Demokratisasi Pendidikan berlandaskan Keadilan Sosial: Sebuah Jalan Menuju Merdeka Belajar

Pandemi Covid-19 sedikitnya telah membuat kita mengerti tentang betapa pentingnya pemerataan pendidikan. Semua sekolah dan universitas, bahkan yang paling diuntungkan secara historis dan ketersediaan modal, harus mempertimbangkan masalah sumber daya di tingkat individu yang tercakup dalam institusinya, semisal kuantitas perangkat dan kualitas konektivitas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh (Czerniewicz dkk., 2020). 

Akan tetapi, sejumlah hambatan yang disebut-sebut sebagai imbas situasi pandemi kiranya tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, sebab ketimpangan sosial-ekonomi dan pendidikan nyatanya telah terjadi (jauh) sebelum pandemi. 

Dengan kata lain, hambatan tersebut hanyalah "fenomena gunung es" yang disingkapkan oleh kondisi krisis, termasuk perihal sistem pembelajaran dan praktik pedadogi yang usang (Raharjo, 2013). Pandemi seolah menjadi sinar-X yang menunjukkan sendi-sendi pendidikan yang rapuh. 

Alhasil, pandemi telah membuka kemungkinan untuk perumusan ulang kebijakan serta membudayakan praktik-praktik baru yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan fleksibilitas sesuai kurun zaman. 

Pendekatan baru tersebut mestilah berlandaskan keadilan sosial (sila ke-5 Pancasila), sebab dengan jalan itulah, kita dapat melakukan demokratisasi di ranah pendidikan yang pada gilirannya akan menyokong program Kemdikbud, yaitu Merdeka Belajar.

Tantangan pendidikan kita bukan hanya soal peningkatan kualitas, tetapi juga perkara bagaimana pendistribusian kualitas tersebut dapat merata. Kedua hal ini tentunya saling mengandaikan karena kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran terbukti sangat memengaruhi hasil belajar pelajar (Joosten & Cusatis, 2020). 

Ketika kita merangkul fakta bahwa lembaga pendidikan turut mencerminkan wajah masyarakat, kita dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan sekolah yang adil bagi semua orang di tengah perangkap hegemoni yang tampaknya menjadi ciri masyarakat kita. 

Ada fiksi tertentu yang ditimpakan ke seluruh masyarakat oleh ketidakadilan; sebuah fiksi di mana kita menemukan diri kita termuat di dalamnya. 

Transformasi lembaga pendidikan untuk abad ke-21 ini membutuhkan pemerataan dan inklusivitas pada semua komunitas yang terlibat dalam struktur (Gause, 2011, hlm. 41--42).

Pemerataan dalam pendidikan perlu diperiksa dengan dua cara yang saling terkait erat sekaligus membantu kita menganalisis implikasi dari kegagalan lembaga pendidikan: pemerataan sebagai inklusivitas dan pemerataan sebagai keadilan (Charalambous, 2018, hlm. 8--10).