Pilgub Sumut tahun 2018 tampaknya akan menjadi pertarungan sengit antara pasangan cagub/cawagub Djarot-Sihar dan pasangan Edy-Musa. Â Pasangan ketiga, Saragih-Ance, kalaupun akhirnya memenangi gugatannya atas ketidak-lolosan dari saringan KPUD, agaknya hanya akan menjadi "pelengkap".
Hasil-hasil pooling on-line mengindikasikan keunggulan pasangan Djarot-Sihar dan Edy-Musa. Pooling  medan.tribunnews.com misalnya, per 17/01/2018 (1,389 suara) mencatat keunggulan  Djarot-Sihar (61%) atas Edy-Musa (36%) dan Saragih-Ance (3%). Sementara  pooling rmolmedan.com, per tanggal 27/02/2018 (430 suara) mencatat keunggulan Edy-Musa (71%)  24% atas Djarot-Sihar (24%) dan Saragih-Ance (5%).
Seperti biasa, biarkan angka-angka pooling mengunggulkan pasangan tertentu, tapi pilihan tetaplah pada akal sehat dan nurani pemilih di Sumut. Tentu dengan syarat para pemilih mendapatkan informasi yang memadai tentang setiap pasangan Cagub/Cawagub.
Secara khusus, saya ingin menyoroti sosok Djarot Syaiful Hidayat, Cagub yang diusung PDIP. Cagub satu ini menjadi menarik karena statusnya "anak rantau", bukan "anak daerah" sebagamana umum terjadi. Karena statusnya itu, Pak Djarot pada awalnya cenderung dipandang sebelah mata oleh warga Sumut.
Tentu PDIP menetapkan Pak Djarot sebagai Cagub Sumut 2018-2023 sudah melalui hitung-hitungan politik yang njlimet dan matang. Saya tidak hendak membahas hitung-hitungan politis itu di sini. Tapi hanya ingin menyoroti nilai unggul pada Pak Djarot, yang potensil didayagunakan untuk mendukung pemenangannya pada Pilgub Sumut tahun ini.
Sekurangnya saya mencatat lima nilai unggul Pak Djarot. Pertama, statusnya sebagai "anak rantau". Memang ini ada sisi lemahnya, karena dengan status itu Pak Djarot tak punya basis sosial-kultural di Sumut. Tapi ini sekaligus menjadi nilai unggul karena sebagai "anak rantau", Pak Djarot tak punya keterlekatan sosial dengan kelompok-kelompok primordialistik yang sangat kuat di Sumut.
Dengan begitu Pak Djarot tampil netral, tidak terikat pada atau terkontaminasi oleh kepentingan suatu kelompok atau konflik kepentingan antar-kelompok. Entah itu kelompok agama, suku, ras, ataupun golongan. Dengan begitu, dia bisa diterima oleh semua golongan.
Tambahan, masyarakat Sumut kini punya pandangan agak negatif atas "anak daerah". Mengingat ada gubernur-gubernur terdahulu, anak daerah, yang tersangkut kasus korupsi/gratifikasi. Maka "anak rantau" yang masih "belum tercemar" mungkin menjadi pilihan yang lebih menarik. Khususnya bagi "golput" yang selalu menjadi "pemenang" pada dua Pilgub Sumut sebelumnya. Pak Djarot cukup cerdik telah mengolah suasana ini dengan  mengganti kepanjangan SUMUT dari "Semua Urusan Mesti Uang Tunai" (korupsi, gratifikasi) menjadi "Semua Urusan MUdah dan Transparan".
Kedua, tipe "pamong" pada gaya kepemimpinan Pak Djarot. Secara sosiologis masyarakat Sumut umumnya mengidentifikasi diri  sebagai "raja", terutama komunitas Batak dan Deli. Karena itu mereka mendambakan  gubernur yang bisa "merajakan" mereka. Mereka butuh gubernur tipe "pamong" (yang mendampingi), sepwrti Pak Djarot,  bukan tipe "pangreh" (yang menyuruh). Â
Djarot sudah berpengalaman menerapkan prinsip "pamong" yaitu "memimpin adalah melayani rakyat", sesuai amanah konstitusi, setidaknya ketika menjadi Wagub/Gubernur DKI Jakarta. Indikasinya adalah pelaksanaan program-program berorientasi pengadministrasian keadilan sosial, yang berdampak peningkatan taraf hidup lapisan bawah. Pendekatan pembangunan yang "merajakan rakyat" seperti inilah yang  dibutuhkan masyarakat Sumut.
Ketiga, Djarot sejauh ini dikenal sebagai sosok yang punya integritas tinggi dan ketat pada prinsip transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. Tokoh dengan kualitas semacam inilah yang kini dirindukan oleh masyarakat Sumut menjadi gubernur mereka. Mereka sudah jenuh dengan gubernur-gubernur terdahulu yang integritas dan transparansinya terbilang rendah. Kinerja integritas  Djarot di DKI Jakarta menjadi bukti tersendiri yang bisa menarik hati warga Sumut, khususnya  "golput" dan "swing voters".
