M Saekan Muchith
M Saekan Muchith Dosen IAIN Kudus Jawa Tengah

Pemerhati Masalah Pendidikan, Sosial Agama dan Politik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kuota Keterwakilan Perempuan, Bukti Kelemahan Perempuan

12 Juli 2018   12:10 Diperbarui: 12 Juli 2018   12:13 254 0 2
Kuota Keterwakilan Perempuan, Bukti Kelemahan Perempuan
RMOL Sumsel

Oleh: M. Saekan Muchith

Perbincangan tentang keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam ranah politik selalu mencuat ke permukaan setiap kali menjelang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jelas jelas mengatur bahwa peserta pemilu bisa dinyatakan sah sebagai peserta pemilu tahun 2019 setelah memenuhi beberapa syarat salah satunya harus " menyertakan paling sedikit 30 % ( tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat. (Pasal 173 ayat 2 huruf e).

Dapat dipahami bahwa Partai Politik " dipaksa" agar mencalonkan perempuan sedikitnya 30 % dari jumlah yang harus dipenuhi. Kalau sampai partai politik tidak bisa menyertakan sekurang kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan maka secara otomatis KPU bisa mendiskualifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2019.

Kalangan perempuan merasa senang terhadap regulasi yang mewajibkan semua parpol memenuhi kuota keterwakilan munimal 30 % perempuan, bahkan menghendaki lebih dari itu. Kuota keterwakilan perempuan tidak di hitung berdasarkan akumulasi secara nasional melainkan dihitung berdasarkan masing masing daerah pilihan (Dapil) mulai tingkat DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Propinsi dan DPR RI. Alasanya sederhana, semakin banyak perempuan masuk di lembaga legislatif akan semakin efektif perjuangan terhadap hak hak perempuan.

Realitas Ketercapaian

Berdasarkan data KPU pusat, mayoritas partai politik peserta pemilu tahun 2014 tidak bisa memenuhi kuota mininal 30 % keterwakilan perempuan yang duduk sebagai anggota DPR RI. Hanya Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) yang bisa memenuhi diatas ambang batas minimal yaitu 34% dari total anggota DPR RI dengan rasio 29 laki laki - 10 perempuan). 

Partai demokrat memiliki tingkat keterwakilan 27, 08 %, Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) 27, 02%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) 23, 86 %, Partai Amanat Nasional ( PAN), 22, 53%, Partai Golkar 21, 33 %, Partai Gerindra 17, 74 %, Partai Nasdem 12, 90%, dan partai politik yang paling kecil keterwakilan perempuan di DPR adalah PKS yaitu hanya 2,5%.

Ketidak tercapaian kuota keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya ditingkat Indonesia. Keterwakilan perempuan di parlemen ASEAN juga tidak bisa mencapai angka 30 %. Keterwakilan perempuan di parlemen ASEAN tertinggi adalah Filipina yaitu 29,50%, kemudian Laos 27, 50%, disusul Vietnam 26, 70%. Indonesia berada posisi ke enam dengan 19, 80% berada di bawah Kamboja yang memiliki keterewakilan perempuan 20, 30 %. Sedangkan keterwakilan perempuan terendah ditingkat ASEAN adalah Thailand yaitu hanya 4, 80%.

Tidak tercapainya keterwakilan perempuan di sebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, mekanisme seleksi internal partai yang kurang transparan atau terbuka sehingga tidak semua perempuan bisa mengikuti kompetisi tersebut. Kedua, ketertarikan terhadap persoalan politik perempuan sangat rendah yang disebabkan hambatan kultural, seperti persepsi bahwa politik itu kotor, licik dan penuh tipu muslihat yang hanya menambah dosa. Dan bisa hambatan struktural seperti tekanan dari pihak pihak lain sehingga perempuan tidak punya keberanian untuk menjadi calon anggota legeslatif. Ketiga, kemampuan perempuan yang rendah dalam melakukan gerakan politik, sehingga tidak mampu memenangkan kompetisi dalam perebutan kursi wakil rakyat.

Bukti Kelemahan Perempuan

Adanya regulasi yang mewajibkan masing masing parpol mencalonkan perempuan minimal 30% pada hakekatnya merupakan sindiran kepada perempuan bahwa perempuan itu lemah dan tidak cukup modal untuk berlaga dalam proses kompetisi memperebutkan kursi wakil rakyat. 

Secara kodrati hanya menyangkut 3 ( tiga) peran yang tidak bisa di samakan atau digantikan antara peremuan dengan laki laki yaitu kodrat mengandung ( hamil), kodrat melahirkan dan kofrat menyusui. Artinya para perempuan tidak boleh memiliki keinginan menyerahkan tiga kodrati itu kepada laki laki, sebaliknya laki laki juga tidak boleh iri dengan perempuan tentang tiga kodrati tersebut. 

Selain tiga kodrati tersebut, perempuan memiliki peran, peluang dan kesempatan yg sama untuk meraihnya bahkan melebihi laki laki jika memiki kemampuan. Kesuksesan atau kegagalan karir politik bagi perempuan tidak disebabkan oleh peran kodrati melainkan semata mata karena kualitas, integritas dan kredibilitas seseorang. Kaum laki laki bisa lebih unggul dari perempuan, sebaliknya kaum perempuan juga bisa lebih unggul dibanding laki laki.

Lemahnya kaum perempuan dalam ranah publik (politik kekuasaan) lebih disebabkan mitos kultural yang masih kuat mempengaruhi cara fikir kaum perempuan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Persepsi atau keyakinan bahwa perempuan ( isteri) menjalankan peran kedua setelah suami, tugas isteri dalam keluarga melayani suami, tugas utama isteri adalah memasak dan membimbing serta mengasuh anak. Perempuan identik dengan kelemahlembutan, perempuan lebih suka dilindungi, perempuan adalah sosok yang lemah sehingga kemana mana harus di temani atau dibantu.

Bayang bayang mitos kultural menjadi semakin nyata dengan adanya regulasi yang mensyaratkan pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 % ( tiga puluh persen). Para aktivis perempuan seharusnya malu dan menolak kebijakan kuota keterwakilan 30 % perempuan, karena hal itu menguatkan bukti bahwa perempuan benar benar lemah dalam kompetisi merebut kursi wakil rakyat.

Sudah saatnya perempuan berjuang menunjukan eksistensinya berdasarkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki bukan berlindung di balik aturan perundang undangan. Buktikan bahwa kemampuan dalam bidang politik bukan kodrat laki laki. Setiap laki laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Perempuan sudah saatnya mampu keluar dari bayang bayang mitos kultural. Selama perempuan masih berada di bawah bayang bayang mitos kultural maka selama itu pula perempuan tidak bisa optimal berkiprah dalam urusan politik khususnya sebagai anggota legislatif.


Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd Peneliti Tasamuh Indonesia Mengabdi ( Time) Jawa Tengah, Dosen Tetap IAIN Kudus.