Mohon tunggu...
Muhammad fahrulrozzi Iriansyah
Muhammad fahrulrozzi Iriansyah Mohon Tunggu... Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Seorang mahasiswa Hubungan Internasional yang sedang bermimpi membawa kembali senyum yang telah hilang di tanah Borneo Barat.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

"One Belt, One Road" untuk Indonesia?

1 Juli 2018   00:01 Diperbarui: 1 Juli 2018   00:22 0 0 0 Mohon Tunggu...

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengumumkan gagasan One Belt One Road (OBOR) yang merupakan inisiasi strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia. Visi dari OBOR itu sendiri ialah meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi Tiongkok di tahun 2020 dengan meningkatkan intensitas perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur, baik darat maupun laut, yang memadai diseluruh kawasan yang ditargetkan.

Bagaimana dan mengapa Indonesia bergabung dengan OBOR?
Dalam Konferensi tingkat Tinggi (KTT) OBOR Pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok. Terdapat sebuah pertemuan antara 29 Kepala negara dan 50 Delegasi dari negara anggota OBOR dan 50 Delegasi. Pertemuan tersebut membahas kerjasama ekonomi dan pengembangan proyek Infrastruktur.

Dalam suatu kesempatan Presiden Rupublik Indonesia Ir. Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara Poros Maritim dunia dimana Indonesia memiliki Potensi konektifitas antara pulau, pengembangan Industri perkapalan dan kekayaan sumber daya alam ikan. Kemudian Indonesia melihat bahwa koneksitas yang dimiliki oleh OBOR dapat mempengaruhi kegiatan dan perkembangan ekonomi maritim.

Selain itu terdapat alasan bahwa Indonesia terletak di wilayah sangat stratefis diamana Indonesia Terletak di Persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan zona ekonomi maritim terbesar di dunia. Indonesia masih belum bisa  menanggulangi potensi ekonomi maritim, oleh sebab itu Indonesia melihat OBOR sebagai salahsatu kerjasama yang sangat menguntungkan Indonesia. Indonesia melihat OBOR dapat membuat sarana antara wilayah yang belum terkoneksi dengan membangun infrastruktur yang memadai yang dibangun oleh OBOR.

Pada dasarnya OBOR ditujukan untuk membangun sarana-sarana infrastruktur darat dan laut disepanjang jalurnya. OBOR akan membuka enam corridor ekonomi baru bagi Tiongkok. Dengan adanya sistem kebijakan One Belt One Road (OBOR) ini memberikan beberapa manfaat bagi Indonesia.

Manfaat yang dapat diambil Indonesia dari adanya sistem OBOR adalah sebagai pengembangan industri dan investasi asing, serta pembangunan infrastruktur. Dalam mewujudkan ekonomi global  di posisi yang lebih kuat lagi, memprioritaskan pengembangan industri sekunder oleh pemerintah Indonesia lebih diperlukan  dibanding dalam pengembangan industri teknologi tinggi.
Menghidupkan kembali industri sekunder yang padat tenaga kerja akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, mengurangi perlambatan ekonomi, dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 

Sehubungan dengan ini, Tiongkok memberikan peluang untuk menghidupkan kembali industri manufaktur padat karya (industri sekunder) melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan transfer keterampilan di berbagai industri seperti pertanian, elektronik, mesin dan transportasi termasuk kapal laut.

Indonesia merupakan mata rantai penting bagi Tiongkok untuk memperdalam hubungan ekonominya. Meski demikian, secara konsisten Tiongkok masuk sebagai mitra dagang terbesar kedua di Indonesia. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam tiga cara;

Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, infrastruktur pengelolaan air (untuk irigasi dan konsumsi masyarakat), infrastruktur energi, serta infrastruktur TIK akan meningkatkan daya saing Indonesia. Penilaian terakhir daya saing Indonesia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia gagal mengikuti ekspansi ekonomi makro yang kuat. Sementara Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara dalam kategori lingkungan makroekonomi, kinerja Indonesia dalam hal infrastruktur berada di peringkat 56.

Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mengatasi masalah kendala pasokan di Indonesia saat ini.
Masalah infrastruktur di berbagai sektor merupakan hambatan untuk menarik FDI dan mendorong pertumbuhan industri. Jadi, infrastruktur yang tidak memadai akan membebani pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Karena itu dibutuhkan investasi lebih banyak dalam infrastruktur.Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberi dampak bagi perekonomian dengan menstimulasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Asia dan dunia. 

Dengan tujuannya untuk menghubungkan kekuatan ekonomi dengan berlandaskan kekuatan ekonomi Tiongkok dan Rusia melalui pembangunan infrastruktur, investasi dan perdagangan. Poros ekonomi baru ini akan mewujudkan jalur sutera dengan melakukan dua poros sekaligus, yaitu "Silk Road Economic Belt" dan "Maritime Silk Road". Jalur ini berupa jaringan darat dan kereta, jalur pipa gas dan proyek infrastruktur lainnya yang membentang dari Asia Tengah hingga Eropa Tengah sampai Asia Barat dan Asia Selatan.

 Serta jalur laut yang akan membentuk jaringan berupa proyek infrastruktur dari Asia Selatan ke Afrika Timur dan Laut Mediterania Utara.Dalam bidang ekonomi diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mengintegrasikan perekonomian serta mendorong lebih banyak investor dari Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, terdapat komitmen investasi sebesar US$ 52,3 miliar asal Tiongkok terhitung sejak 2010. 

Tetapi, realisasi investasi sangat kecil yaitu hanya 10%. Namun dalam prosesnya, memiliki kelemahan seperti minimnya ikatan untuk menentukan aturan main (thumb rule), yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau kerjasama yang berbentuk formal. Perjanjian formal sangat diperlukan untuk membentuk kerjasama yang lebih konkrit meliputi perdagangan, investasi atau isu-isu iklim perdagangan. OBOR masih menghadapi permasalahan mendasar misalnya perbedaan perkembangan perekonomian antar negara. 

Perjanjian antarnegara, terutama perjanjian multilateral, tidak mudah diwujudkan karena sangat membutuhkan komitmen dari negara-negara yang akan tergabung. Indonesia, secara geografis, demografis dan ekonomi, termasuk negara yang berpotensi untuk diajak kerjasama. Terkait program OBOR, baru proyek pembangunan pariwisata yang berhasil disepakati, yaitu pembangunan pariwisata di Manado dengan nilai sebesar US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,2 triliun. 

Sedangkan, kerja sama di bidang maritim belum ada kesepakatan yang dicapai. Proyek OBOR di Indonesia Beberapa waktu yang lalu, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, bertemu dengan Duta Besar Tiongkok Xi Feng membicarakan mengenai OBOR yang mana telah disepakati oleh kedua negara sejak tahun lalu, dan perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. 

Menurut Xi, kesepakatan OBOR baru terjalin di bidang pariwisata saja, namun kedepan ia berharap bahwa kesepakatan dalam hal lain akan terjadi. Berdasarkan International Conference on Tourism yang digelar akhir Mei lalu, investor Tiongkok sepakat membangun proyek pariwisata di Manado dengan nilai investasi US$ 200 juta. 

Selain itu, investor Tiongkok juga melakukan penyerahan izin perluasan investasi kepada investor Amerika Serikat terkait akomodasi cottage dan pariwisata di Raja Ampat senilai US$200 juta. Xi Feng menjelaskan adanya kerja sama-kerja sama itu membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok telah meningkat pesat dalam beberapa waktu belakangan ini.

Indonesia terlihat membuka diri kepada proyek ini. Menurut, Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Ratu Silvy Gayatri, "Indonesia tetap menawarkan tiga daerah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah potensial untuk dijadikan tujuan masuknya investor yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di ketiga daerah itu dinilai berkaitan dengan kebijakan jalur sutera maritim yang digadang-gadang oleh Tiongkok". 

Ketiga wilayah tersebut akan dapat berfungsi sebagai tempat menjamurnya investasi asing. Tentu tak mengherankan karena Indonesia jelas masuk dalam road map proyek OBOR Tiongkok tersebut. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dana yang diwacanakan Presiden Xi terhadap Indonesia, sebesar US$ 124 Miliar dapat cair. 

Di Sumatra Utara, proyek yang ditawarkan adalah pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Medan hingga Sibolga. Di Kalimantan Utara, peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan adalah proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik. Sementara itu, di Sulawesi Utara, Indonesia menawarkan proyek peningkatan infrastruktur Bitung-Manado-Gorontalo, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), per Juni 2017 komitmen investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$7,08 miliar yang tersebar di 602 proyek. Adapun realisasinya menyentuh US$1,95 miliar untuk 1.059 proyek. Ini tidak termasuk investasi di sektor finansial serta sektor hulu minyak dan gas bumi.

Sudah barang tentu proyek ini sangatlah strategis dan menggiurkan. Wajar apabila pemangku kebijakan yang pragmatis akan langsung tergoda dengan proyek ini. Namun Indonesia perlu berhati-hati dalam membuat segala keputusan terkait ini. Dalam politik semua hal dilakukan karena suatu alasan yang rasional. 

Meskipun Tiongkok telah menyatakan bahwa OBOR ditujukan untuk membantu negara-negara lainnya, namun sangat jelas bahwa ini tidak lebih merupakan suatu kebijakan sebagai langkah awal bagi Tiongkok untuk menjadi kekuatan hegemoni global. Hal yang telah dapat kita lihat dari sebagai dampak dari implementasi kebijakan ini adalah adanya banyak tenaga kerja asing dari Tiongkok. Ini jelas sangat merugikan Indonesia terlebih kelas pekerja yang datang hanyalah pekerja kasar yang notabene dapat diisi oleh pekerja lokal.

