Momen mudik adalah salah satu tradisi di Indonesia dimana banyak perantau di kota kembali ke kampung halamannya untuk merayakan hari raya idul fitri bersama sanak saudara. Setiap tahunnya kegiatan mudik semakin nyaman dan juga mudah setelah dibangunnya berbagai infrastruktur penunjang di berbagai daerah. Pemerintah gencar melakukan pembangunan dan juga peningkatan mutu infrastruktur di Indonesia untuk mendukung dan menunjang kegiatan penduduk Indonesia yang semakin dinamis. Di tahun 2018 sendiri sudah banyak rencana pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dampak dari pembangunan infrastruktur adalah sebagai pemicu distribusi logistik yang semakin merata dan juga cepat ke berbagai daerah di Indonesia sehingga memberikan dampak dalam perkembangan ekonomi dan juga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan utama dari distribusi logistik yang merata adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Infrastruktur menjadi salah satu indikator di suatu negara apakah negara tersebut bias dikategorikan lebih baik dari negara lainnya. Pembangunan infrastruktur yang masif dapat mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, hal ini tentunya akan ikut meningkatkan daya saing di kancah regional maupun internasional. Di tahun 2018 sendiri ada beberapa proyek besar pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan bandara udara baru, proyek pembangkit listrik yang bertenaga hingga 10.000 MW, proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang dan Jabodetabek, dan pembangunan jalan tol trans Jawa yang memiliki panjang total 522,95 kilometer yang terbagi menjadi beberapa ruas tol yaitu ruas toll Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.
Dibalik banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merealisasikan proyek infrastruktur tersebut. Sebenarnya dari mana dana yang diperuntukan sebagai modal dalam pembangunan proyek infrastruktur skala besar yang dilakukan oleh pemerintah? Sumber pendanaan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 70 persennya berasal dari pajak yang disetorkan oleh seluruh penduduk wajib pajak di Indonesia. Tidak bida dipungkiri lagi bahwa pajak merupakan penopang terbesar APBN Indonesia. Jika dilihat dari pengertian pajak yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada intinya, pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan penduduk yang telah termasuk dalam wajib pajak kepada pemerintah atas segala fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan negara yang hasilnya tidak memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat.
Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat secara objektif maupun subjektif sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar dan juga melakukan pelaporan aset dan kekayaan atas dirinya untuk menunjang pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan menjadi imbalan yang diberikan secara tidak langsung oleh negara. Pajak yang terkumpul akan diperuntukan sebagai modal pembangunan negara dan juga infrastruktur untuk menunjang kegiatan seluruh masyarakat Indonesia dalam mendongkrak kesejahteraan social sehingga slogan pajak dari rakyat untuk rakyat bukan isapan jempol belaka. Pembangunan infrastruktur yang sumber anggarannya berasal dari APBN yang kebanyakan berasal dari pajak kini bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Manfaat pajak sendiri sebenarnya memang berdampak secara luas dalam tatanan masyarakat. Jika pembayaran dan pelaporan pajak tidak berjalan dengan lancar, tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan dan juga kegiatan pemerintahan akan terhambat karena sumber pembiayaan terbesar negara yaitu APBN yang sebagian besar berasal dari pungutan pajak tidak terkumpul dengan menyeluruh.
Pajak sudah seharusnya didukung oleh seluruh penduduk Indonesia mengingat seberapa pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan juga peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat Indonesia yang taat terhadap upaya pengumpulan dan penerimaan negara guna meningkatkan pembangunan bangsa. Apakah seluruh penduduk Indonesia sudah melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan kewajibannya? Hal ini masih menjadi kesulitan bagi pemerintah, banyak masyarakat yang masih enggan membayarkan pajak karena dianggap tidak memberikan manfaat yang terlalu besar jika dibandingkan dengan pengeluaran yang diberikan untuk pembayaran pajak. Bahkan tidak sedikit pejabat yang menggelapkan pajak karena menurut mereka uang yang dibayarkan terlalu banyak sehingga mereka berpikir untuk menyimpannya untuk kepentingan diri sendiri. Padahal jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan jumlah kekayaan dan juga banyaknya aset yang dimiliki oleh seseorang. Semakin kaya dan banyak aset yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan orang kurang mampu yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai masyarakat wajib pajak haruslah diterapkan sejak dini karena setiap warga negara berhak atas segala penggunaan APBN yang diperuntukan sebagai roda penggerak perekonomian negara yang dananya berasal dari pungutan pajak. Secara tidak langsung, seseorang akan merampas hak orang lain jika pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban semestinya. Kesadaran diri sendiri sebagai warga negara yang taat haruslah dikembangkan dan bahkan akan lebih baik jika bisa ditularkan ke sesama penduduk Indonesia agar perkembangan Indonesia semakin pesat dan kesejahteraan social di Indonesia semakin tinggi dan merata.
