Saya dalam beberapa publikasi menulis perlu membuka alternatif konsep Public Privat Partnership (PPP) dalam upaya mengembangkan wilayah potensial. Seperti juga yang dilakukan Labuan Bajo. Uang bukanlah semuanya berasal dari APBN atau APBD. Tetapi bekerjasama dengan pihak swasta.
Lapangan terbang misalnya, dibangun dan dikelola sekian lama swasta (konsorsium luar negeri) selanjutnya akan dikembalikan lagi ke pemda saat berakhirnya kontrak. Termasuk  obyek wisata Komodo. Kesenjangan antara proyek yang harus dibiayai dengan ketersediaan dana pemerintah, disitulah swasta masuk.
Apa menariknya bagi swasta? Lembaga pembiayaan juga uangnya perlu berputar dalam koridor aman. Jaminan dan kontrak pekerjaan dengan pemerintah (termasuk pemda kabupaten) adalah jaminan keamanan yang paling menarik. Lembaga pembiyaan bersama developer mengembangkan dan membuatnya untung karena ada resiko yang telah dibagi di sana.
Ada banyak lembaga, badan, asosiasi dan perangkat birokrasi yang ditugaskan untuk mendrive pengembangan pariwisata daerah baik tingkat II maupun tingkat provinsi. Saatnya menunjukkan sinergitasnya, dan pentingnya keberadaan mereka di tengah banyak keterbatasan. Â Juga menyiapkan skema pembiayaan PPP atau popular di Indonesia Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
M. Mada Gandhi
