Apa Kabar MSDM Aparatur Sipil Negara Kita?

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai berbagai macam tujuan di dalam sebuah organisasi. 

Dalam sektor publik tanggung jawab birokrasi pemerintah harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang baik pula, semakin baik Sumber Daya Manusia yang dimiliki semakin baik pula pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat nantinya. 

Sayangnya, mutu aparat birokrasi di Indonesia masih sangat buruk. Masyarakat sebagai pengguna layanan acapkali mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan, berbagai bentuk keluhan muncul mulai dari proses pelayanan, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian urusan, sikap dan perilaku aparat, hingga berkaitan dengan kualitas hasil layanan.

Permasalahan seperti ini, pada akhirnya sesuai dengan data yang dihimpun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengungkapkan pada 2018, ada 30% atau sekitar 1,35 juta pegawai negeri sipil (PNS) yang kinerjanya tergolong buruk. Selain itu Menurut Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rendahnya kualitas ASN ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. 

Dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif. Kemudian,  guru 37%, dan tenaga kesehatan 4,43%. Contoh kasusnya ialah di Kalimantan yang kita kenal dengan pulau yang memiliki banyak sekali pertambangan, namun ASN yang mengerti pertambangan hanya sebesar 0,03%. Melihat hal ini, bagaimana ASN kita dapat memberikan pelayanan yang baik? Sedangkan pengetahuannya saja masih sangat minim, Miris.

Seperti yang kita tahu, bekerja sebagai ASN menjadi salah satu minat dan mimpi terbesar bagi sebagian orang di Indonesia. Namun keinginan yang besar tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran moral yang sesuai, dimana ketika mereka kelak telah lulus dan diangkat menjadi ASN maka mereka wajib menjadi seorang "pelayan" masyarakat hingga maksimal umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Lagi-lagi sayangnya, kenyataan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat masih belum bisa diterima secara utuh oleh sebagian besar ASN yang telah bertugas di Instansi Pelayanan Publik. Mereka masih menganggap bahwasanya ASN adalah orang yang sangat berkuasa atas jabatan yang telah diembannya tersebut, padahal tugas utama mereka ialah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas ASN tidak hanya adanya kemauan yang kuat dari pemerintah sebagai pembuat regulasi namun juga dari ASN itu sendiri sebagai orang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, maka efektivitas dan efisiensi ASN yang berkualitas dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari sebuah daerah di ujung Jawa Timur, yaitu Banyuwangi. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hal ini karena adanya kemauan yang kuat diimbangi dengan implementasi yang berjalan dengan maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Banyuwangi terhadap ASN-nya. Misalnya, rekrutmen ASN berkualifikasi tinggi dengan syarat IPK minimal 3,00. Serta rutin melelang jabatan untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Adanya iklim inovasi yang sangat mendukung di lingkungan ASN pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyebabkan banyaknya muncul program-program inovatif dan kreatif yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti  Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Mal Pelayanan Publik, Smart Kampung, layanan antar obat ke warga, jemput bola rawat warga, hingga kebijakan yang membawa Banyuwangi meraih penghargaan dari Badan Pariwisata PBB.

Oleh karena itu harapannya, kita tidak mendengar lagi "apa kabar MSDM ASN?" dikemudian hari yang dinilai buruk oleh banyak masyarakat Indonesia, namun banyaknya kabar baik tentang pelayanan publik di Indonesia yang semakin baik, tidak hanya menjadi berita yang positif tentang pelayanan yang diberikan. Tetapi lebih dari itu, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Bayu. 13 Maret 2017. Kualitas ASN Masih Rendah.  https://mediaindonesia.com/read/detail/96192-kualitas-asn-masih-rendah. Diakses pada 10 Desember 2019.

Irianto, Jusuf. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia: Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik. Jurnal UNAIR. Vol. 24. No. 4. journal.unair.ac.id/filerPDF/01%20jusuf%20Makalah%20MSDM%20Sektor%20Publik.pdf. Diakses pada 10 Desember 2019.

JPNN.Com.  29 Desember 2017. Banyuwangi Raih Anugerah Pengelolaan ASN Terbaik. https://www.jpnn.com/news/banyuwangi-raih-anugerah-pengelolaan-asn-terbaik. Diakses pada 10 Desember 2019.

Pratama, Hidayat. 19 Oktober 2018. PNS Harus Jadi "Pelayan" Masyarakat. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pns-harus-jadi-pelayan-masyarakat. Diakses pada 10 Desember 2019.

Sindo. 15 November 2018. 1,35 Juta PNS Berkinerja Buruk. https://nasional.sindonews.com/read/1354801/15/135-juta-pns-berkinerja-buruk-1542242778. Diakses pada 10 Desember 2019.