Kampanye "Menjual " Orde Baru, Mungkinkah?

Setiap hari selalu ada issu issu yang di lontarkan dari masing masing pasangan capres cawapres. Setelah beberapa kali Prabowo mengkritik Jokowi dengan istilah "ugal ugalan", " Make Indonesia great Again" dan dituduh tidak bisa menstabilkan  nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, kubu Jokowi melontarkan kritik, bahwa visi dan misi Pasangan Prabowo -Sandi dianggap mirip atau hampir sama dengan visi orde baru.

Seperti kita ketahui orde baru adalah zaman dimana Indonesia dipimpin Oleh H.M. Soeharto mulai 1966 s/d 1998.  Selama menjadi Presiden, Soeharto terkenal pemimpin yang otoriter, tidak memberikan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Akibat otoriternya kepemimpinan Soeharto, para mahasiswa dan elit politik melakukan perlawanan menuntut kebebasan dan demokrasi.

Perlawanan pertama kali yang dilakukan para mahasiswa di lakukan pada tanggal 15 Januari 1974 yang dikenal dengan Malapetaka 15 Januari 1974 yang didingkat Malari 74.

Kepemimpinan Soeharto dirasakan semakin otoriter. Soeharto menjadikan Pancasila sebagai pelindung atau tameng mengabsahkan kepemimpinan otoriter. Ketika ada yang mengkritik, dianggap menodai Pancasila. Banyak tuduhan bahwa Soeharto memposisikan dirinya sebagai penafsir tunggal pancasila. Siapapun yang tidak sependapat dengan kebijakanya, dianggap tidak mendukung pancasila.

Terhadap " kekejaman politik" orde baru yang di motori Soeharto, mengundang keprihatinan para elit politik  dan para tokoh nasional seperti Jenderal Purn AH. Nasution, Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga purnawirawan angkatan laut Ali Sadikin, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso. Pada tahun 1980, Para tokoh nasional melakukan perlawanan yang di kenal dengan istilah "Petisi 50". Karena ada 50 tokoh nasional yang membubuhkan tanda tangan menentang kebijakan Soeharto dalam memimpin bangsa Indonesia.

Ada pepatah " sepandai pandai tupai melompat, akhirnya bisa jatuh juga", sekuat kuatnya seorang presiden yang melakukan kepemimpinam otoriter, akhirnya juga jatuh juga. Dengan berbagai aksi demontrasi mahasiswa di berbagai daerah, puncak gerakan mahasiswa 21 mei 1998 akhirnya berhasil memaksa Soeharto lengser dari presiden yang sudah diduduki selama 32 tahun.

Dalam bidang politik, demokrasi dan HAM, Soeharto dianggap gagal total karena tidak memberi " angin kebebasan " kepada rakyat Indonesia. Tetapi dalam bidang Pertahanan, keamanan dan kebutuhan sembako dirasakan sesuai harapan rakyat. 

Selama Soeharto memimpin Indonesia, pertahanan negara dan keamanan masyarakat sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Harga harga kebutuhan pokok sangat terjangkau sehingga rakyat merasa sejahtera dalam kehidupan.

Setelah orde baru tumbang, kemudian diganti dengan orde reformasi sampai sekarang, hanya bisa memberikan perubahan dalam bidang politik,  demokrasi dan HAM. Dalam bidang keamanan, keterjangkauan sembako dirasakan semakin memberatkan. 

Orde reformasi yang sudah berjalan 20 tahun dianggap belum mampu memberikan solusi atas problem keterjangkauan harga harga sembako. Atas situasi seperti itu, akhirnya nuncul slogan " Enak Zamanku To?".berikut gambar presiden Soeharto. Artinya rakyat kecil  mendambakan suasana ketenangan sosial dan keterjangkauan harga sembako seperti zaman orde baru.

Ketika pasangan capres cawapres "menjual" orde baru dalam artian mampu meyakinkan rakyat bisa mewujudkan suasana keamanan masyarakat dan keterjangkauan daya beli terhadap  sembako maka akan memiliki peluang besar dipercaya dan dipilih rakyat.