Mohon tunggu...
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Storyteller Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

"Skandal Kamar 606", Andre Rosiade Bunuh Diri Politik?

11 Februari 2020   17:03 Diperbarui: 11 Februari 2020   21:11 2552
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Andre Rosiade, polisi dan tersangka prostitusi online NN di Kamar 606 saat penggerebekan (Foto: kompas.com)

Pada mulanya adalah ujaran "Komut rasa Dirut" dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI pada 3 Februari 2020 .  

Itu ujaran Andre Rosiade, Anggota DPR Fraksi Gerindra untuk Basuki Tj. Purnama, Komisaris Utama PT Pertamina. (1)

Ujaran Andre lalu direspon antara lain oleh Yunarto Wijaya, pengamat politik, dengan cuitan "DPR rasa Satpol PP" lewat akun twitter @yunartowijaya (3/2/2020).  

Itu ditujukan kepada Andre Rosiade yang ikut hadir dalam peristiwa gerebeg prostitusi online di Padang pada 27 Januari 2020.  

Akan halnya ujaran "Komut rasa Dirut", sudah ada klarifikasi dari BTP. Katanya itu salah. Yang benar adalah "Dirut Menyaru Komut". Klarifikasi cerdas yang kocak. Case closed! (2)

Sebaliknya, cuitan "DPR rasa Satpol PP" menjalar menjadi viral meliar ke ragam penjuru dan tingkatan. Tidak saja ramai di twitter tapi juga di Youtube, media online, dan televisi. 

Berbagai pihak dengan berbagai cara pandang dan kepentingan menyampaikan pendapat, penilaian, dan tafsir. Termasuk Andre sendiri.

Menariknya keping-keping informasi tentang kasus tersebut cenderung membangun satu kesimpulan  bahwa peristiwa gerebek prostitusi online itu adalah sebuah "skandal".  

Skandal, suatu kejadian sosial yang merendahkan bahkan mempermalukan sejumlah pihak. 

Karena terjadi di kamar nomor 606 Hotel Kyriad Bumiminang, maka ia bolehlah disebut "Skandal Kamar 606".

Kasus penggerebekan itu terindikasi merendahkan sedikitnya lima pihak yaitu Kota Padang, PHRI, Gerindra, DPR RI dan gender perempuan.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun