MERINDU FIQIH LINGKUNGAN MUI [1]
(Solusi Ekoteologi atas Krisis Ekologi Maluku Utara)
Oleh : Muh. Arba'in Mahmud [2]
Artikel ini merupakan potongan nalar penulis pada International Conference on MUI Studies, 26-28 Juli 2107, diselenggarakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makalah penulis berjudul "Resolusi Hijau MUI : Mendamba Fiqih Lingkungan Menuju Toleransi Sebumi (Studi Kasus MUI Provinsi Maluku Utara dan MUI Kota Ternate" dan telah terkompilasi bersama 40-an peserta Call Paper MUI dalam buku yang telah diterbitkan MUI Pusat berjudul :"Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi : Peran Fatwa MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" (2017).
Sementara itu, isu krisis ekologi di Maluku Utara kian berkembang dari masalah banjir-tanah longsor, eksploitasi tambang, krisis air bersih hingga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.Tulisan ini sebatas kajian tentang fatwa lingkungan MUI dalam pengelolaan sumber daya Malut. Kajian ini merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh MUI Malut, studi literatur dan analisis penulis terkait fiqih lingkungan (Fiqh al-Bi'ah).
Potensi Ekoteologi MKR
Bumi Moloku Kie Raha(MKR) sejatinya satu jazirah yang diberkati Allah SWT dengan sejuta potensi sumber daya, baik fisik maupun biofisik. Kekayaan sumber daya alam (SDA) terbukti dalam sejarah, dimana rempah-rempah negeri ini pernah menjadi magnet perdagangan dunia.
Malut mempunyai potensi sumber daya integral, yakni spiritualitas, ekologi dan sosial, disebut potensi Ekoteologi MKR. Secara spiritual, Malut sarat nilai spiritualitas dengan adanya masyarakat adat kesultanan dan masyarakat adat bukan kesultanan (MP,21-09-2016). Masyarakat adat kesultanan banyak dipengaruhi oleh budaya (dan ajaran) Islam. Pun banyak nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bersumber dari tradisi masyarakat adat bukan kesultanan yang tinggal di wilayah pedalaman, hutan dan hulu DAS, semisal masyarakat Tobelo Dalam (Suku Tugutil).
Potensi ekologi Malut relatif berlimpah SDA, baik di daratan maupun lautan. Topografi wilayah berbentuk kepulauan, bergunung sekaligus bersentuhan langsung dengan hamparan laut menjadi eksotika tersendiri. Malut berwilayah 132.631,09 km2, terdiri dari daratan seluas 32.004,57 km2 (31 %) dan lautan seluas 100,731,74 km2(69 %). Tahun 2014, kawasan hutan dan perairan di Malut tercatat seluas 2.516.161,95 ha, terdiri dari 577.625,16 ha hutan lindung (HL), 673.457,19 ha hutan produksi tetap (HP), 552.507,98 ha hutan produksi konversi (HPK), 218.557,48 ha taman nasional (TN), suaka alam dan konversi alam, dan sisanya seluas 11.610,13 ha merupakan perairan (BPS Malut, 2015).