Ikhwal IKN baru itu bukan konflik makna nama, melainkan konflik kepentingan politik praktis.
Misalkan nama Nusantara untuk ibukota negara (IKN) baru dianulir. Lalu diganti dengan nama Bundakarta. Apakah gaduh penolakan tak akan terjadi?
Saya tanya begitu karena, menurut hematku, Bundakarta adalah nama yang indah. Bunda artinya ibu, karta artinya kemakmuran, maka Bundakarta bermakna "ibu kemakmuran". Atau, dalam celoteh anak Jaksel, "mother of wealth".
Bukankah begitu semestinya hakikat sebuah IKN? Ibu yang memberikan kemakmuran secara adil dan merata bagi seluruh warga negara?
Tapi yakinlah. Nama Bundakarta pasti akan ditolak mentah-mentah oleh kelompok oposisi di negeri ini. Pasti akan begitu. Sekalipun namanya dibikin Neo Jakarta. Tetap oposan akan riuh menolak.
Kenapa? Karena inti penolakan itu bukan soal makna nama. Bukan soal makna jawasentris pada kata "nusantara". Â Bukan juga soal makna "pelecehan kearifan lokal" pada pilihan nama itu. Bukan, bukan itu alasannya.
Sebab bila itu alasannya maka, solusinya, Presiden Joko Widodo dan DPR RI cukup merumuskan lalu mengumumkan makna baru kata "nusantara". Â
Misalnya, "nusantara" diartikan baru sebagai "simpul penyatu ragam nusa, suku-bangsa, dan bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia". Â Masukkan arti baru itu ke dalam KBBI. "Case closed," kata anak Jaksel lagi.
Tapi bukan itu alasan penolakan. Ini sejatinya soal inersia atau kelembaman politis (political innertia) pada kelompok oposisi. Keberat-pantatan untuk pindah arena politik dari Jakarta (Jawa) ke Nusantara (Luar-Jawa, Kalimantan).
Kenapa berat-pantat? (Apa sih istilah yang lebih sopan?) Ya, karena suprastruktur dan infrastruktur politik kelompok oposan sudah mapan di Jakarta (Jawa). Â
