Kritik terhadap Film "Sexy Killers"

Secara umum, menonton film ini dari awal hingga akhir tak membuat saya tergugah untuk menutup tambang-tambang di Indonesia. Saya melihat ini lebih kepada persoalan penegakan hukum tambang. Mulai dari pembebasan lahan, pemindahan pemukiman, pengaturan jarak aman pabrik ke lingkungan warga, sampai dengan pengawasan limbah udara pabrik, yang luput dari pantauan pemerintah. Kolaborasi dari kontraktor yang nakal dengan pemerintah yang abailah yang merupakan pusat permasalahan. 

Logikanya adalah pemilik tambang menyerahkan uang yang telah disepakati kepada kontraktor untuk sebuah bangunan yang utuh tanpa ada yang mesti dipikirkan lagi. Pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Kontraktor sifatnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga uang yang diberikan sebisa mungkin dihemat demi untung yang besar. Jika pemerintah tidak mengawasi dengan baik, maka kontraktor akan nakal dalam memainkan uang miliaran rupiah itu. 

Sehingga, harus dipikirkan lagi untuk menuntut pemilik perusahaan. Keluhan warga tidak akan sampai kepada pemilik perusahaan (kecuali untuk kasus tertentu). Perusahaan hanya akan tunduk kepada pemerintah. Jika pemerintah kuat dan tegas, maka kasus-kasus seperti pada Sexy Killers tidak akan terjadi.

Pengawasan pemerintah harus kuat dari pembangunan hingga pabrik berproses. Aturannya sudah jelas, hanya penegakannya yang masih sangat loyo untuk melawan kekuatan besar.

Sekali lagi, menutup tambang bukanlah solusi baik. Permasalahannya bukan pada pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), karena potensi itulah yang dikembangkan untuk menjadi power bagi negara. Adapun jika saya salah berpendapat, maka semua orang memiliki kesan tersendiri dalam menangkap sesuatu yang mencoba masuk ke kepala.

Salam.