Sosbud Pilihan

NU dan Godaan Politik Praktis

11 Oktober 2018   09:42 Diperbarui: 11 Oktober 2018   09:48 490 1 0

Beberapa hari yang lalu, seorang teman menuliskan status di sebuah media sosial. Isinya seperti ini: "Jangan percaya dengan 'NU ada dimana mana tapi tidak kemana kemana". Itu qaul qadim yg dijadikan propaganda untuk membenarkan agar NU tercerai berai!". Sepintas saya memaknai bahwa twit tersebut sangat ambisius, mengingat teman saya ini adalah seorang politisi salah satu partai politik yang konon kelahirannya dibidani NU. Sehingga statemen tersebut tidak lebih adalah upaya "penggiring isu" warga nahdhiyin untuk kembali ke rumah politik tertentu tersebut.

Namun dari sudut pandang lain, ada semacam kerinduan pada NU untuk menjadi organisasi yang benar-benar mempunyai kiprah luar biasa bagi bangsa ini. Dan itu sangat efektif ketika media yang digunakan adalah politik. Hal ini cukup beralasan, mengingat saat ini, dimensi yang sangat dominan dan punya bargaining yang paling besar adalah politik. Diakui atau tidak, banyak kebijakan, baik yang menyangkut perosalan kebangsaan, hukum, ekonomi, budaya, pendidikan, atau lebih terangnya hampir sebua aspek kehidupan bangsa ini ditentukan oleh kekuatan atau kuasa politik. Jika anggapan ini benar, maka sebagai organisasi yang menampung dan ngrumati warga muslim terbesar di Indonesia, sebagai warga NU, saya berharap NU bisa masuk di ranah ini, tentunya masuk secarah kaffah dan proporsional.

Yang kedua, realitas menunjukkan bahwa NU, yang dalam hal ini terwakili oleh struktur pengurus di dalamnya, sering kali bermain dalam tataran politik praktis. Budaya dukung-mendukung hampir bisa dipastikan selalu melingkupi NU dalam setiap momen politik, baik itu Pilkada maupun Pemilu. Meskipun secara organisatoris, selalu dibantah dengan apologi bahwa NU itu netral dan menjalankan khittoh 1926, di mana NU meninggalkan politik praktis, namun faktanya kegenitan politik itu selalu terjadi pada elemen-elemen atau bahkan elit NU yang mempunyai kuasa dan kharisma tertentu. Ini yang menurut saya menjadi kegamangan bagi NU kaitannya dalam konstalasi kebangsaan. Dan menurut saya, momentum 2019 nanti adalah sebuah pertaruhan identitas dan platform NU ke depan.

NU dan Kepemimpinan Bangsa 

Kata orang, "Segenggam kekuasaan itu lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran".  Relasi kuasa selama ini terbukti mampu mewarnai hitam putihnya dunia. Mafhum mukhalafahnya, segudang kebenaran yang kita miliki akan tidak ada artinya jika tanpa sandaran kuasa. Dan politik adalah sisi mata uang lainnya dari kuasa itu sendiri.

Berlatar historis kiprah kebangsaan NU, tampaknya cukup menjadi dasar argumen bahwa sudah saatnya NU mewarnai (kembali) bangsa ini. Setelah pada masa orde baru NU dikebiri sedemikian rupa, maka nasionalisme NU harus digelorakan kembali dalam rangka berkiprah dalam fenomena kebangsaan. Namun harus digaris bawahi, bahwa ruang politik itu tidak harus politik praktis, sebagaimana anggapan banyak orang. Namun politik adalah ruang berkiprah dalam membangun bangsa, meskipun politik memang salah satu kiprah yang paling besar resonansinya.

Jika hal ini disepakati, maka, perebutan kuasa tersebut, harus dimulai dengan penyiapan sumber daya yang memadahi. Sebab kalau sumber daya kita yang masih sangat terbatas ini dipaksakan untuk "bertarung", maka hampir bisa dipastikan kita akan mengalami patahan dalam pertarungan tersebut. Reformasi yang memberi angin segar terhadap kiprah politik NU, durasinya masih belum cukup untuk menguatkan sumber daya tersebut. Faktanya, syahwat politik yang sudah meletus sebelum waktunya, seringkali membuat babak belur NU itu sendiri.

Di sinilah, ruang berproses itu masih sangat penting. NU harus menyiapkan sumber daya yang handal untuk berkontestasi dalam ruang pertarungan kebangsaan tersebut. Caranya, diperlukan konsolidasi nahdhiyin dalam pemberdayaan kader yang berkualitas dan memiliki nalar nasionalisme yang tinggi. Kualitas kader yang tanpa diilmbangi oleh nalar nasionalisme, hanya akan  melahirkan perusak-perusak bangsa yang lahir dari warga NU. Karena tidak ada jaminan, warga NU yang meminpin bangsa ini pasti terhindar dari korupsi. Realitas menunjukkan, banyak kader NU yang ketika bermain di ranah politik praktis, ia kemudian ikut larut dalam irama budaya transaksional. Yang terjadi, kader NU tidak ubahnya seperti orang lain yang tersangkut pada kejahatan kerah putih. Dan ini adalah sebuah naudzubillah.

Diaspora kader NU yang saat ini sudah mulai masuk pada domain-domain baru yang sebelum sepuluh tahun terakhir ini belum ada, menjadi preseden baik bagi pembangunan sumber daya ini. Ini mungkin isyarat sitilah "NU ada di mana-mana" yang pada awal tulisan ini sempat saya sindir. Namun kenyataannya, diaspora kader ini sering kali tanpa konsolidasi dan komunikasi. Sehingga rasa handarbeni NU ini akan pudar ketika kader ini menduduki posisi-posisi strategis dalam bidang tertentu. Diaspora kader yang tidak berbanding lurus dengan konsolidasi keberNUan, rasanya tidak akan memberi makna bagi pemberdayaan ini.

Saya berharap, dengan masuknya Rois Syuriah NU, KH Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 menjadi momentum bagi NU untuk mewarnai politik kebangsaan. Kontribusi bagi cita-cita bangsa melalui politik kebangsaan akan menjadi semacam oase bagi politik beradab yang akhir-akhir ini semakin langka. Membangun perdamaian bangsa di tengah benturan berbagai kepentingan politik adalah manifestasi politik kebangsaan yang selama ini diemban oleh NU.