Bila perlu, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilebur saja menjadi UBK karena Aparat Sipil Negara (ASN) bisa dipenuhi dari perguruan tinggi yang bisa menghasilkan semua SDM sesuai kebutuhan pembangunan.
Kedelapan. Nama kota Sukarnopura ini pernah ada sebagai ibukota Provinsi Irian Barat (Papua) antara tahun 1964-1968. Oleh Presiden Suharto kemudian diganti dengan Jayapura.Â
Mungkin dia berpikir, masak Proklamator kok cuma sebagai nama ibukota sebuah Provinsi. Maka tepatlah kalau kemudian Sukarnopura menjadi nama IKN seperti yang pernah penulis usulkan. Mungkinkah bisa berubah?
Tetapi, IKN Nusantara sudah dikukuhkan. Titik Nolnya sudah ditetapkan dengan ritual pengumpulan tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa langsung oleh para Gubernurnya atau yang mewakili.Â
Acara simbolis yang mestinya sakral itu dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dan dilanjutkan Presiden Jokowi bersama beberapa Menteri berkemah di Titik Nol IKN Nusantara.Â
Pada waktu acara tersebut, seolah Tuhan mengingatkan, karena Jakarta dan juga Balikpapan Kalimantan Timur secara bersamaan dilanda banjir. Semoga IKN Nusantara sanggup mengantisipasi masalah tersebut sepanjang masa, dengan penampilan kota yang indah, bersih dan rapi.Â
IKN baru diharapkan tidak banyak tiang-tiang besi atau beton dan kabel berselawiran serta tidak nampak kawasan kumuh seperti di Jakarta sekarang ini.
Oleh karena itu, penduduk awal yang sekarang ada, rumah hunian dan kawasan lingkungannya mestinya sudah mulai ditata yang manusiawi dan indah sehingga tidak terkesan terpinggirkan atau tergusur oleh pendatang.Â
Semoga mereka terurus dengan baik sehingga tidak mengalami seperti masyarakat Betawi. Dan yang terpenting, seluruh rakyat Indonesia mestinya wajib mendukung terhadap upaya pemerataan agar pembangunan dan kemajuan tidak hanya tepusat di Pulau Jawa. Memindahkan IKN adalah langkah yang tepat sehingga diharapkan bisa segera terwujud tanpa gangguan!*****
