PSBB atau Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang katanya bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di wilayah Jakarta.
Kata Anies bahwa ia terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi masa transisi tapi PSBB awal dulu.
Pemprov DKI Jakarta memperhatikan 3 faktor untuk melakukan PSBB ini yakni tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus covid-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.
Anies mengucapkan bahwa angka kematian meningkat selama kurun waktu dua pekan terakhir. Secara persentase memang rendah namun angkanya semakin meningkat. Kemudian ketersediaan tempat tidur maksimal dalam sebulan kemungkinan akan penuh.
Kebijakan ini tentu menimbulkan pro kontra yang khususnya pada sisi ekonomi. Hanya 39 persen responden yang masih setuju PSBB dilanjutkan karena alasan kesehatan namun sisanya tidak menjawab.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB transisi 11 Oktober lalu, mengakui sulitnya kondisi ekonomi akibat kebijakan PSBB.
Anies juga menyebut bahwa tidak ada jalan lain demi kesehatan dan juga ekonomi yang sejalan. Kedisiplinan warga untuk mematuhi protokol kesehatan juga menjadi faktor utama dalam pengendalian covid-19.
Presiden Jokowi pada oktober lalu juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak gegabah memilih penutupan wilayah sebagai kebijakan.
Presiden mengatakan bahwa kesulitan ekonomi dialami semua warga di dunia sama buruknya dengan Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pandu Riono, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga ikut menjadi satgas covid-18 DKI Jakarta serta Enny Sri Hartati, Ekonom Senior INDEF.
