Pak Anies Baswedan Akan Menggalang Gerakan Sosial di Jakarta?

Dalam sebulan lebih  Pak Anies Baswedan resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sejumlah ujarannya secara langsung dan tidak langsung telah menyentuh   tiga isu dalam diskursus pembangunan. Pertama soal gerakan sosial, kedua soal ekonomi bazar/informal, dan ketiga soal sub-kultur kemiskinan. Setidaknya begitu menurut catatan saya.

Saya tak hendak membahas tiga isu itu sekaligus, karena akan terlalu panjang dan melelahkan.. Saya hanya akan membahas isu gerakan sosial kali ini. (Dua isu lainnya menyusul nanti).

Titik berangkatnya adalah ujaran Pak Anies baru-baru ini tentang pilihan pada "gerakan" ketimbang "program" sebagai pendekatan pembangunan Jakarta. Ini isu yang sudah ditiupkan Pak Anies sejak masa kampanye sebelumnya, dan baru-baru ini disebut-sebut lagi ("Anies Ingin Rencana Jakarta Harus Bentuk Gerakan, Bukan Program", Kompas.com 21/11/2017).

Menarik untuk membahasnya karena sampai sekarang belum jelas juga batasan "gerakan" yang dimaksud Pak Anies.

Dalam berita Kompas.com yang dirujuk di atas, dan juga sebelum-sebelumnya, ujaran  Pak Anies tentang "gerakan" itu kurang lebih sebagai "highlight" saja. Katanya, "rencana-rencana baik untuk Jakarta ke depannya dilaksanakan dalam bentuk gerakan, bukan program, ... sehingga seluruh warga Jakarta tergerak untuk ikut turun tangan."

Lalu dia memberi contoh soal program pembangunan lingkungan hidup. "Jangan ...rakyat bilang, oh itu programnya Dinas LH ... semoga berhasil, kalau gagal kami kritik. Bukan, ajak semua terlibat. Kalau semua terlibat, semua masalah lingkungan di Jakarta akan bisa dikelola dengan sebaik-baiknya."

Saya khawatir Pak Anies, sadar atau tidak, telah merancukan konsep-konsep  "gerakan", "mobilisasi", dan "partisipasi". Perancuan semacam itu dapat menimbulkan risiko  "pembangunan yang tersesat" (misleading).

Ada banyak definisi "gerakan", atau tepatnya "gerakan sosial" (Untuk alasan tertentu, Pak Anies telah menyimpan kata "sosial"-nya). Saya rujuk yang paling sederhana, pengertian dari Jurgen Habermas, yaitu "perlawanan kolektif untuk mempertahankan ruang otonomi publik dan individu  terhadap kuasa negara dan pasar."

Jadi, jika merujuk pengertian Habermasian, gerakan sosial itu pada dasarnya adalah bentuk perlawanan terhadap negara (penguasa birokratis) dan atau pasar (pengusaha kapitalis). Implikasinya, jika Pak Anies akan mengedepankan "gerakan sosial" sebagai pendekatan pembangunan Jakarta, maka dia sedang mempromosikan perlawanan pada negara (dan pasar) atau Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini.

Itu jelas sangat absurd. Sebab, mungkinkah Pak Anies akan menggalakkan gerakan perlawanan terhadap dirinya sendiri selaku Gubernur Jakarta, sebagai representasi di Jakarta?

Ambillah kasus gerakan sosial "Indonesia Mengajar" untuk pembuktian.  Gerakan itu digagas Pak Anies sewaktu masih menjabat Rektor Universitas Paramadina, sebagai bentuk perlawanan terhadap formalisme pendidikan yang dijalankan pemerintah di Indonesia. Gerakan itu telah melambungkan nama Pak Anies ke tataran nasional dan, saya duga, punya andil dalam pengangkatan  dirinya menjadi Mendiknas oleh Presiden Jokowi.

Tapi, setelah Pak Anies menjadi Mendiknas, apakah dia meningkatkan gerakan "Indonesia Mengajar"? Atau sekarang, dalam posisi selaku  Gubernur, apakah dia menerapkannya di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara yang menurut Pak Anies tingkat partisipasi sekolahnya rendah?

Atau ambil kasus terbaru, gerakan sosial "Alumni 212" yang berkiprah di Jakarta. Tujuan gerakan "politik keagamaan"  ini adalah memenangkan kepemimpinan Islam di setiap Pilkada 2018, dan mencegah kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019, dengan "test case" kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (baca: "Ketua Alumni 212: Tahun 2019 Ingin Presiden Kita Ganti Nggak", tempo.co, 5/11/17). Apakah Pak Anies selaku Gubernur Jakarta akan memfasilitasi gerakan ini agar semakin kuat? Sehingga mampu menghadang laju Pak Jokowi tahun 2019 nanti?

