Politik

Bisakah Peserta Pilkada Bersikap Kesatria Seperti Ini?

14 Januari 2018   01:08 Diperbarui: 14 Januari 2018   01:27 550 1 0

Helatan pesta demokrasi yakni Pilkada dan Pilpres tidak terasa sudah di depan mata. Tahun ini, Pilkada serentak akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Apakah carut-marut politik akan kembali terulang pasca pemilihan umum seperti Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta lalu?

Di Pilpres 2014, kita menyaksikan betapa kotornya udara demokrasi saat itu. Mungkin masalahnya adalah bursa calon saat itu mengerucut menjadi hanya dua paslon, yani Jokowi - JK dan Prabowo - Hatta. Pendukung masing-masing paslon pun mau menghabiskan tenaga dan pikiran hanya untuk ribut-ribut di medsos, kantor, kampus, dan lingkungan lainnya.

Lalu apa masalahnya? Selama yang diributkan adalah benar-benar yang menjadi kepentingan publik, seperti kebijakan, program-program, dan lainnya, tentu tak menjadi hal. Namun ketika hal-hal yang bersifat privat dan sensitif menjadi konsumsi publik, politik lambat laun bertransformasi menjadi politainment.

Isu-isu ras, agama, suku, hingga kehidupan pribadi diungkapkan secara gamblang ke publik. Tentu saja tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Contohnya saja saat Pilkada DKI bergulir, isu pribumi dan non-pribumi, islam dan non-islam, diangkat kepermukaan untuk menjadi santapan publik. Bahkan hal itu terus berlangsung hingga saat ini.

Di Pilkada DKI Jakarta lalu seperti yang kita ketahui, ada tiga paslon; AHY - Sylvi, Ahok - Djarot, dan Anies - Sandi. Kekacauan politik pasca Pilpres 2014 tampak kuat terasa dampaknya di ibukota. Lagi-lagi masyarakat dibagi menjadi kubu-kubu.

Kondisi psiko-sosial masyarakat saat itu dibagi menjadi dua kelompok : kelompok kiri dan kelompok kanan. Jika kita bisa secara gamblang menafsirkan kubu kanan adalah kelompok masyarakat islam-konservatif, maka kelompok kiri adalah sebaliknya.

AHY yang saat itu lebih netral, terpaksa harus mengakui kekalahan. Karena bagaimanapun sentimen agama, status ekonomi, ras, dan suku, sangatlah kuat saat itu. Dua kubu lain lebih kental dalam mengusung ideologi politiknya, dan secara gamblang memetakan segmentasi politiknya. Padahal yang akan dipilih adalah calon untuk semua golongan, bukan hanya untuk golongan tertentu.

Ketika KPU sudah memutuskan hasil Pilkada putaran pertama, AHY menerima kenyataan itu dengan jantan. Ia mengakui kekalahannya dengan jantan, dan memberi dukungan kepada siapapun nanti calon yang akan menang. AHY bahkan tidak mengarahkan pendukungnya untuk memilih paslon tertentu, ia memberikan kebebasan penuh kepada pendukungnya untuk memilih siapapun.

Nampaknya kedewasaannya dalam berdemokrasi sejalan dengan sikap partai utama pengusungnya, partai demokrat. Hal ini terlihat dari sikap netral yang diterapkan PD pasca Pilpres 2014, dengan tidak condong ke salah satu kubu, baik Jokowi - Jk maupun Prabowo - Hatta. Padahal secara kedekatan emosional, Cawapres Hatta Rajasa adalah besan Ketum Demokrat sendiri, Susilo Bambang Yudhyono.

Disaat peluit panjang KPU berbunyi, tanda Pilkada sudah berakhir, AHY dengan besar hati memberikan selamat kepada pemenang : Anies - Sandi. Namn sayang saat itu masih saja ada pihak yang mencoba memperkeruh keadaan. Beberapa stasiun TV nasional memberitakan bahwa AHY tidak diundang dalam pelantikan Anies - Sandi.

AHY bahkan secara mengejutkan menyempatkan diri mengunjungi Ahok yang sudah ditahan di Mako brimob Kelapa Dua. Ahok pun mengungkapkan simpatinya dalam secarik surat yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam surat bertulisan tangan Ahok tersebut, disampaikan rasa terimakasih kepada Agus Harimurti Yudhoyono, serta untuk kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan Agus ini seolah menjadi penyejuk di hati masyarakat yang sedang panas pasca Pilkada.

AHY padahal telah meminta pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk melakukan rekonsiliasi warga Jakarta yang terbelah setelah Pilkada DKI. Nampaknya hal itu tidak diindahkan, melihat hingga saat ini masyarakat masih saja berkubu-kubu.

Setelah Pilkada, AHY tidak malu 'berguru' dan bersilaturrahmi kepada siapapun, termasuk yang berbeda pandangan politiknya. Sejauh ini AHY sudah mengunjungi Anies baswedan dan Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan lainnya. Tokoh-tokoh itu jika disandingkan satu sama lain, jelas berbeda pandangan dan ideologi.

Bukan hanya setelah gelaran Pilkada ia menunjukkan sikap prajuritnya. Sebelum AHY mendaftarkan diri di KPU, ia sudah secara resmi mengundurkan diri dari TNI. Kontras sekali situasinya dengan peserta Pilkada sekarang, yang didominasi oleh jenderal-jenderal Polri dan TNI. Beberapa petinggi elemen negara itu bahkan hingga kini belum menanggalkan jabatannya, ada juga yang merangkap pemimpin ormas dan instansi lain. Apa mereka tidak malu melihat rekam jejak prajurit yang secara pangkat berada di bawah mereka?

Predikat lulusan terbaik Akmil dan penghargaan pedang Tri Sakti Wiratama serta Adhi Makayasa memang pantas disandangnya, melihat sikap dan kedewasaannya dalam berpolitik. Secara garis besar, perjuangan AHY dari sebelum, ketika, dan setelah Pilkada DKI, sejatinya memperlihatkan sikap seorang prajurit.

Cobalah pembaca bertanya kepada teman, sahabat, keluarga, yang pernah mengecam pendidikan militer. Dalam pendidikan militer, tidak ada diskriminasi agama, ras, suku, dan lainnya. Semua sama ketika berada dalam satu tim, regu, skuad, kelompok. Yang terpenting adalah pencapaian dari tujuan awal : yakni keberhasilan sebuah misi. Apalagi ketika orang yang mengecam sistem pendidikan tersebut berhasil menjadi yang terbaik. Sudahlah pasti nilai-nilai yang diajarkan tersebut terpatri dalam jiwanya.