Ketika ditanya wartawan tentang  normalisasi sungai  sebagai solusi banjir Jakarta, di tengah kesibukannya menangani pengungsi  banjir Ciliwung, Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta menukas "bukan normalisasi tapi naturalisasi sungai".
Tentu saja, karena memposisikan diri sebagai "antitesis Ahok", Pak Anies tidak akan menggunakan istilah "normalisasi sungai". Alasannya sederhana, karena  pada istilah itu melekat konsekuensi penggusuran pemukiman pinggir kali. Ini yang mati-matian dihindari Pak Anies.
Maka ketika kemudian Pak Anies bilang akan "melakukan apapun" demi menyelamatkan Jakarta dari banjir, Â kata "apapun" di situ harus dimaknai "segala upaya yang tidak berakibat penggusuran".
Karena itulah Pak Anies pergi ke Bogor untuk mempelajari langkah Pemkot Bogor mengendalikan banjir kiriman di bendung Katulampa. Naga-naganya, Pak Anies akan mengirim banjir "dana" ke Bogor, untuk mendukung program pembangunan danau penyangga, yang bisa menghentikan kiriman banjir dari Bogor ke Jakarta. Begitulah, apapun itu, berapapun biayanya, Pak Anies akan lakukan (?).Â
Gagasan untuk meredam banjir di daerah hulu itu, agaknya merupakan  indikasi pengertian  "naturalisasi (aliran) sungai" yang dimaksud Pak Anies. Artinya, biarkan "daerah aliran sungai di Jakarta berlangsung sebagai mana adanya".  Lalu, bereskan biang-keroknya di daerah aliran sungai hulu (Bogor). Masalah ada di sana (hulu), bukan di sini (hilir).
Jelas di situ, Pak Anies lebih melihat penyebab banjir di luar Jakarta. Tidak menyebut fakta penyebab di dalam Jakarta sendiri. Katakanlah fakta bahwa permukaan tanah Jakarta sedang melesak ke bawah. Juga fakta penyempitan dan pendangkalan akibat himpitan pemukiman dengan segala limbahnya. Masalahnya, jika dua fakta itu diakui, maka implikasinya Pak Anies harus menyetujui solusi tembok sungai/pantai utara dan penggusuran pemukiman pinggir kali.
Dengan "menyalahkan" luar-Jakarta, khususnya hulu, maka  apa yang terjadi di Jakarta biarkan saja berjalan apa adanya. "Natural" saja, atau pa "Biarkan apa adanya." Biarkan pemukiman padat, kumuh, dan miskin tumbuh dan berkembang secara "alami" di bantaran sungai. Biarkan warga bantaran itu beradaptasi pada ekologi  daerah aliran sungai. Khususnya beradaptasi pada banjir musiman, sampai terbentuk suatu "sub-kultur kebanjiran".
Sub-kultur kebanjiran itu, yang diharapkan  terbangun secara natural,  mengandung perangkat gagasan, tindakan melembaga, dan teknologi untuk bisa tetap bisa "bahagia" di tengah genangan banjir.  Dengan sub-kultur kebanjiran itu,  warga bantaran Ciliwung misalnya akan menyambut banjir seperti kumpulan bebek berenang-renang di banjir pesawahan. Jadi, kalau bisa bahagia dengan banjir, mengapa pula harus digusur?
Mungkin itulah pengertian "naturalisasi sungai" ala Pak Anies, sejauh yang bisa  saya cerna.  Sebab Pak Anies sendiri terkesan ogah menjelaskan pengertian konsep itu. Maka publik hanya bisa menduga-duga, atau membuat tafsir, seperti pada artikel ini.
Jika benar "naturalisasi sungai" ala Pak Anies itu bermakna "biarkan  daerah aliran sungai Jakarta berkembang apa adanya sehingga terbentuk sub-kultur kebanjiran di sana", maka bersukarialah warga penghuni pinggir kali. Anda tidak akan digusur Pak Anies dari sana, tapi akan diberdayakan supaya mampu beradaptasi secara bahagia dengan risiko banjir.
Maka kelak Anda tidak akan mengeluh lagi sebagai korban, setiap kali banjir datang menerjang. Sebab banjir sudah menjadi bagian integral dari sub-kultur Anda.***
