Eksistensi Organisasi Non-pemerintah (Ornop) terletak pada aksi kritiknya kepada pemerintah, baik dalam bentuk teks (lisan dan tulisan), unjuk aspirasi (demonstrasi, pertunjukan), maupun program pemberdayaan masyarakat. Tentu, kategori pseudo-ornop atau "LSM Plat Merah" harus dikeluarkan dari batasan ini.
Diperhadapkan dengan Ornop, maka pemerintah berada pada posisi sebagai subyek kritik, dan programnya sebagai obyek kritik. Tidak lazim suatu organisasi pemerintah menjadi pengeritik bagi organisasi pemerintah lainnya. Tidak etis "jeruk makan jeruk", kecuali itu konteksnya koordinasi untuk  solusi atas masalah. Di situ bisa  terjadi saling-kritik tapi dalam artian "otokritik".
Tesis yang berlaku, dengan demikian,  entitas ornop hadir sebagai  kritik terorganisir terhadap entitas pemerintah. Itu faktual, bukan isu.
Tapi di DKI Jakarta hari-hari ini, dalam amatan saya, justru terjadi semacam antitesis, atau mungkin lebih tepat disebut "penyimpangan". Bukan ornop yang mengeritik pemerintah, tapi justeru pemerintah (baru) mengeritik pemerintah (lama). Tepatnya Pemerintahan Gubernur Anies (sekarang) mengeritik Pemerintahan Gubernur Ahok  (sebelumnya). Dengan menyebut "Ahok", terbawa juga nama gubernur yang digantinya (Jokowi) dan yang menggantinya (Jarot).
Setidaknya saya mengidentifikasi tiga bentuk kritik ala ornop yang ditujukan Gubernur Anies kepada Pemerintahan Ahok.
Pertama, mencari dan mengumumkan kesalahan pemerintah (sebelumnya). Contoh yang paling bagus untuk ini adalah penemuan dan pengumuman fakta bahwa sejumlah proyek underpass/flyover di Jakarta tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal Lalin. Anies hanya sekadar menunjukkan kelalaian Pemerintahan Ahok, terkait peraturan wajib Amdal Lalin. Â Tidak ada sanksi tegas ataupun tindakan solutif jika itu dianggap sebagai madalah besar.
Contoh lain adalah kritik Anies pada RPTRA yang dinilainya tidak partisipatif dan tidak terbuka untuk umum. Sehingga dia akan mengubahnya menjadi Taman Maju Bersama (yang belum jelas juga jabarannya).
Kedua, membela kelompok sosial yang tersisih/tertekan akibat kebijakan pemerintah (sebelumnya). Dapat disebutkan tiga kasus menonjol untuk bentuk kritik ini. Yang paling heboh adalah penempatan PKL di badan jalan Jatibaru Tanah Abang, sebagai kritik telak pada kebijakan Pemerintahan Ahok yang melarang PKL berjualan di trotoar.
Lalu pemberian ruang gerak pada tukang becak yang sebenarnya sudah sejak lama dilarang di Jakarta. Terakhir pemberian jalur pada sepeda motor di jalan Sudirman-Thamrin yang sebelumnya telah dilarang Pemerintahan Ahok.
Ketiga, mendukung perlawanan komunitas pemukim yang dinilai ilegal oleh pemerintah (sebelumnya). Kasus paling menonjol adalah respon sukacita Gubernur Anies di Balai Kota menyambut warga Kampung Duri yang memenangi gugatan class action ke PTUN atas penggusuran pemukiman mereka oleh Pemerintahan Ahok.
Lalu, yang terbaru, kegembiraan Anies bersama warga Kampung Akuarium  memperingati dua tahun pembumi-rataan kampung mereka oleh Pemerintahan Ahok. Sejak masa kampanye, Anies sudah mendukung perlawananan warga dua kampung itu terhadap langkah penggusuran oleh Pemerintahan Ahok.  Yang diberitakan sekarang ini adalah perayaan kemenangan perlawanan "rakyat kecil" (?).
