Mohon tunggu...
Muhammad Syauqi
Muhammad Syauqi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Ex Student of SMAN 1 Tajurhalang And part of Faculty of Social and Political Sciences UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Politik

UU IKN Bukan Sebuah Polemik Politik

23 Februari 2022   18:11 Diperbarui: 23 Februari 2022   18:23 1618
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Istana Negara IKN (Nyoman Nuarta)

Presiden Jokowi,menegaskan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) bukan lagi menjadi sebuah polemik.Menurutnya,polemik UU IKN sudah tuntas secara politik lantaran telah disetujui oleh pihak DPR.

Jokowi mengungkapkannya pada saat sambutan acara peresmian Nasdem Tower.Menurutnya pula,bahwa setiap pengambilan keputusan besar pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak.

“Pak Surya Selaku ketua umum Partai Nasdem,Indonesia akan segera punya ibu kota baru,ini pun masih belum apa-apa.Memang sudah banyak transformasi besar yang sudah terjadi dalam berbagai bidang dan sudah banyak pula gagasan besar.Akibatnya juga,pasti akan ada respon yang beragam dari berbagai pihak entah itu positif atau negatif,”ujar Jokowi pada Selasa,22 Februari 2022.

Menurutnya juga,hal demikian tidak dapat dijadikan masalah kembali karena UU IKN telah disetujui oleh 8 dari 9 fraksi dalam Sidang Paripurna.Oleh karena itu,UU IKN telah tuntas secara politik.

“Dalam sistem politik,sudah jelas bahwa Undang-Undang IKN telah disetujui oleh DPR dan 8 Fraksi lainnya dari total 9 Fraksi yang terlibat.Dengan demikian,secara hukum politik masalah UU IKN telah tuntas.Karena itu,seharusnya hal ini bukan lagi menjadi sebuah perdebatan lagi,”Ujar Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan alasan dasar mengapa ibu kota Indonesia dipindahkan.Menurut beliau,faktor intinya adalah jumlah populasi masyarakat Indonesia yang rotasi atau perputarannya hanya pada pulau jawa.

Beliau juga menyebut,bahwa separuh populasi Indonesia terdapat di Pulau Jawa.Perihal demikianlah yang akan membuat masalah yakni ketimpangan baik dari segi sosial,ekonomi,dan infrastruktur.

“Saya ingin bicara,terkait dengan mengapa ibu kota harus dipindahkan.Indonesia ini merupakan sebuah negara yang besar.Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau,514 kabupaten/kota,34 provinsi.Jika dilihat dari populasi,56 persen penduduk Indonesia terdapat di Pulau Jawa,dan total keseluruhan penduduk di Pulau Jawa itu mencapai 156 juta penduduk.Padahal di Indonesia ini terdapat 17 ribu pulau,”tuturnya.

”Kemudian,lebih spesifik lagi ialah Jakarta.Jakarta ini menjadi seperti magnet dari seluruh pulau.Dari situ,kemudian apa yang akan terjadi?jelas bahwa ada ketimpangan pada rotasi  dari segi ekonomi,geografi,dan infrastuktur antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya,”tuturnya kembali.

Tak hanya itu,Jokowi juga menjelaskan terkait dengan dana yang digelontorkan untuk pemindahan ibu kota.Dijelaskan juga didalamnya,tentang sumber dana pembangunan ibu kota negara baru serta dana pembangunan kawasan inti,seperti istana termasuk gedung-gedung kementrian yang bersumber dari APBN.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun