Pembangunan manusia Indonesia menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Pada 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dari 68,4 pada 2014 menjadi 70,7. Dan dengan capaian ini untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.
Peningkatan kualitas pembangunan manusia tersebut tidak lepas dari berbagai program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah yang dikoordinasi Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. Berbagai bantuan sosial tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memperbaiki kesejahtraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Pada bulan Janurai 2018 ini saja, ada 14.213.928 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosia berupa beras sejahtra (rastra). Bantuan tersebut tersebar di 470 kabupaten/kota. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menargetkan 1.286.194 KPM yang berlokasi di 44 kabupaten. Program BPNT ini adalah bentuk reformasi bertahap bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah dengan tujuan supaya bantuan tepat sasaran, efektif, dan mudah diterima masyarakat.
Program-program bantuan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIP), Kartu Indonesia Pintas (KIP), Kartu Keluarga Sejahtra (KKS), dan program bantuan lainnya terbukti sangat membantu kehidupan masyarakat miskin. Barangkali, inilah untuk pertamakalinya dalam sejarah Indonesia, kepedulian pemerintah terhadap rakyat miskin terlihat begitu besar.
Berbagai upaya yang digalang Puan memang terbukti berhasil karena menurut BPS, pada September jumlah penduduk miskin menyust menjadi 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen dibandingkan dengan bulan Maret yang mencapai 27.77 juta. Artinya, hanya dalam waktu 6 bulan, terjadi penurunan angka penduduk miskin sebesar 1,19 juta. Kesenjangan ekonomi juga semakin menyempit yang diindikasikan dengan menurunnya ratio ginidari 0,393 menjadi 0,391.
Beberapa indikator penting lainnya masih cukup banyak untuk disebutkan, misalnya menurunnya angka kematian bayi, stunting, angka putus sekolah, pengangguran, dan lain-lain. Karena itu, sebagai Menko PMK, Puan sebenarnya layak mengklaim keberhasilan dalam hal perbaikan kesejahtraan masyarakat.
Namun, Puan lebih memilih untuk fokus bekerja daripada mengklaim. Sebab baginya mewujudkan kesejahtraan bagi rakyat sudah menjadi tugasnya sebagai pejabat publik. Berbagai keberhasilan yang telah berhasil ditorehkannya biarlah menjadi kesaksian di depan rakyat, bukan untuk dibesar-besarkan.
Tentu hal ini layak diapresiasi di tengah kegandrungan beberapa tokoh yang lebih suka membooming dirinya padahal kinerja tak bagus bahkan dinilai berkinerja buruk. Namun, keberhasilan-keberhasilan ini tetap perlu diinformasikan ke publik sebab anggapan minor Puan tidak melakukan apa-apa banyak disebarkan oleh orang-orang yang iri.
