Siapa Pemrakarsa Kegiatan Politik Sembako di Monas?

Menarik untuk menanggapi artikel rekan Yon Bayu yang sedang tayang pada Headline Kompasiana sekarang ini (baca: "Menelisik Motif Pembagian Sembako di Monas", kompasiana.com, 3/5/18).

Setelah membaca analisis rekan Bayu, bagi saya "peristiwa bagi sembako di Monas" oleh FUI itu masih tetap samar tentang "siapa" pemrakarsa dan "apa" motif di belakangnya.  Tapi, kalau sebelumnya samar ke arah gelap, sekarang samar ke arah terang.   Lumayanlah, nuhun Mas Bayu.

Dari dua tema kegiatan yang disebutkan Mas Bayu, yaitu "politik" dan "agama", saya setuju dengan tema tersebut pertama.  Itu sepenuhnya politik! Bukan kegiatan agama, apalagi "pemurtadan"  seperti dugaan Ustadz Abu Deedat Syihabuddin (KDK-MUI).  

Bukan kegiatan keagamaan karena, pertama,  pencantuman "Kebaktian Paskah" dalam surat pemberitahuan panitia itu hanya semacam "pelengkap penderita"  saja.  Faktanya kebaktian itu tak pernah ada, karena yang utma adalah pembagian sembako. Kedua, kalau disangka itu upaya "pemurtadan", saya tidak punya data untuk menyimpulkan bahwa orang bisa pindah keyakinan agama dengan imbalan sembako.

Kalau disepakati itu sebuah kegiatan politik, lantas "siapa" pemrakarsa dan "apa" motif di belakangnya?   Nah, soal motif ini hanya bisa diterangkan jika diketahui siapa pemrakarsanya.

Pemrakarsa ini yang masih tetap samar, karena Mas Bayu juga hanya menyebut sejumlah kemungkinan.   Mungkin "Istana" (Jokowi), mungkin PDIP (Megawati), mungkin murni  FUI sendiri (Dave Santosa), mungkin "pihak lain" yang hendak mendiskreditkan Pemerintah.  Jika diurut dari yang paling besar sampai paling kecil kemungkinannya, maka analisis Mas Bayu mengindikasikan urutan ini:  Istana, PDIP, FUI, Pihak Lain.

Sekarang, bagaimana kalau kita coba balik urutannya menjadi:  Pihak Lain, FUI, PDIP, Istana? Alasannya begini.  

Pertama, soal kemungkinan Istana atau Presiden jokowi sebagai pemrakarsa.  Kalau melihat modusnya yang "terkamuflase", kecil kemungkinannya Istana, atau Presiden Jokowi,  "mendalangi" kegiatan bagi-bagi sembako semacam itu. Dari kasus sebelumnya, seperti di Sukabumi, Presiden Jokowi bukan orang yang suka "sembunyi-sembunyi".  

Alasan pembagian sembako untuk meringankan beban rakyat karena harga sembako naik menjelang Bulan Puasa menurut saya kurang kuat. Karena sudah ada program terstruktur untuk itu.   Setahu saya, sekarang ini misalnya sedang dilaksanakan Gerakan  Stabilisasi Harga Pangan secara nasional dengan melibatkan BUMN-BUMN pangan. Antara lain dengan menjual beras seharga di bawah Rp 9,000 per kg.

Lagi pula, terlalu kecil dampak positifnya dan terlalu besar dampak negatifnya bagi kepentingan politik Presiden Jokowi untuk mendukung kegiatan pembagian sembako dengan meminjam "tangan" FUI seperti itu. Lagi pula, seberapa sih dampak "meringankan beban rakyat" yang bisa diharapkan dari membagi misalnya 400,000 paket sembako?  

Jika Presiden Jokowi mau, maka dia akan lebih memilih kelompok-kelompok relawan Jokowi yang sudah "diakui" untuk melakukan pembagian sembako semacam itu  secara nasional.  Boleh kan relawan Jokowi bagi-bagi sembako?  Mereka kan semacam LSM juga.

Kedua, tentang kemungkinan PDIP sebagai pemrakarsa.  Apakah PDIP perlu memperalat FUI untuk bagi-bagi sembako di Monas?  Saya kira, PDIP akan lebih memilih menggerakkan organisasi-organisasi "onderbow"-nya untuk bagi-bagi sembako secara nasional, ketimbang cuma bagi-bagi sembako di Monas.

Lagi pula, sepanjang yang saya tahu, tidak ada preseden PDIP membagi sembako secara diam-diam seperti itu. Bagi-bagi sembako saya kira tidak diharamkan oleh PDIP atau Megawati.  Megawati hanya mengeritik program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintahan SBY, apa lagi jika dilakukan menjelang Pilpres.  Beda sekali BLT dengan bagi-bagi paket sembako.

Ketiga, FUI dan "Pihak Lain" sebagai pemrakarsa.  Menurut saya, justru kemungkinan ini yang perlu diperiksa Mas Bayu, atau siapa saja, lebih dalam lagi.   Menurut saja, kecil kemungkinannya FUI bekerja sendiri.   Jika kegiatan bagi-bagi sembako di Monas itu disepakati sebagai kegiatan politik, maka mesti ada "kekuatan politik" yang menjadi pemrakarsa sekaligus penyandang dana di belakangnya.  FUI juga hanya bisa mengumpulkan dana dari para donatur dengan rekomendasi dari "kekuatan politik" itu.

Karena itu, mari kita rumuskan sebuah hipotesis:  "FUI membagi sembako di Monas dengan dukungan sebuah kekuatan politik".  Dan kekuatan politik itu bukan Istana, bukan pula PDIP, tetapi "Pihak Lain".

Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu siapa "Pihak Lain" itu.   Ini yang tak mudah diungkap.   Tapi, mungkin ada sejumlah fakta terdahulu yang bisa digunakan sebagai "alat bantu" untuk menjawab pertanyaan itu.

Dalam bentuk pertanyaan, fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut.  Pertama, sejak Gubernur Anies Baswedan membuka Monas untuk kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan, kelompok sosial mana yang telah menggunakan Monas untuk kegiatannya?

Kedua, lebih spesifik lagi, sejak Gubernur Anies Baswedan membuka Monas untuk kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan, kelompok sosial mana yang telah menggunakan Monas untuk kegiatan keagamaan?

Tapi, walaupun  sudah menjawab dua pertanyaan pengarah di atas, belum tentu juga akan tersingkap secara jelas siapa "Pihak Lain" itu.  Artinya, tetap terbuka kemungkinan "Pihak Lain" itu ada kaitannya dengan Istana, PDIP, atau "Kubu Oposisi Pemerintahan".  Nah, tetap samar kan? Memang, tapi samarnya sekarang mungkin sudah lebih dekat ke terang.  Artinya, kita menjadi lebih paham.

Sebenarnya, disayangkan kegiatan "politik sembako" di Monas itu berakhir tragis, dengan korban jiwa dua orang bocah yang belum mengerti apa itu politik.  Seandainya kegiatan itu berjalan sukses, pastilah dengan cepat ada seseorang yang tampil di televisi untuk mengklaim keberhasilan itu. 

Sayang, sekali lagi, sayang, politik kita Sabtu lalu (28/4/18) telah merampas hak dua orang bocah untuk menyaksikan Presiden RI terpilih tahun 2019 nanti.  Semoga tidak ada lagi korban seperti mereka. Amin.***