Mohon tunggu...
Muhammad fahrulrozzi Iriansyah
Muhammad fahrulrozzi Iriansyah Mohon Tunggu... Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Seorang mahasiswa Hubungan Internasional yang sedang bermimpi membawa kembali senyum yang telah hilang di tanah Borneo Barat.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

"One Belt, One Road" untuk Indonesia?

1 Juli 2018   00:01 Diperbarui: 1 Juli 2018   00:22 0 0 0 Mohon Tunggu...

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengumumkan gagasan One Belt One Road (OBOR) yang merupakan inisiasi strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia. Visi dari OBOR itu sendiri ialah meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi Tiongkok di tahun 2020 dengan meningkatkan intensitas perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur, baik darat maupun laut, yang memadai diseluruh kawasan yang ditargetkan.

Bagaimana dan mengapa Indonesia bergabung dengan OBOR?
Dalam Konferensi tingkat Tinggi (KTT) OBOR Pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok. Terdapat sebuah pertemuan antara 29 Kepala negara dan 50 Delegasi dari negara anggota OBOR dan 50 Delegasi. Pertemuan tersebut membahas kerjasama ekonomi dan pengembangan proyek Infrastruktur.

Dalam suatu kesempatan Presiden Rupublik Indonesia Ir. Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara Poros Maritim dunia dimana Indonesia memiliki Potensi konektifitas antara pulau, pengembangan Industri perkapalan dan kekayaan sumber daya alam ikan. Kemudian Indonesia melihat bahwa koneksitas yang dimiliki oleh OBOR dapat mempengaruhi kegiatan dan perkembangan ekonomi maritim.

Selain itu terdapat alasan bahwa Indonesia terletak di wilayah sangat stratefis diamana Indonesia Terletak di Persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan zona ekonomi maritim terbesar di dunia. Indonesia masih belum bisa  menanggulangi potensi ekonomi maritim, oleh sebab itu Indonesia melihat OBOR sebagai salahsatu kerjasama yang sangat menguntungkan Indonesia. Indonesia melihat OBOR dapat membuat sarana antara wilayah yang belum terkoneksi dengan membangun infrastruktur yang memadai yang dibangun oleh OBOR.

Pada dasarnya OBOR ditujukan untuk membangun sarana-sarana infrastruktur darat dan laut disepanjang jalurnya. OBOR akan membuka enam corridor ekonomi baru bagi Tiongkok. Dengan adanya sistem kebijakan One Belt One Road (OBOR) ini memberikan beberapa manfaat bagi Indonesia.

Manfaat yang dapat diambil Indonesia dari adanya sistem OBOR adalah sebagai pengembangan industri dan investasi asing, serta pembangunan infrastruktur. Dalam mewujudkan ekonomi global  di posisi yang lebih kuat lagi, memprioritaskan pengembangan industri sekunder oleh pemerintah Indonesia lebih diperlukan  dibanding dalam pengembangan industri teknologi tinggi.
Menghidupkan kembali industri sekunder yang padat tenaga kerja akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, mengurangi perlambatan ekonomi, dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 

Sehubungan dengan ini, Tiongkok memberikan peluang untuk menghidupkan kembali industri manufaktur padat karya (industri sekunder) melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan transfer keterampilan di berbagai industri seperti pertanian, elektronik, mesin dan transportasi termasuk kapal laut.

Indonesia merupakan mata rantai penting bagi Tiongkok untuk memperdalam hubungan ekonominya. Meski demikian, secara konsisten Tiongkok masuk sebagai mitra dagang terbesar kedua di Indonesia. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam tiga cara;

Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, infrastruktur pengelolaan air (untuk irigasi dan konsumsi masyarakat), infrastruktur energi, serta infrastruktur TIK akan meningkatkan daya saing Indonesia. Penilaian terakhir daya saing Indonesia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia gagal mengikuti ekspansi ekonomi makro yang kuat. Sementara Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara dalam kategori lingkungan makroekonomi, kinerja Indonesia dalam hal infrastruktur berada di peringkat 56.

Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mengatasi masalah kendala pasokan di Indonesia saat ini.
Masalah infrastruktur di berbagai sektor merupakan hambatan untuk menarik FDI dan mendorong pertumbuhan industri. Jadi, infrastruktur yang tidak memadai akan membebani pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Karena itu dibutuhkan investasi lebih banyak dalam infrastruktur.Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberi dampak bagi perekonomian dengan menstimulasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Asia dan dunia. 

Dengan tujuannya untuk menghubungkan kekuatan ekonomi dengan berlandaskan kekuatan ekonomi Tiongkok dan Rusia melalui pembangunan infrastruktur, investasi dan perdagangan. Poros ekonomi baru ini akan mewujudkan jalur sutera dengan melakukan dua poros sekaligus, yaitu "Silk Road Economic Belt" dan "Maritime Silk Road". Jalur ini berupa jaringan darat dan kereta, jalur pipa gas dan proyek infrastruktur lainnya yang membentang dari Asia Tengah hingga Eropa Tengah sampai Asia Barat dan Asia Selatan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3