Langkah Pak Anies, Gubernur Jakarta memberi ruang hidup untuk pelaku ekonomi informal, sejatinya layak diapresiasi. Tapi cara atau pendekatannya yang harus disorot secara kritis. Terutama karena tidak konsisten dengan janjinya untuk meningkatkan mutu manusia Jakarta.
Ambil contoh yang sudah ramai sebelumnya. Pemberian ruang bagi PKL Tanah Abang dengan menurunkannya dari trotoar ke tengah jalan. Itu saja, tak lebih. Kalau ditanya apa yang meningkat dari para pelaku PKL itu, jawabnya tidak ada. Mereka tetap PKL, informal, tanpa hak kepemilikan usaha, sama seperti sebelumnya. Tidak ada pertanda kenaikan status sosial-ekonomi.
Kondisi semacam itu bermakna kurang lebih sebagai "pelestarian kemiskinan di Jakarta".
Rencana terbaru adalah pemberian ruang gerak untuk becak. Atau tepatnya pengakuan, karena secara diam-diam becak sebenarnya tetap beroperasi di perkampungan Jakarta Utara. Pak Anies berencana menjadikan becak sebagai moda angkutan terbatas intra kampung. Tidak boleh keluar kampung. Tentu harus ada instrumen yang jitu untuk memastikan becak tidak keluar kampung.
Saya kira rencana Pak Anies itu layak diapresiasi. Tapi, sekali lagi, caranya yang menurut saya tidak tepat. Khususnya jika dikaitkan dengan tujuan peningkatan mutu manusia. Memberi ruang gerak bagi becak sebagaimana aslinya, apalagi dengan menguncinya di kampung, menurut saya tidak berimplikasi peningkatan mutu hidup tukang becak. Tetap saja kerja mengayuh becak seperti aslinya tidak manusiawi. Sekaligus wujud pelestarian kemiskinan perkotaan.
Jadi, mengapa Pak Anies tidak sekalian merevitalisasi moda angkutan becak? Misalkan becak kayuh itu direvitalisasi menjadi becak listrik, dihela sepeda listrik, bukankah menjadi lebih manusiawi sekaligus ramah lingkungan? Tentu becak listrik itu harus dirancang bangun lebih aerodinamis, supaya hemat listrik.
Dengan meng-upgrade jadi becak listrik, dan meresmikan pengoperasiannya sebagai sebuah usaha angkutan, Â maka status sosial-ekonomi pengemudi becak jadi meningkat. Mereka bisa memiliki becak listrik itu melalui skema cicilan lunak ke Bank DKI.
Jika becaknya sudah "modern" seperti itu, tentu layak dipertimbangkan perluasan ruang operasinya. Tidak hanya di dalam perkampungan. Tapi bisa juga di lokasi-lokasi wisata Jakarta. Juga jadi pengumpan bagi angkutan kota yanf lebih besar. Tentu dengan kontrol jumlah becak dan batasan ruang gerak yang ketat.
Untuk keperluan pembinaan, fasilitasi, dan sekaligus kontrol, tentu para pengemudi becak itu harus dihimpun dalam satu organisasi resmi. Sebab organisasi sejatinya berfungsi untuk nemperjuangkan tujuan-tujuan yang baik bagi anggotanya.
Dengan begitu, "kompak tukang becak" tidak akan bermakna "kroyokan" lagi, tapi "gotong royong" untuk kebaikan kota Jakarta.
Jadi, Pak Anies, tolong jangan hanya memberi ruang gerak terbatas bagi becak sebagaimana adanya. Tapi rancang dan jalankanlah program revitalisasi becak. Niscaya tukang becak akan menjadi profesi yang manusiawi dan bernilai manfaat tinggi.***