Jika kita melihat fenomena ini, kedua negara terlihat memiliki hubungan yang baik yang sarat akan kepentingan. Dalam hal ini Indonesia sudah maju dalam melihat sesuatu, dimana Indonesia melihat OBOR ini sebagai suatu peluang bukan sebagai ancaman seperti beberapa dekade yang telah lalu.  Namun jelas yang harus dilakukan Indonesia adalah waspada karena proyek ini merupakan proyek besar dan belum pasti realisasinya. 

Bahkan Amien Rais mengatakan bahwa banyak sekali proyek OBOR di Indonesia, salah satunya reklamasi. Hal ini menurut sebagian pengamat juga akan jauh lebih menguntungkan bagi Tiongkok ketimbang Indonesia karena semakin banyak Tiongkok yang berdiaspora akan dapat tempat  tinggal di Indonesia akibat dari kebijakan 1+1=1. 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa Indonesia tidak boleh terjemak dalam polemik serius ini dan lebih baik berhati-hati karena dapat menghilangkan kedaulatan negara, contoh real adalah CDB Jakarta-Bandung. CDB Jakarta-Bandung seolah hanya wacana yang telah lama diwacanakan namun hingga saat ini, dana dari Tiongkok Development Bank (CDB) tak kunjung cair dan melunturkan kedaulatan kita sebagai bangsa yang tunduk akan kepentingan asing.

Kepentingan OBOR di Indonesia

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki kedekatan terhadap Tiongkok bahkan dapat dikatakan peningkatan hubungan yang cukup pesat. Bahkan terdapat stigma pada sebagian masyarakat Indonesia bahwa Indonesia terlalu banyak "berhutang" terhadap Tiongkok dalam beberapa kesempatan kerjasama antara kedua negara tersebut.  Lalu apakah ada Indikasi Kerjasama OBOR dengan kepentingan Tiongkok di Indonesia?

Ketika Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014, beliau mengebu-gebukan pembangunan Infrastruktur diseluruh penjuru negeri. Oleh sebab itu, beliau memutuskan untuk mengundang Investor sebanyak-banyaknya. Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur agar proses perdagangan lintas negara melalui jalur perairan dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Indonesia melihat OBOR sebagai "Pahlawan" maksud disini ialah, OBOR hadir untuk menawarkan pembangunan infrastruktur dan berbagai investasi melalui koneksi yang dimiliki oleh Tiongkok dalam sektor perariran dan Perdagangan.

Tiongkok berambisi membangun berbagai infrastruktur baik darat, maupun pelabuhan laut maupun bandara udara di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam perspektif politik dan motif ekonomi, karena Indonesia termasuk lintasan Sealane of Communications (SLOCs) yakni jalur perdagangan dunia yang tak pernah sepi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, juga kemungkinan besar akan digunakan sebagai fasilitas militer jika kelak meletus friksi terbuka dengan Amerika sesuai prediksi Huntington.  Beijing memiliki dana dan pasar, serta kedekatan geografis (dengan Indonesia). Tiongkok melalui OBOR memberikan Investasi ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Pada saat yang sama, Tiongkok menjadi eksportir terbesar di Indonesia dengan nilai dengan nilai $ 30.800 miliar dollar AS (per Maret 2017)

Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Xi Jinping pada tahun 2015, Jokowi juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap memperluas kerjasama dengan Tiongkok di berbagai bidang. Salah satunya adalah mengkolaborasikan rencana Tiongkok "21st Century Maritime Silk Road". Proyek Tiongkok tersebut merupakan bagian dari 'one road, one belt' yang digagas Pemerintah Tiongkok untuk membangunan infrastruktur laut dan darat yang menghubungkan Tiongkok dengan kawasan-kawasan di Asia hingga Eropa. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi negara Tirai Bambu di kawasan tersebut.

Xi Jinping menganggap komunitas regional sebagai perpanjangan dari negara Tiongkok, atau setidaknya sebagai bagian dari nilai-nilai peradaban Tiongkok. Jadi, gagasan, struktur, dan proyek Xi Jinping dirancang untuk membangun pengaruhnya di kawasan dan pada tatanan dunia, sehingga sama dengan negara-negara kapitalis lainnya, kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok akan mulus bila Indonesia ini.

 Tiongkok masih menggunakan 'strateginya' dalam pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan memperbanyak mitranya di Indonesia. Karena selama negeri yang berpenduduk Muslim ini menjadikan Islam sebagai agama ritual saja bukan sebagai Islam kafah yang mengurusi masalah politik, ekonomi dan ruang publik lainnya maka kepentingan politik dan ekonomi negara-negara kapitalisme itu akan tetap terjaga. (OPINI)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3