Pak Anies Sedang Membunuh Demokrasi di Jakarta?

Pada hari Minggu yang lalu (22/11/2020), Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengunggah sebuah lelucon politik di Instagram dan Twitternya. Dia membagikan foto dirinya sedang mengenakan kemeja dan sarung, duduk di kursi kayu, sambil melihat buku How Democracies Die (S. Levitsky & D Ziblatt, 2018) yang terbuka di tangannya.

Mengapa itu saya katakan sebuah lelucon?  Karena dia sebenarnya sedang menunjukkan judul sebuah buku, bukan membaca isinya. Buku seberat itu, baik bobot fisik dan isinya, mestinya dibaca dengan cara meletakkannya di atas meja.  Saya yakin, dia telah melakukan itu beberapa waktu lalu.

Warganet kemudian riuh, menafsir unggahan foto itu sebagai cara manis  Anies menyindir Presiden Jokowi yang dipersepsikan kini berperilaku otoriter. Perilaku otoriter presiden terpilih, demikian Levitsky dan Ziblatt, dapat dan sudah terbukti menjadi pembunuh demokrasi.  Caranya, antara lain, melalui pemberangusan kelompok oposisi, kelompok kritis, pers, dan peradilan.  Warganet kemudian menduga, Anies sedang mengenakan teori "pembunuhan demokrasi" itu kepada Presiden Jokowi.

Menafsir unggahan Anies itu sebagai sindiran kepada Jokowi, walaupun itu sah-sah saja, menurut saya berangkat dari asumsi sesat tentang perilaku politik Anies Baswedan. Diasumsikan bahwa Anies secara politis merupakan anti-tesis Jokowi.  Dengan asumsi itu maka segala sikap dan tindakan politik Anies lantas ditafsirkan sebagai perilaku politik yang menentang atau mengritik Presiden Jokowi.  

Saya pikir Anies tidaklah seekstrim itu. Bagaimanapun juga dia tetap memiliki kesadaran sebagai bagian dari pemerintahan NKRI. Sehingga mustahil baginya untuk membangkang atau menjatuhkan Presiden Jokowi.  Sudah pasti Anies tidak ingin dipersepsikan sebagai "musuh dalam selimut" dalam pemerintahan Jokowi.   Sebab dia pasti tahu, "musuh dalam selimut" itu adalah "kepinding".

Karena itu, saya lebih memilih berfikir positif tentang unggahan Anies itu.   Menurut saya, unggahan itu adalah otokritik, kritik kepada dirinya sendiri selaku Gubernur Jakarta yang sedang berpolitik. Saya akan jelaskan di bawah ini, dengan memberikan analisis status demokrasi di tingkat nasional dan di tingkat lokal dengan mengambil kasus DKI Jakarta.

***

Perhatikan judul buku itu, How Democracies Die, Bagaimana Demokrasi Mati. Berbicara kondisi demokrasi tingkat nasional di Indonesia kini, adakah terbaca gejala kematian demokrasi?  Saya akan mencoba menjawabnya dengan merujuk pada empat indikator otoritarianisme menurut Levistky dan Ziblatt.

Pertama, penolakan atau komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi.  Ini mencakup penolakan terbuka terhadap konstitusi, tindakan anti-demokrasi, penggunaan cara-cara ekstra-konstitusional, dan delegitimasi hasil Pemilu.

Saya tidak melihat indikasi penolakan atau komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi kini.  Mungkin indikator ini, khususnya anti-demokrasi,  dikaitkan dengan pelarangan HTI dan penangguhan ijin organisasi untuk FPI oleh pemerintah.  

Tapi tindakan pemerintah itu dilakukan sesuai amanah konstitusi, yaitu untuk mencegah upaya-upaya untuk mengganti dasar idiologis dan sistem pemerintahan NKRI dengan cara-cara inkonstitusional. Apakah pelarangan atau pembatasan terhadap gerakan berorientasi inkonstitusional termasuk tindakan otoriter jika dinilai dari kerangka demokrasi?  Jelas, tidak!