Mohon tunggu...
Muhamad Iqbal Al Hilal
Muhamad Iqbal Al Hilal Mohon Tunggu... Mahasiswa - Freelance Writer

Penulis berkonsentrasi pada isu sejarah, politik, sosial ,ekonomi, hiburan dan lain sebagainya

Selanjutnya

Tutup

Politik

Catatan Merah: Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf

21 Oktober 2021   21:29 Diperbarui: 21 Oktober 2021   22:28 61
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jakarta (21/10/2021)- Jokowi- Ma'ruf sudah memasuki dua tahun memimpin bangsa Indonesia. Sejak resmi dilantik tanggal 20 Oktober 2021, keduanya memiliki dua latar belakang yang berbeda Jokowi yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak menjabat sebagai Walikota Solo, sementara Ma'ruf Amin memiliki latar belakang sebagai seorang Ulama dan Cendekiawan muslim.

Di periode keduanya ini Presiden Jokowi mengusung sejumlah politisi dan ahli untuk duduk sebagai pembantu Presiden di dalam Kabinet Indonesia Maju. Beberapa bulan sejak dilantik sebagai menteri, beberapa menteri dalam kabinet ini justru tersandung beberapa kasus yang mencoreng pemerintah.

Kasus benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo; kasus bantuan sosial oleh Menteri  Sosial Juliardi Batubara. Merupakan catatan yang perlu diperbaiki dalam kepemimpinan kedua Presiden Jokowi.

Disamping itu, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan terutama dalam mengesahkan Undang-undang mulai dari revisi Undang-undang KPK, RUU PKS, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law membuat gejolak ditengah masyarakat.

Yang terbaru adalah kasus pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebanyak 56 komisioner diberhentikan dengan alasan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK). 

Walaupun sejumlah pegawai ini sudah mengajukan pada pihak berwenang pada kenyataannya semua pegawai KPK ini tetap diberhentikan pertanggal 30 September 2021. Adanya ajakan Kapolri agar para mantan pegawai KPK, bekerja di Kepolisian pun dianggap justru bisa membuat kegaduhan di masyarakat.

Meskipun dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi lebih unggul daripada Presiden-presiden terdahulu. Alangkah bijaknya jika bidang politik, dan supremasi hukum juga ditingkatkan demi terciptanya Indonesia yang aman dan damai. 

Sudah seharusnya di sisa 3 tahun jabatannya Presiden, Wakil Presiden beserta para Menteri di Kabinet Indonesia Maju harus menggenjot dalam sektor- sektor yang menjadi tanggungjawabnya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun