Demokrasi yang sampai hari ini masih relevan kita maknai sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah ruh dari sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disebuah negara dengan sistem demokrasi adalah sebuah keniscayaan untuk memilih secara langsung pemimpinnya.
Pemilu adalah implementasi dari kadaulatan rakyat yang menjadi tuan dari demokrasi. Dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih atas dasar UUD 1945. Â
Secara lebih khusus kita memahami Pemilu sebagai proses untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati/ wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota. UU Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pelaksanaannya, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertugas sebagai badan/ lembaga non kementerian dalam melakukan kegiatan pemilu mulai dari tahap paling awal yaitu merencanakan program, anggaran, dan jadwal hingga tahap akhir yaitu pengumuman calon  DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasangan calon terpilih hingga pelantikan. Pemilu diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasais serta jujur dan adil atau LUBER JURDIL.
Memilih dan dipilih adalah hak bagi setiap warga negara termasuk mereka yang menyandang keterbatasan fisik atau disabilitas. Penyendang disabilitas tentunya membutuhkan perlakuan serta fasilitas yang berbeda dengan individu pada umumnya (normal). Hal ini yang kemudian pemerintah memberikan payung hukum kepada penyandang disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut memuat tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Konstitusi secara umum memberikan jaminan persamaan dan keadilan kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Pasal 27 ayat (1) berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."
Perubahan UUD 1945 meneguhkan hak-hak warga negara dengan ketentuan lebih rinci. Pasal 28D ayat (3) menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Lalu Pasal 28E ayat (3) menegaskan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Lebih khusus lagi yaitu UUD 1945 pada pasal 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna memcapai persamaan dan keadilan." Kemudian ditegaskan dengan pasal 28I ayat 2 "setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
Penulis memahami Disabilitas sebagai suatu bentuk keterbatasan individu untuk mengakses fasilitas publik. UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 meyebutkan bahwa Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (kesetaraan).
Atas dasar hal-hal tersebut di atas itulah kemudian pemerintah dan KPU dalam membuat aturan tentang penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mulai dari pendataan, pemungutan, hingga perhitungan dan rekapitulasi.
Meskipun begitu, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih saja terjadi sampai hari ini. Diskriminasi ini dengan rinci disebutkan di dalam Buku yang diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Laporan Kajian Program Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Sekretriat bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu tahun 2015. Ada empat pokok masalah dalam aksesibilitas pemilu yaitu (1) pendaftaran pemilih masih belum dapat mencacat jumlah dan jenis penyandang disabilitas yang berimplikasi pada banyaknya warga negara disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya; (2) dalam pencalonan anggota legislatif cukup akses bagi warga penyandang disabilitas
