnya (Organisasi non pemerintah / Ornop). Oleh karenanya,  pasca terbitnya MK No. 35 tersebut, ketika wicara tentang Hutan Adat  maka yang tersirat adalah kisah konflik tata batas kawasan, perebutan  lahan hingga okupasi lahan baik antar sesama masyarakat, masyarakat  dengan negara (pemerintah) ataupun masyarakat dengan pengusaha.

Masyarakat  Hukum Adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun  bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal  usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta  adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan  hukum (UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup/PPLH).

Berbeda dengan keberadaan Hutan Adat yang relatif  kurang jelas, eksistensi MHA di Maluku Utara secara nyata telah ada dan  menyebar di sepanjang jazirah Halmahera dan sekitarnya. Menurut data  AMAN Maluku Utara, jumlah masyarakat adat di Malut kurang lebih 57  komunitas yang terdaftar, dan + 100 komunitas yang belum  terdaftar. Secara umum masyarakat adat tersebut berbasis komunitas (sub  suku), semisal Suku Sawai (Halmahera Tengah) terdapat 15 komunitas (Pnu).

 

Masyarakat Adat Kesultanan dan Bukan Kesultanan : Refleksi Kritis

Secara  umum klasifikasi masyarakat adat di Malut terbagi menjadi 2 (dua),  yakni masyarakat adat kesultanan dan masyarakat adat bukan kesultanan.  Masyarakat adat kesultanan adalah masyarakat adat yang banyak  dipengaruhi oleh budaya (dan ajaran) agama Islam. Maluku Utara sebagai  salah entitas sosial-budaya berasal dari frasa 'Moloku Kie Raha' yang  secara etimologi berarti Empat Gunung / pulau Maluku, yakni gunung  Ternate, gunung Tidore, gunung Makian dan gunung Moti. Dalam sejarahnya,  keempat gunung tersebut bertransformasi menjadi kerajaan-kerajaan  (kesultanan) di Malut, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan  Jailolo. Meski akhir-akhir ini pun muncul / eksis kembali kesultanan  Galela dan Loloda.

Selain masyarakat adat Kesultanan tersebut,  pada sisi lain Sosiologi (masyarakat) Halmahera juga berkembang  keberadaan masyarakat adat di luar pengaruh Kesultanan, antara lain  masyarakat Tobelo Dalam (Suku Tugutil), Poton (Patani), Tobaru, dan  sebagainya. Pun terdapat masyarakat adat Gamrange(Maba-Patani-Weda) yang dibingkai semangat Fagogoru(kekeluargaan,  persaudaraan) sebagai Tiga Negeri Basudara. Mereka tumbuh sebagai  'oposisi' --bukan sebagai musuh- dari salah satu Kesultanan dan cenderung  sebagai bentuk perlawanan terhadap rejim status quo saat itu, yakni pemerintah kolonial penjajah.

Wicara  tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) termasuk hutan adat, selama  ini ada sedikit perbedaan antara masyarakat adat Kesultanan dan bukan  kesultanan. Menurut penulis, pengelolaan SDA masyarakat bukan Kesultanan  relatif lebih nampak dibanding masyarakat adat kesulatanan. Semisal,  masyarakat suku Tugutil lebih kental tradisi ekologisnya (berburu,  meramu, berladang) karena tinggal di dalam kawasan hutan. 

Bagi  masyarakat Tugutil, hutan adalah rumah tempat hidup leluhur mereka. Pun  sebagai satu kesatuan yang membentuk identitas mereka sebagai orang  hutan. (Munadi, 2016). Berdasar informasi salah satu aktivis Burung  Indonesia, perpindahan mereka dari ladang satu ke ladang lain pun masih  di sekitar sungai-sungai induk atau berporos pada mata air. Penulis  menyebutnya sebagai "thawaf Tugutil"***, berputar -- berjalan menjaga keberlangsungan hidup sesama dan kelestarian semesta (bumi dan isinya).

Selama  ini, penulis belum banyak mendengar kiprah masyarakat adat Kesultanan  dalam pengelolaan hutan, termasuk Kesultanan Ternate, dimana penulis  tinggal di wilayah Kota Ternate. Kisah dinamika masyarakat adat  Kesultanan lebih banyak mengarah pada aspek politik dan sebagian aspek  sosial -- budaya. Belum banyak --jika tidak bisa dikatakan tidak ada sama  sekali- prestasi ekologi maupun aktivitas pelestarian lingkungan dan  pengelolaan hutan yang digerakkan oleh Kesultanan. Fatwa -- fatwa / fikih  lingkungan yang diharapkan masyarakat akar rumput (grassroots)  dari pemimpin umat / Kesultanan jarang didengar, dan kadang kalah oleh  fatwa politik (himbauan partisipasi 'suara' setiap pesta politik)  ataupun pesta budaya. Kalaupun ada, bisa jadi publikasi yang kurang  dalam sosialisasikan fatwa ekologi tersebut.

Padahal Kesultanan  sangat berpotensi mengelola ranah ekologi ini, selain kekuatan politik,  sosial dan budaya sebagai modal sosial, nilai-nilai penyangga fatwa  ekologi tersebut relatif lebih kuat dan sistematis, yakni ajaran agama  (Islam). Banyak fikih lingkungan dalam Al Qur'an dan Sunnah yang bisa  dikodifikasi dalam ajaran adat Kesultanan. Pun bisa mengakomodasi  ajaran-ajaran agama lain dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga  dari Kesultanan pun dapat menjadi salah satu pionir ide penulis tentang  'Resolusi Hijau dan toleransi berbasis ekologi' (2015).

 

Devosi Ekoteologi : Muara Spiritualitas Hutan Adat

Terkait  Hutan Adat, masyarakat adat Kesultanan dan bukan Kesultanan berpotensi  untuk mengembangkan Hutan Adat. Satu kendala besar dalam mewujudkan  idealita tersebut adalah belum adanya dukungan pemerintah daerah dalam  bentuk Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat (Perda MHA). Masyarakat  adat Kesultanan dan bukan Kesultanan diharapkan bergayutan dengan para  pihak (stakeholders) dalam mendorong pemerintah daerah guna segera menerbitkan Perda MHA di wilayah provinsi dan kabupaten / kota masing-masing.

Alhamdulillah,  dibalik kendala Perda MHA tersebut masih ada prestasi ekologi terkait  penguatan MHA di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Utara pun telah  terbit Perda Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Lingkar Tambang (2014)  dan Keputusan Bupati Halmahera Utara No. 189/133/HU/2015 tentang  Pengakuan dan Perlindungan MHA Hibualamo sebagai Kesatuan MHA Kabupaten  Halmahera Utara.

Hingga kini AMAN Maluku Utara sedang menginisiasi  Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Halmahera  Tengah. Selain itu, di Halmahera Tengah pun telah dilakukan Pemetaan  Wilayah Adat dan Tata Ruang Masyarakat Adat Fritu, yang terbagi menjadi  menjadi zona lindung (sungai, hutan, pesisir, dan lain-lain) dan zona  pemanfaatan (perkebunan, perluasan kampung, dan sebagainya).

Ujung  penguatan kelembagaan MHA tersebut adalah terwujudnya pengelolaan Hutan  Adat. Devosi Ekoteologi dapat dijadikan sebagai merupakan motif dasar  pengelolaan Hutan Adat, yakni spirit pengabdian / kebaktian masyarakat  perimba (pemerintah, swasta, masyarakat dan anasir stakeholderlainnya) terhadap Sang Khaliq (Allah SWT), dalam menjalankan perintah sebagai Hamba ('Abdullah) sekaligus Wakil Tuhan di muka bumi (Khalifah fil 'ardhi).  Bagi masyarakat adat yang tidak beragama pun (termasuk di dalamnya  masyarakat adat bukan kesultanan), Devosi Ekoteologi dapat diwujudkan  sebagai penghormatan kepada nenek moyang, leluhur maupun Realitas Agung  lain sesuai keyakinannya.

Maka, sejatinya Devosi Ekoteologi dapat  menjadi muara sekaligus pemersatu masyarakat adat Maluku Utara dalam  pengelolaan sumber daya alam. Spirit tersebut dapat terbingkai dalam  sebuah 'Resolusi Hijau yang terbalut semangat 'toleransi berbasis  ekologi', sebuah harmoni baru dalam pengelolaan sumber daya bumi Moloku Kie Raha.Demikian, semoga dzarrahnalar  sadar ini bermanfaat sebagai salah satu referensi 'majelis syuro'  perimba pekan ini. Hutan Lestari-Masyarakat Sejahtera, niscaya! Bismillah!

 

* Bokum-Nuhu : masyarakat adat Suku Tobelo Dalam (Togutil) yang disangka tersangkut kasus kriminal (pembunuhan)

**  NBS =Nita Budi Susanti (salah satu istri mendiang Sultan Ternate /  Sultan Mudaffar Sjah) yang tersangkut konflik politik dengan keluarga  Sultan dan sebagian masyarakat adat Ternate

*** Puisi 'tawaf  Togutil', karya penulis terkompilasi dalam buku "Kita Halmahera, Kitab  Puisi Penyair Maluku Utara" (Garasi Genta, 2016)


DAFTAR PUSTAKA

 

Muh. Arba'in Mahmud, 2015.  Ekoteologi Moloku Kie Raha, Gagasan Pengendalian Ekosistem Hutan Maluku Utara,Jogjakarta : The Phinisi Press.

Ibnu Maryanto dan Hari Sutrisno (ed.), 2011. Ekologi Ternate,Jakarta : LIPI.

[1]  Pernah termuat di SKHMalut Post,21 September 2016  

[2]  PEH Muda BPDASHL Ake Malamo (Kementerian LHK) / Sekretaris Forum Koordinasi DAS Moloku Kie Raha