Sejak dimulainya putaran Pemilu Pemilihan Kepala Daerah di Aceh (PEMILUKADA ACEH), ada kebiasaan lama yang dulu sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat di seluruh Indonesia sebagai PAMSWAKARSA, yaitu jaga malam (jamal).
Atas perintah dari komandan militer disini, masyarakat diwajibkan jamal secara bergiliran dengan alasan untuk meminimalisir potensi dilakukannya kejahatan oleh kelompok orang (penembakan, penggergajian tower sutet PLN), dan beberapa alasan lain yang tentu saja tidak melibatkan dialog dengan masyarakat ketika perintah dibuat.
Jamal dimasa lalu, saat konflik mendera Aceh (GAM) masih menyisakan berjuta kisah yang begitu kelam, beberapa contoh : ketiduran = direndam di got; dibogem aparat; dan hukuman tidak manusiawi lainnya, tidak datang = dijeput paksa; diancam. Apalagi kalau pada malam naas misalnya saat itu terjadi kontak tembak, sontak saja para peserta jamal akan mendapat "hadiah" yang tidak terduga dari aparat, beberapanya dituliskan di atas.
Ada beberapa hal yang patut dikritisi dari kebijakan mewajibkan anggota masyarakat sipil untuk jamal, diantaranya :
1. Untuk apa TNI/Polri ada?
2. Masyarakat pada dasarnya adalah objek dalam penegakan kamtibmas, huru hara maupun perang sebagai yang harus dilindungi, kenapa sekarang dijadikan subjek?
3. Kebijakan yang tidak bijak, ketika kejahatan dengan memakai senjata, masyarakat diikutkan di dalamnya.
Akhirnya memang diharapkan kepedulian para Pemimpin untuk lebih berempati dalam mengambil kebijakan, masyarakat sudah cukup penat dengan mencari nafkah dan aktifitas lainnya di siang hari lalu di"recoki" dengan kewajiban jamal pada malam harinya, di sisi yang lain masyarakat tetap harus bayar pajak demi berlangsungnya kehidupan pemerintah di negeri ini, yang salah satunya dipergunakan untuk menggaji "mereka" yang seharusnya berkewajiban menjaga lingkungan kita, siang maupun malam.
Salam.
