Proses penanggulangan KLB Campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, menunjukkan perkembangan yang membanggakan dan memuaskan. Berkat kerjasama efektif, cepat, dan terkoordinasi dari tim satgas TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, PB IDI, Pemda Kab. Asmat, dan dukungan semua pihak, status KLB campak secara resmi dicabut oleh Bupati Kab. Asmat, Elisa Kambu.
Dasar pencabutan status KLB tersebut berangkat dari laporan semua tim bahwa telah terjadi penurunan temuan penderita campak dan hampir di seluruh wilayah tidak ditemukan kasus baru. Dan jika ditemukan kasus baru yang bukan kategori campak, dapat ditangani oleh puskesmas setempat.
Laporan pencabutan KLB campak itu tentu menjadi berita baik di tengah besarnya perhatian publik terhadap krisis warga Asmat tersebut. Ini juga menjadi tanda bahwa penanggulangan wabah campak dan gizi buruk di Asmat berjalan secara baik. Koordinasi dan kerjasama semua pihak terbukti berhasil mengatasi permasalahan tersebut secara cepat dan tepat.
Oleh karena itu, Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MENKO PMK) mengucapkan terimakasih dan apresiasi setulus-tulusnya kepada semua tim dan pihak yang telah bergotong royong menanggulangi krisis yang terjadi di plosok negeri tersebut.
Puan memang sejak awal melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Sejak pertengahan Januari, Puan memerintah kepada semua jajaran di kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya beserta lembaga terkait untuk mengirim tim dan bantuan ke Asmat. Puan juga melakukan serangkaian rapat terbatas tingkat menteri (RTM) untuk memastikan semua program penanggulangan terkoordinasi, tersingkronisasi, dan terintegrasi dengan baik.
Semua kesigapan dan kerjasama yang digalang oleh Puan terbukti berhasil yang terwujud membaiknya situasi di Asmat. Ini secara langsung dikonfirmasi oleh pemerintah Kab. Asmat melalui pencabutan status KLB yang melaporkan bahwa terjadi penurunan penderita campak dan tidak ditemukan lagi penderita baru di semua wilyah yang terindikasi terjangkit wabah.
Keberhasilan ini layak mendapat aspirasi dari publik karena proses pengentasannya terbilang sangat cepat hanya dalam hitungan minggu. Ini tentu menjadi bukti kesungguhan pemerintah, terutama yang diwakili oleh Kemenko PMK, kementerian/lembaga terkait, Polri, TNI, pemerintah Kab. Asmat, dan termasuk PB IDI.
Publik memang boleh mengkritisi pemerintah atas krisis di Asmat tersebut, namun kasus ini juga tidak boleh menjadi landasan untuk mengeneralisir bahwa pemerintah seolah tidak melakukan apa-apa dalam pembangunan kesejahtraan di Papua. Jika mau dinilai dengan jujur, pada pemeritahan Jokowi-JK ini lah perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua sangat besar. Sebagaimana dikatan Puan, pemerintah telah berupaya keras mewujudkan perubahan di Papua, namun perubahan juga membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan semua.
