Mohon tunggu...
M. Mada Gandhi
M. Mada Gandhi Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Karena hidup adalah fana, maka menulis menjadi sangat berguna.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Zul- Rohmi Memasuki Tahun Ketiga: Mengapa Harus Provinsi P. Sumbawa

3 April 2021   20:03 Diperbarui: 3 April 2021   20:13 234
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Disparitas pembangunan antara P. Sumbawa dan P. Pulau Lombok cukup tajam. Gubernur NTB Zulkieflimansyah punya beban besar mengurangi ketimpangan,  justru di tengah sederet tekanan berat dampak sosial ekonomi akibat gempa dan menyusul wabah Covid-19. Benarkah hanya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan menjadi lompatan besar bagi kedua pulau.

__________

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari dua Pulau: P Lombok dan P. Sumbawa, ibukotanya Mataram di P. Lombok. Sejak tahun 2000 masyarakat P. Sumbawa memperjuangkan berdirinya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), terpisah dari Pulau Lombok.

Perjuangan yang cukup panjang akhirnya lolos dan paling lengkap memenuhi syarat di antara 8 daerah pemekaran provinsi baru. Tetapi zaman Presiden SBY ada kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran wilayah. Sehingga PPS ikut tertunda pengesahannya sampai sekarang jarena Presiden Jokowi belum mencabut moratarium.

Apa urgensi membentuk provinsi sendiri? Mengapa musti memisahkan diri dengan Pulau Lombok?

Membandingkan kedua pulau dalam banyak hal memang terjadi disparitas yang tajam mulai dari kepadatan penduduk, potensi dan beban wilayah, pendapatan asli daerah,  tingkat pertumbuhan ekonomi masing2 kota dan seterusnya.

Perlu diketahui dari 5,1 juta jumlah penduduk NTB, 80 % bermukim di P. Lombok dan hanya sekitar 20 % di P. Sumbawa, dari jumlah itu sebagian adalah pendatang. Padahal luas P. Sumbawa hampir 4 x P. Lombok. Betapa jarang penduduk P. Sumbawa. Akibatnya, pemilik lahan pertanian di P. Sumbawa selalu kesulitan mendapatkan buruh tani dan hanya berharap dari Lombok dan Bima.

Jarangnya penduduk P Sumbawa juga, berdampak langsung pada pungutan pajak2 restribusi yang menjadi andalan Pendapat Asli Daerah (PAD). Berdampak pula bagi konsumsi rumahtangga, indikator utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari yang sedikit itu pula banyak yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Perlu dicatat kendati luas P. Sumbawa 4 kali P. Lombok namun lahan pertanian justru tidak lebih luas dan tidak lebih produktif dibandingkan P. Lombok. Luas lahan produksitf di P. Lombok,  151.281 ha, dan P. Sumbawa  120.912 ha. Menunjukkan pengolahan pertanian, perkebunan dibandingkan dengan luas wilayah tertinggal jauh.

Angka statistik (update terakhir Oktober 2020) menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi NTB per Desember 2019,  total  Rp 132,7 Triliun. Dari jumlah tersebut bersumber dari sektor pertanian Rp 30,4 T, (22,89 %). Urutan kedua dari Perdagangan Besar dan Eceran Rp 19,7 T (14,92%). Urutan ketiga, bidang pertambangan  Rp 17,9 T (13,56 %.). Khusus pertambangan beberapa tahun  sebelumnya berturut-turut di urutan kedua. Baru 2018/2019 sedikit turun urutan 3.

Itulah riil 3 besar yang menjadi andalan NTB dan sebagian bidang itu berada di P. Sumbawa yang justru belum optimal pengembangannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun