Mohon tunggu...
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Storyteller Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Di Indonesia Ustad Abdul Somad Bukan Ekstrimis

18 Mei 2022   15:21 Diperbarui: 18 Mei 2022   15:33 798
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ustad Abdul Somad (UAS) ditolak masuk (not to land) ke Singapura pada 16 Mei 2022 yang lalu. 

Catat baik-baik,  dia ditolak masuk.  Bukan dikeluarkan atau dideportasi (deportation) dari negara itu,  seperti diklaim UAS sendiri.

Perlu dipahami perbedaan dua tindakan hukum keimigrasian itu. Agar tidak sesat logika. Lalu marah-marah mengecam pemerintah Singapura dan, bahkan, pemerintah Indonesia.

Begini. Penolakan masuk dikenakan pemerintah suatu negara kepada orang asing persis di pintu masuk negaranya.  Alasannya pasti karena orang itu dinilai tidak memenuhi kriteria kelayakan (eligibility). Kriteria itu merupakan kedaulatan negara tersebut. Tak bisa diganggu-gugat.

Sebaliknya deportasi dilakukan kepada orang asing yang sudah berada di dalam suatu negara. Itu lazimnyadilakukan terhadap seseorang yang melanggar hukum. Termasuk di situ melakukan kegiatan yang dinilai membahayakan keamanan, ketahanan, atau kedaulatan suatu negara.  

Nah, UAS belum masuk Singapura, masih di pintu masuk. Jelas dia bukan dideportasi, tapi ditolak masuk. Dia diharuskan kembali ke tempat asal pada kesempatan pertama.

Pertanyaannya, mengapa UAS ditolak masuk ke Singapura?

***

Ada tuntutan dari UAS sendiri, juga dari sejumlah politisi Indonesia, agar pemerintah Singapura membuka alasan "penolakan masuk"  tersebut.

Tuntutan yang tak lazim sebenarnya.  Sebab alasan penolakan itu sepenuhnya kedaulatan Singapura. Karena itu, secara politik, tak pantas menuntut penjelasan dari pemerintah Singapura.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun