Sistem Ekonomi Indonesia

Terlebih dahulu kita perhatikan sejarah Perekonomian yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, yakni dimana pernah mengalami berbagai fase yang dipengaruhi oleh masalah politik.

Fase pertama setelah Indonesia merdeka yang disebut sebagai Ekonomi Orde Lama (1945-1965). Pada masa ini Indonesia menerapkan sistem liberal. Kekuasaan berada pada beberapa partai politik yang menyebabkan seringnya terjadi konflik hingga berujung pada kehancuran perekonomian nasional.

Fase berikutnya disebut Ekonomi Orde Baru (1966-1998). Masa ini pemerintah menitikberatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Juga menerapkan sistem ekonomi terbuka untuk perusahaan dan penanaman modal asing. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat. Akibatnya, terjadi perubahan teknologi dan kebijakan industri pada tahun 1980-an. Sehingga struktur perekonomian mengalami pergeseran dari agraris menjadi semi industry.

Fase ketiga yang belangsung setelah orde baru hingga saat ini disebut dengan Ekonomi Reformasi. Pasang-surut perekonomian dipengaruhi pergantian Presiden. Krisis ekonomi yang sempat terjadi di masa awal reformasi mulai terkendali sejak pemerintahan Megawati. Inflasi, kurs rupiah, suku bunga dan politik semakin stabil.

Perekonomian di Indonesia menganut sistem campuran antara paham ekonomi sosialis dan liberal. Meski sebenarnya lebih disebut sebagai sistem ekonomi campuran dengan ideologi Pancasila, atau sistem ekonomi Pancasila. 

Artinya, sistem kegiatan ekonomi dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat di bawah pengawasan dan pengendalian pemerintah. Dimana sistem ekonomi campuran disini memiliki tujuan untuk menghindari penguasaan secara penuh atas sumber daya ekonomi dari segolongan masyarakat. Dimana pihak pemerintah hanya mengatur dan mengawasi setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pihak swasta maupun yang sejenisnnya supaya kegiatannya dapat berjalan lancar dan efektif .

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perekonomian juga berfokus pada pemanfaatan maksimal sektor kelautan yang sempat lolos perhatian dari pemerintahan sebelumnya. Padahal wilayah Indonesia didominasi oleh perairan. 

Dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan pula mampu membantu perwujudan ekonomi mandiri bagi Indonesia. Sehingga terjadi penerapan ideology Pancasila pada roda ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 terkait asas kekeluargaan ekonomi Indonesia dengan pemanfaatan sumber daya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.