Rekam Jejak Bentuk Pembungkaman Aktivis Walhi Dua Tahun Terakhir

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi nirlaba yang bergerak untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup serta dilindunginya dan dipenuhinya hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan warga negara. Organisasi ini sejak tahun 1980 hingga  saat ini, terus berkontribusi dalam upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Dalam upaya kontribusi tersebut, para anggota aktivis organisasi WALHI memiliki berbagai tantangan, kesulitn, dan hambatan. Terutama ketika berurusan dengan pihak-pihak dominasi elit politik kekuasaan dan yang memiliki suatu kepentingan pasar hegemoni kapitalisme dan liberalisme. Selain itu, akibat dari kepentingan pasar tersebut, meningkatkan usaha eksploitasi besar-besaran sumber daya alam tanpa ada usaha memperbaikinya kembali. 

Sehingga kerusakan alam tidak terhindarkan, menyebabkan beberapa masalah lingkungan ataupun bencana alam. Kepentingan pasar tersebut, menjadikan kedudukan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat menjadi tumbal demi memenuhi keuntungan pasar mereka. Hal ini mempengaruhi kesehatan, keamanan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat secara bertahap maupun seketika itu juga.

Dalam mewujudkan kontribusi WALHI itu sendiri, seringkali para anggota organisasi WALHI mendapat intimidasiperkataan atau ujaran untuk tidak mengganggu urusan pihak-pihak yang ditentang WALHI. Bahkan dengan giat dan seriusnya para aktivis WALHI, tidak jarang menimbulkan mereka berurusan dengan hukum oleh aparat berwenang. 

Mengapa mereka sampai berurusan dengan hukum? Padahal tujuan dari organisasi ini sangat mulia, dalam menjaga lingkungan HAM atas lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan, adanya usaha pembungkaman oleh aparat berwenang dikarenakan usaha tekanan dan bujukan dari pihak-pihak yang terganggu kepentingannya. Tidak hanya dengan intimidasi perkataan ujaran dan urusan hukum, dapat dengan menerima ancaman sanksi sosial firnah masyarakat, atau ancaman penganiayaan, bahkan ancaman pembunuhan.

Dari beberapa kasus pembungkaman aktivis WALHI yang ada, terdapat 4 kasus yang hadir ada di tengah masyarakat. Antara lain sebagai berikut di penjelasan bawah ini.

Pertama, kasus yang baru-baru ini terjadi, pemenjaraan dan penganiayaan yang dialami oleh pegiat aktivis anggota WALHI di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Di lokasi yang sama pada tanggal 15 Agustus 2017, Sebastian dan Jhohannes dari Yayasan Pencinta Danau Toba mendapat kekerasan penganiayaan dari Jautir Simbolon. Karena melakukan penolakan dan tentangan atas galian yang dilakukan oleh perusahaan Jautir Simbolon yang harus dihentikan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan di Danau Toba.  

Kasus berlanjut dengan vonis bersalah Jautir Simbolon pada 14 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Balige, dengan hukuman dua tahun penjara. Jautir lalu mengadukan Sebastian dengan tuduhan memfitnah. Pada 13 Maret dan 19 Maret 2019, Polres Samosir mengirim surat panggilan pertama dan kedua kepada Sebastian dengan status sebagai tersangkaKemudian empat tahun berselang, Sebastian ditahan ti. m kejaksaan di Sumatera Utara pada Selasa, 5 Januari 2021 dengan tuduhan melakukan penistaan terhadap Jautir Simbolon, kakak kandung Bupati Samosir Rapidin Simbolon.

Kedua, selain itu upaya pembungkaman aktivis WALHI juga terjadi di Samarinda, Kalimatan Timur. Direktur WALHI Kalimantan Timur Yohana Tiko dan 2 orang anggotanya Fahul Hadi dan Bernard. Kejadian tersebut bermula ketika ada lima orang yang mengaku petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda melakukan random sampling ke dua kantor yang bersebalahan yakni kantor LSM Kelompok Kerja (POKJA) 30 dan Kantor LBH pada 29 Juli 2020. 

Para aktivis WALHI diminta mengikuti tes swab dan mereka menuruti permintaan petugas kesehatan tersebut. Kemudian keesokan harinya, Yohana Tiko, Fahul Hadi, dan Bernard dijemput oleh petugas tersebut dan dipaksa untuk dikarantina di rumah sakit. Kejadian janggalnya, petugas tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium swab mereka bertiga dan para petugas kesehatan tidak menggunakan APD lengkap, serta mengapa hanya 2 kantor ini yang didatangi. Selain itu, para petugas tersebut tidak memakai tanda pengenal identitas. Yang paling parah, para petugas membuang limbah-limbah medis secara sembarangan.

Sesampainya di rumah sakit, mereka dibiarkan terlantar di luar rumah sakit sealam berjam-jam. "Kami minta lagi hasil swab, RS bilang tanya sama yang bawa, kami tidak tahu soal itu. Kami hanya mendapat pelimpahan saja. Mereka malah pergi semua dan kami ditelantarkan di parkiran rumah sakit," ujar Tiko. Mereka juga pada akhirnya tidak dikarantina. Tiko menduga ini adalah upaya pembungkaman dengan modus tes swab yang kemudian menjadi upaya kriminalisasi agar mereka diam.