Menarik untuk membuktikannya dalam waktu dekat. Menurut pemberitaan, Alumni 212 berencana  menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Reuni Akbar Alumni 212, sekaligus memperingati setahun aksi memprotes mantan Gubernur Jakarta Ahok, di Kawasan Monas tanggal 2/12/17 mendatang. Pak Anies sudah mulai memfasilitasinya dengan "membuka" kawasan Monas untuk acara keagamaan, sosial, dan budaya. Kita lihat apakah Pak Anies akan hadir nanti dalam acara itu, dan akan menyampaikan ujaran mendukung?

Belajar dari kajian-kajian pembangunan, didapat kesimpulan bahwa pencanangan  "gerakan" oleh pemerintah dapat berujung pada "mobilisasi sosial", atau sebaliknya "khaos sosial".

Yang disebut terakhir, khaos sosial,   menunjuk pada "ketidak-hadiran pemerintah". Urusan pembangunan diserahkan pada rakyat/pasar (laissez faire) sehingga kelompok-kelompok masyarakat bebas melakukan apa saja yang dimaui. Ujungnya bisa terjadi khaos sosial. Tapi untuk konteks Indonesia, hal seperti itu terlalu tipis kemungkinannya, mengingat organisasi pertahanan dan keamanan nasional kita terbilang kuat.

Untuk konteks Indonesia, yang lebih mungkin terjadi adalah "mobilisasi sosial", dalam arti pengerahan potensi kekuatan gerakan sosial dalam masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah yang berkuasa. Gejala semacam itu sudah jamak pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dulu.  Waktu itu ada Gerakan Keluarga Berencana,  Gerakan Bangun Desa, Gerakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan lain-lain. Sekarang ini ada Gerakan Sejuta Pohon, Gerakan Makan Ikan, dan lain-lain.

Pendekatan "gerakan" semacam itu sejatinya adalah bentuk "partisipasi rakyat" menurut persepsi dan kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah adalah mensukseskan program pembangunan. Maka bentuk partisipasi yang dibolehkan adalah partisipasi yang bersifat mendukung pencapaian program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Di luar itu berarti anti-pembangunan, melawan pemerintah, sehingga harus diberangus.

Untuk memastikan sebuah "gerakan" partisipatif mendukung program pembangunan, maka lazimnya pemerintah akan memfasilitasinya, misalnya dengan memberikan sejumlah dana perangsang gerakan. Seperti yang sekarang direncanakan Pak Anies, mengalokasikan sejumlah dana APBD kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang merupakan potebsi "gerakan sosial".

Memberi dana semacam itu sejatinya adalah bentuk kooptasi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi organisasi kemasyarakatan itu kecuali mendukung penguasa. Termasuk, lewat strategi mobilisasi, mendukung penguasa itu jika kelak mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan berikutnya.

Jadi, bisa dikatakan, janji pergeseran pendekatan dari "program" ke "gerakan (sosial)" sejatinya tak lebih dari sekadar retorika enak kuping. Itu menurut saya tak lebih dari  kata lain untuk "partisipasi rakyat versi pemerintah", dengan orientasi "mobilisasi  kekuatan sosial". Tidak akan ada seorang penguasa yang sudi melakukannya, sebab itu berarti dia membangun kekuatan perlawanan sosial terhadap negara atau setidaknya kekuasaannya sendiri. 

Ada rencana "gerakan" tahun 2018 nanti tang bisa dilihat sebagai "test case" yaitu "Revolusi Putih", alias "Ayo Minum Susu!".  Fakta bahwa "gerakan" ini dicetuskan oleh Gerindra (sesuai warna putih seragamnya), lalu diakomodasi oleh Pak Anies sebagai program Pemda DKI Jakarta tahun 2018, sudah menunjukkan bahwa itu bukan "gerakan dari rakyat", tetapi program "filantropis" dari "atas" (pemerintah) khusus untuk "anak miskin" yang "kurang nyusu". Sebab siapa yang akan membeli susu bagi "anak-anak miskin" itu kalau bukan pemerintah? Apakah mungkin berharap rakyat akan menumbuhkan gerakan minum susu, dalam arti "beli susu sendiri", sementara untuk minum teh manis saja susah beli gula?

Tentu mudah untuk membantah analisis di atas, sebab belum ada dokumen resmi terkait rencana pergeseran pendekatan pembangunan dari "program" ke "gerakan" itu. Andai hal itu hari ini ditanyakan ke Pak Anies mungkin, seperti biasa, hawabnya adalah, "Tunggu ya, sabar, datanya sedang dikumpul. Dipelajari dulu, baru  disusun rencananya. Nanti, kalau sudah lengkap, akan disampaikan...".

Ya, nanti. Sabarlah, sekarang masih belajar. ***