Presiden yang Terpengaruh oleh Partai Politik

Latar Belakang

Menjalani sebuah negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, akan mengalami ketidakseimbangan antar Lembaga Negara di Indonesia. Hal ini karena Presiden yang terlalu berkuasa, dan terlalu dikuasai oleh Partai Politik. Ini menyebabkan tidak berfungsi nya Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di Indonesia.

Padahal sudah jelas dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945,
1) Mahkamah Konstitusi berfungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat Final seperti ; Pembubaran Partai Politik
2) Mahkamah Konstitusi adalah Penjaga Konstitusi
3) Visi Kelembagaan adalah pedoman bagi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Presiden di Partai Politik

Benar, kedudukan Presiden di Partai Politik adalah seorang Ketua Umum, entah di Parpol tersebut hanya sekedar politik, menjadikan seseorang Ketua Umum dan mencalonkan nya sebagai Presiden atau tidak, yang jelas Presiden tidak boleh dipengaruhi oleh Partai Politik, walaupun beliau bukan sebagai Ketua Umum.

Partai Politik berfungsi seharusnya untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga Identitas Nasional di Indonesia, contohnya saat Pemilihan Umum Presiden. Maka tidak ada hak, sebagai Partai Politik mempengaruhi Pemerintah, mempengaruhi bangsa ini yang bertolak belakang terhadap Presiden.  ( www.liputan6.com )

            Berikut adalah Fungsi Partai Politik di Indonesia :

• Sarana Komunitas Politik
  Di Indonesia yang menganut Sistem Demokrasi, maka peran Partai Politik adalah menyampaikan aspirasi ataupun suara dari rakyat untuk Pemerintah, bukan untuk memutuskan sesuatu apalagi mengatur suatu negara
• Sarana Sosialisasi Politik
  Di sini lah partai politik unjuk rasa sosial terhadap sesama, peduli ataupun sikap bersosialisasi kepada masyarakat adalah aksi yang benar terhadap fungsi partai politik
• Sarana Rekrutmen Politik
  Maksudnya Rekrutmen bukan sebagai bentuk paksaan, tetapi, memilih kader kader pemimpin di Indonesia yang akan menduduki kursi Pemerintahan, INGAT HANYA SEKEDAR REKRUTMEN, BUKAN MENGATUR ATAU MENGUSIK PEMERINTAHAN, APALAGI MENGHINA.
• Sarana Pengatur Konflik
  Pengatur Konflik bukan berarti yang memutuskan sebuah perkara negara, akan tetapi untuk mendamaikan konflik konflik yang terjadi di Negara.
• Sarana Kontrol Politik
  Ini hanya sebagai meluruskan program pemerintah yang ada, karena negara kita adalah negara demokrasi, berarti Partai Politik juga berhak untuk meluruskan, BUKAN MENJERUMUSKAN
• Sarana Partisipasi Politik
  Berhak untuk mempengaruhi kebijakan dari RAKYAT kepada PEMERINTAH.

"PARTAI POLITIK BUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI, PARTAI POLITIK ADALAH ASPIRASI MASYARAKAT BUKAN BERTOLAK BELAKANG PADA MASYARAKAT"

KESIMPULAN

Berdasarkan artikel di atas, yang dapat menyimpulkan adalah yang membaca artikel ini, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan dari aspek atau pandangan saya sendiri, karena saya juga manusia, partai politik juga manusia, presiden pun juga manusia. Ambilah kesimpulan dengan pandangan sepositif mungkin, sehingga kalian mampu juga memberikan hal positif terhadap negara Indonesia ini.