[caption id="attachment_334643" align="aligncenter" width="780" caption="Pesawat kepresidenan di Bandara SIM, Banda Aceh (Foto: kompasdotcom)"][/caption]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membeli pesawat kepresidenan, Jokowi yang akan gunakan untuk blusukan. Benar, Insya Allah jika telah dilantik, tidak lama lagi akan menjadi kenyataan. Semua kita akan bangga melihat sang pemimpin bisa menyalurkan hobi blusukan dengan menunggangi pesawat kepresidenan. Dia dengan mudah akan menjelajah seluruh pelosok tanah air dengan burung besi itu.
Keberadaan pesawat kepresidenan yang selalu siap sedia, tidak ada lagi alasan bagi Jokowi untuk menunda kunjungannya ke daerah-daerah terpencil. Sebagaimana yang diungkapkan dalam debat capres bahwa dia akan bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka dan mewujudkannya menjadi program. Bahkan, sangat memungkinkan bagi Jokowi untuk memimpin pemerintahan dari seluruh pelosok negeri.
Harapan kita kepada Jokowi memang seperti itu. Namun semuanya tergantung kepada Jokowi sendiri, sempatkah dia memimpin pemerintahan dari Sabang atau dari Merauke? Kita khawatir, jangan-jangan dengan adanya pesawat kepresidenan akan menambah [semoga tidak] intensitas kunjungannya ke luar negeri, sementara keinginan rakyat untuk bertatap muka dengan presidennya hanya menjadi mimpi.
Konon, pengadaan pesawat kepresidenan itu menyerap dana APBN mencapai US$ 91,2 juta atau setara dengan Rp 820,8 M (ketika itu kurs masih 1 US$ = Rp 9 ribu). Waktu itu, pengadaan pesawat kepresidenan itu menuai kritik dari banyak pihak. Menyimak berbagai kritik itu, rasa-rasanya pengadaan pesawat canggih itu akan tertunda.
Kalaulah saat itu pemerintah menunda pengadaan pesawat itu maka sampai hari ini Republik Indonesia belum memiliki pesawat kepresidenan. Jokowi harus menyewa pesawat komersial untuk wujudkan hobi blusukannya. Maka Jokowi termasuk orang yang beruntung, mendapat “warisan” pesawat kepresidenan.
Salah satu kritik yang berkembang di media sosial menyarankan agar anggaran pengadaan pesawat kepresidenan itu didepositokan saja. Bunga deposito dari dana sebesar Rp 820,8 M akan diterima setiap bulannya sebesar Rp 4,1 M. Kemudian, bunga deposito itu digunakan untuk menggaji PRT yang ditugaskan bekerja di panti asuhan mendidik yatim piatu dan anak terlantar (anak jalanan).
Soalnya, beberapa panti asuhan dan rumah yatim piatu sedang kesulitan mencari PRT untuk mencuci dan memasak makanan anak-anak asuhannya. Rata-rata alasan PRT itu enggan bekerja di rumah tangga atau panti asuhan di dalam negeri, karena gajinya yang cukup kecil.
Berapa banyak PRT yang bisa digaji dengan bunga deposito dari dana pembelian pesawat kepresidenan itu? Jika setiap PRT digaji Rp 2,5 juta per bulan, maka sebanyak 1.640 orang PRT mendapat lapangan kerja tetap seumur hidup. Selain itu, dana sebesar Rp 820,8 M itu akan menjadi dana abadi untuk menggaji PRT yang memasak dan mencuci untuk para penghuni sejumlah panti asuhan. Bukankah itu lebih bermanfaat, tulis Endah, seorang facebooker.
Dia menambahkan, para PRT terdidik dan terampil tidak perlu lagi harus bekerja ke luar negeri yang penuh resiko kekerasan dari para majikan, cukup bekerja di dalam negeri. Disatu sisi, pemerintah telah berhasil membuka lapangan kerja untuk rakyat kecil sekaligus berhasil melindungi warga negaranya (baik PRT maupun anak yatim dan terlantar). Disisi lain, dana deposito itu dapat digunakan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya [menambah modal] sehingga terbuka lapangan kerja baru.
Itulah analisa Endah, seorang rakyat kecil. Endah melihat sebuah penyelesaian masalah dari sudut yang sederhana dan praktis. Sebaliknya, seorang pemimpin melihat fasilitas transportasi sebagai salah satu alat untuk memudahnya menemukenali masalah-masalah di seluruh wilayah nusantara. Dua-duanya penting.
