Mohon tunggu...
Muhammad Amin Nasution
Muhammad Amin Nasution Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Konsultan Pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Datakrasi dan Pandangan Politik Budiman Sudjatmiko

1 Desember 2021   07:35 Diperbarui: 1 Desember 2021   07:38 336 0 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun

                                                                                                                       

Penggunaan teknologi di dunia terus meningkat. Hampir setiap perusahaan atau lembaga maupun perseorangan di tuntut untuk menyediakan fasilitas digital. Seiring Perkembangan teknologi, data menjadi krusial dan perlu mendapatkan perhatian. Kehadiran teknologi selalu beririsan dengan eksistensi demokrasi Sejarah menunjukkan bahwa kehadiran teknologi dalam berbagai aktivitas prosedur demokrasi mendapatkan sejumlah penolakan dan sebagian lagi menyambutnya dengan penuh harap. Penolakan terjadi karena pengelolaan data yang tidak kredibel dan kepentingan politis lainnya. Melihat kondisi tersebut diperlukan pengolahan data yang terintegrasi dengan sistem digital, ini yang kemudian dikenal dengan istilah datakrasi. Berbicara tentang datakrasi maka akan bicara tentang bigdata, algoritma, teknologi digital, dan analisis data dalam bentuk kecerdasan buatan.

Menanggapi hal tersebut salah satu politis senior Budiman Sudjatmiko (Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia)  mengatakan bahwa "demokrasi konvensional berpotensi digantikan datakrasi di era Big Data. Hal ini karena kebijakan politik datakrasi akan menghasilkan kebijakan politik yang lebih akurat. Kebijakan politik yang lebih akurat atau presisi diperoleh dengan pengumpulan data melalui proses, analisis, dan visualisasi. Kedepannya  tidak ada lagi manusia politik, yang ada adalah kecerdasan buatan yang memenuhi harapan dan aspirasi rakyat," ujarnya dalam Webinar Kursus Keadilan Sosial yang digelar oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (17/10/2021).

Hal yang sama diungkapkan Martin Suryajaya juga memberikan satu gambaran tentang dunia setelah corona-19. Pandemi ini telah mempertanyakan kembali semua asumsi-asumsi politik kita hari ini yang telah mapan dan mendorong demokrasi ke titik nadirnya. Begitu asumsi-asumsi yang mendasari sistem politik yang telah ada ini hancur berantakan karena corona, dalam pandangan Martin, sistem yang masih mungkin dikembangkan dan memiliki prospek baik di masa depan adalah apa yang ia sebut sebagai datakrasi. Sebuah tata pemerintahan yang dikelola secara impersonal, tanpa individu ataupun kelompok pemimpin, sepenuhnya berdasarkan kecerdasan buatan (AI) dengan berbasiskan data raya yang terhimpun dari seluruh aktivitas warga negara.

Semua itu kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur masyarakat, maju seperti Cina, Singapura, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya, negara-negara tersebut sudah memanfaatkan datakrasi ini dalam proses pengambilan kebijakan dan dalam mengatur kehidupan masyarakat, tapi di negara Indonesia masih terdengar asing dengan sistem ini.      

Budiman Sudjatmiko mengatakan individu bisa menjadi basis data, namun setiap individu harus mempunyai hak atas data dari dirinya untuk dimanfaatkan pihak lain dalam keperluan tertentu. Rangkaian data (blockchain) digunakan untuk menyatukan kondisi sebenarnya di tingkat komunitas dan individual. Selain itu blockchain berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu (internet of me).

Eksistensi teknologi juga menuntut gerakan politik yang lebih inovatif. Budiman mencontohkan kalau dulu sikap politik seseorang harus disuarakan lewat cara-cara konvensional melalui tulisan, poster, bahkan aksi demonstrasi.  Teknologi sudah banyak mengganti peran kita. Sekali posting status di media sosial untuk tahu sikap politik seseorang akan dibaca puluhan bahkan ribuan orang diseluruh penjuru dunia. Untuk itu  Gerakan mahasiswa harus mengambil peran penting dalam mewujudkan tatanan yang harmoni antara manusia dan teknologi. Budiman juga menggarisbawahi perlunya generasi yang radikal dalam ilmu pengetahuan. Radikal bukan dalam pengertian menciptakan teknologi yang berkualitas.

Aktivis gerakan mahasiswa 98 itu juga menawarkan jalan tengah politik di era datakrasi, yakni Trisakti ABC. Menurut dia, gagasan tersebut bisa menjadi alternatif tentang masa depan negeri di tengah perkembangan teknologi. Konsep Trisakti ABC mencakup tiga ide penting yang terdiri atas 3A (alami, asasi, abadi), 3B (berdana, berdata, berdaya), dan 3C (cinta, cita, cipta). Konsep  3A terkait dengan gerakan selaras dengan alam, pemerataan akses ekonomi, dan keberlanjutan. Sedangkan 3B terkait dengan penghasilan masyarakat yang tercukupi, terjaminnya hak atas data, dan akses pengembangan diri (self improvement). Terakhir 3C berhubungan dengan kemunculan generasi kaya ide-ide futuristik dan kemampuan menciptakan inovasi yang dipersembahkan kepada masyarakat luas.

bagaimana  peluang datakrasi di Indonesia? Mengamati situasi infrastuktur internet di Indonesia, dan watak birokrasi di Indonesia, kiranya ide datakrasi masih jauh api dari panggang. Selain itu, kehendak politik dari para politisi partai politik juga masih sangat dipertanyakan. Di sisi lain, beberapa gejala menunjukkan bahwa ada kecenderungan data-data internet samakin diperhitungkan. Oleh karena itu, perlu untuk semakin meningkatkan literasi publik dan penguatan lembaga cek fakta sebagai bagian penting dari ekosistem komunikasi yang sehat sebagai syarat utama pengambilan kebijakan yang tepat.

Sementara, Dr Aidinil Zetra salah satu dosen FISIP Unand berpandangan datakrasi akan menjungkirbalikkan hakikat demokrasi. Jika datakrasi berjalan, maka alat demokrasi akan hilang.  Harus ada internet gratis dan gawai gratis bagi warga. Warga harus aktif melakukan aktivitas di media sosial sehingga bisa dicrawling oleh IA (kecerdasan buatan). Prasyarat ini tentu berat bagi Indonesia yang masih belum bisa bigdata dan kecerdasan buatan," ujar  Prof. Nusyirwan Efendi dalam kuliah umum yang digelar oleh Magister Ilmu Politik FISIP Unand, Rabu, (15/9/2021). 

Sumber padek.jawapos.com
Sumber padek.jawapos.com
Desakan bagi pemerintah maupun korporasi juga menjadi langkah yang perlu dikedepankan sebagai bagian dari upaya pendidikan publik. Meskipun konsep datakrasi masih membutuhkan beberapa infrastruktur dan pembenahan sistem di Indonesia, tetapi kiranya perlu diperhatikan sebagai upaya mengantisipasi banjir informasi dan penggunaan media internet yang semakin dominan dan bahkan menggantikan sejumlah aktivitas dan menjadi medium komunikasi. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan