Celana panjang sangat mendukung tuntutan bekerja lebih keras pada para perempuan Batak yang "tinggal tetap di kampung" (staying behind), sementara kaum lelaki merantau ke daerah lain atau kota untuk mencari penghasilan (baca: Janet Rodenburg, "Staying Behind: Confllict and Compromise in Toba Batak Migration").
Dalam kasus "revolusi celana" ini, maka kaum laki-laki sebenarnya justru berterimakasih, walau tak mengakuinya, karena berkat celana panjang, kaum perempuan dapat mensubstitusi peran kerja laki-laki yang hilang karena pergi merantau.
Artinya, celana panjang memudahkan para perempuan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh para lelaki.
Sayangnya peningkatan peran perempuan di sektor publik itu, khususnya bidang ekonomi, tidak diikuti dengan perubahan hak-hak sosial mereka dalam masyarakat hukum adat Batak.
Misalnya, mereka tetap tidak mendapatkan hak waris atas tanah walau mereka telah bekerja keras. Mereka juga tak punya hak bicara dalam upacara adat, kendati biaya penyelengaraan upacara itu sebagian berkat jerih payah mereka.
Kesimpulannya, "revolusi celana" telah menyokong peningkatkan peran ekonomi perempuan Batak, tetapi tidak merubuhkan patriarki dalam masyarakat Batak.
Demikian laporan saya, Felix Tani, petani mardijker, saksi mata "revolusi celana" di Tanah Batak.***
