Felix Tani
Felix Tani profesional

Sosiolog kampungan, petani mardijker, penganut paham "mikul dhuwur mendhem jero", artinya memikul gabah hasil panen di pundak tinggi-tinggi dan memendam jerami dalam-dalam di lumpur sawah untuk menyuburkan tanah.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Menggagas Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas di NTT

10 September 2018   09:41 Diperbarui: 10 September 2018   17:59 1640 10 10
Menggagas Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas di NTT
(Foto: net/penatimor.com)

Suatu malam pada tahun 1990 di kota Kupang. Pak Frans Seda (almarhum) mengundang saya dan lima orang kawan makan malam di sebuah hotel. Obrolan tentang masalah kemiskinan di NTT berlangsung gayeng. Lalu seorang staf Pemda Provinsi NTT yang ikut menemani nyeletuk, "Pak Frans, apakah kemiskinan di NTT ini bisa dihilangkan?"

Pak Frans memberi jawaban tak terduga, "Hei, kamu baca Injil, tidak? Di situ dikatakan, orang miskin akan selalu ada bersama kamu." Staf tadi langsung terdiam sembari tersenyum kecut.

Maksud Pak Frans jelas. Kemiskinan tak akan pernah bisa sepenuhnya dihapuskan dari muka bumi. Tidak juga dari NTT.

Penjelasannya begini. Kalau bicara kemiskinan ekonomi, penting membedakan antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 

Nah, bicara kemiskinan absolut, berarti bicara patokan garis kemiskinan. Jika tingkat pendapatan rumah tangga di bawah garis kemiskinan, maka disebut "miskin absolut". Ini yang sedang ditanggulangi secara serius. Terutama di negara-negara terbelakang dan negara-negara sedang berkembang. Termasuk Indonesia.

Lain halnya jika bicara kemiskinan relatif. Ini masalah di negara-negara makmur, ketika angka kemiskinan absolut sudah nol. Rumah tangga dikatakan "miskin relatif" jika pendapatannya berada di rentang seperlima populasi dengan pendapatan terendah.

Jadi, "miskin relatif" itu tidak miskin. Tapi menjadi miskin karena dibanding dengan kelompok berpendapatan lebih tinggi di atasnya. Sejatinya tak ada masalah di sini, kecuali mungkin masalah pemerataan kemakmuran.

Bicara tentang NTT saat ini, sudah pasti persoalannya adalah kemiskinan absolut. Itulah tantangan terberat untuk Gubernur NTT yang baru dilantik, Viktor Laiskodat, saya kira. Juga para gubernur sebelumnya. Pertanyaan pokok: bagaimana cara menekan tingkat kemiskinan di NTT.

Sebagai gambaran, berdasar data BPS, jumlah penduduk miskin di NTT per Maret 2018 adalah 1,142,170 orang (21.35%), pada garis kemiskinan Rp 346,737/kapita/bulan. Jumlah ini naik sebanyak 7,430 orang dibanding jumlah September 2017 yang mencatatkan angka 1,134,740 orang (21.38%), pada garis kemiskinan Rp 354,898/kapita/bulan. Kenaikan terjadi baik di desa maupun di kota.

Perhatikan, angka garis kemiskinan Maret 2018 lebih tinggi sebesar 2.35% dibanding September 2017. Diketahui, komoditi makanan masih mendominasi (78.59%) kontribusi terhadap garis kemiskinan, dibanding komoditi non-makanan. Artinya, warga NTT masih dihadapkan pada persoalan harga bahan pangan yang tinggi.

Kabar baiknya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) NTT turun dari 4,16 (September 2017) menjadi 3,91 (Maret 2017). Sementara secara nasional naik dari 1.74 menjadi 1.83. Artinya di NTT, jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mendekat. Kendati masih jauh di atas rata-rata nasional.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) NTT juga turun dari 1,17 menjadi 1,03 pada waktu bersamaan. Sementara secara nasional naik dari 0.44 menjadi 0.48. Artinya tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin NTT berkurang. Walaupun masih tetap jauh lebih timpang dibanding rata-rata nasional.

Tapi baiklah. Itu angka-angka di atas kertas menurut BPS. Gubernur NTT Pak Laiskodat rupanya tidak mau terpaku pada angka-angka tersebut. 

Katanya, "Ke depan saya tidak tertarik bicara persentase baik pada level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Saya lebih tertarik kalau seorang camat datang bawa laporan jumlah orang miskin berapa, keluarganya siapa dan terapinya apa. Karena yang kita terapi orang, bukan persentase." (lihat "Gubernur NTT: Mulai Hari Ini Kepala Dinas Harus Sesuaikan Pakaian Saat Turun Desa", kompas.com, 9/9/2019).

Bagus sekali. Artinya Pak Gubernur akan melakukan pendekatan bottom-up dalam pembangunan NTT. Khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan absolut. Pak Gubernur akan melakukan pendataan kemiskinan dari bawah. Ini harus diapresiasi.

Bicara pendataan kemiskinan dari bawah, sebagai dasar untuk perencanaan, jelas tidak hanya bicara tentang jumlah warga miskin. Tapi pertama-tama bicara tentang ukuran kemiskinan menurut masyarakat itu sendiri. 

Lalu berdasar ukuran itu mengidentifikasi siapa saja warga miskin (nama dan lokasi), kondisi kemiskinannya, dan penyebab kemiskinannya. Setelah itu, bersama si miskin, merumuskan jalan keluar dari kemiskinan.

Perihal penyebab kemiskinan, masalahnya lebih rumit lagi di NTT. Di propinsi ini kemiskinan sekaligus bersifat alami dan struktural. Artinya, pertama, disebabkan faktor alam NTT yang secara fisik tandus. Tapi ini bisa diatasi dengan iptek.

Lalu, kedua, faktor struktural yang menjauhkan akses golongan masayarakat lapis bawah dari sumber-sumber ekonomi. Ini lebih sulit diatasi, tapi pasti bisa, dengan syarat adanya komitmen politik dari pemerintah setempat.

Intinya, pekerjaan pendataaan kemiskinan secara bottom-up itu tidak mudah. Berbeda dari survei konvensional, pendataan kemiskinan dengan cara itu harus melibatkan peranserta dan penilaian subyektif masyarakat. Artinya, harus ada komunikasi intensif antara unsur rakyat dengan unsur pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2