Indonesia merupakan negara yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sudah hampir 17 bulan berlalu dari sejak pandemi ini datang. sebagian masyarakat Indonesia mengalami krisis kesehatan selain itu aktivitas ekonomi masyarakat pun mengalami perubahan yang signifikan. Pasca kasus pandemi ini mulai merebak, pemerintah siap siaga mengambil keputusan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk memutus mata Covid-19. Pada saat itu pula aktivitas ekonomi masyarakat dberhentikan sementara waktu.
Banyak sekali dampak yang diberikan terutama kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan di bidang perniagaan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak pelaku bisnis harus memutar otak untuk mempertahankan bisnisnya ini agar terus berjalan. Namun tak sedikit pula beberapa Super Market maupun toko-toko yang terpaksa gulung tikar dan hal ini menyebabkan kerugian baik bagi pemiliki hingga karyawan.Â
Para pekerja jasa seperti supir angkutan umum, ojek online dan pelaku jasa transportasi lainnya pun sangat kesusahan mencari penumpangnya, jika tidak ada penumpang maka penghasilan mereka pun menurun. Seiring berjalannya waktu, pandemi ini bisa saja merenggut kehidupan ekonomi masyarakat karena slain menyebabkan krisis kesehatan juga menyebabkan krisis ekonomi contohnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hal ini pula yang menjadikan pengangguran di Indonesia meningkat.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat sebanyak 2,67 juta orang. Data tersebut mencakup seluruh pengangguran Indonesia baik yang berhenti bekerja karena dampak pandemi maupun pengangguran yang bukan angkatan pandemi. Selain pengangguran, tingkat kemiskinan di periode September 2020 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena dampak pandemi ini juga, tak sedikit para pelajar terpaksa putus sekolah, permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor dan yang paling utama yaitu faktor kemiskinan. Faktor ini disinyalir karena Iuran SPP di sebagian sekolah yang tidak sebanding dengan penghasilan orangtua di masa pandemi ini menimbulkan keidaksanggupan untuk melanjutkan sekolah. Data ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listy iniarti, Sabtu 6 Maret 2021. Dari data yang telah dipaparkan terbukti bahwa ekonomi masyarakat Indonesia sedang tidak aman. Pemerintah harus turun tangan dalam hal genting ini karena rakyat merupakan aspek terpenting di negara ini, apa artinya negara jika tidak ada rakyat.
Melihat berbagai kesulitan yang menimpa masyarakat Indonesia, pemerintah sepatutnya mengeluarkan berbagai bantuan dan kebijakan agar terciptanya kemakmuran dan keselamatan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan karena pemerintah juga peduli kepada rakyatnya.Â
Mereka memberikan konstribusi bantuan di masa pandemi ini diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, pemberian beras Bulog, subsidi listrik, subsisdi kuots internet, hingga Program Kartu Prakerja. Namun sangat disayangkan, dibalik kebaikan bantuan pemerintah selalu saja adax penyelewengan hak sehingga bagi sebagian penduduk khususnya di wilayah terpencil seringkali tidak tersebar bantuannya. Kadang kala data yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih belum diperbarui sehingga banyak data penduduk yang harus dikoreksi agar penyaluran bantuan dapat sampai ke tangan penduduk yang benar-benar membutuhkan.
Terlepas dari segalah hal yang membuat keadaan ini merana, kita sebagai masyarakat harus tetap mematuhi segala anjuran yang diperintahkan oleh pemerintah dan tenaga medis. Mematuhi protokol dan selalu menjaga kesehatan agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga ekonomi masyarakat kembali membaik. Tak lupa juga untuk seluruh rakyat Indonesiahendaknya salng membantu satu sama lain terutama kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan  bantuan baik berupa kebutuhan sandang maupun pangan, karena berbuat baik tidak akan merugikan.
