Mohon tunggu...
Sam Sul
Sam Sul Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Soal Ibadah Haji, Puan Menyebut Jamaah Indonesia Harus Diperlakukan Layaknya Tamu Allah

24 Januari 2018   19:03 Diperbarui: 24 Januari 2018   19:11 714
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Instagram.com/ngamok_cuy

Meski pelaksanan haji masih lama, tapi pemerintah sudah sejak dini mempersiapkannya. Hal ini bukan saja langkah antisipatif serta menjadikan calon jamaah haji sebagai "pusat perhatian pelayanan", tapi juga soal bertambahnya jumlah kuota yang diberikan kepada Indonesia, sebagai "oleh-oleh" khusus yang berikan Raja Salman ketika berkunjung kemarin. 

Tambahan kuota ini, tentu saja memerlukan persiapan khusus karena bukan hanya soal logistik semata, tapi juga soal pelayanan ibadah haji secara keseluruhan, terutama sekali soal kenyamanan sebagai sebuah keniscayaan.

Kuota haji tahun ini bertambah, antara lain karena renovasi di tanah suci sudah rampung dilakukan, sehingga jatah Indonesia kembali seperti semula yakni 211.000, dan ditambah hadiah dari Raja Salman bin Abdul Aziz sebanyak 10.000, sehigga total jamaah yang berangkat tahun ini mencapai 221.000.

Artinya, tak ada salahnya ketika pemerintah sedia payung sebelum hujan dalam mengantisipasi setiap permasalahan dan polemik yang bisa jadi muncul sehingga bisa diminimalisir melalui upaya antisipatif dari berbagai permasalahan yang bias saja muncul di kemudian hari. Secara dini, menjadi penting karena setiap permasalahan bias terurai sedikit demi sedikit, sehingga ketika pelaksanaan, tidak akan ditemukan masalah yang signifikan.

Kalau kita mau melihat data sejenak, memang beberapa tahun terakhir, kita perlu mengapresiasi kinerja pemerintah dalam hal pelaksanaan haji ke Tanah Suci yang mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan dan kepuasan jama'ah, namun tetap penting untuk melakukan persiapan sedini mungkin, sebagai arahan Puan Maharani karena Penyelenggaraan ibadah haji memiliki kompleksitas tinggi, sehingga harus terus mematangkan persiapan.

Berbagai kemudahan juga didapatkan, terutama bagi calon jamaah yang baru mendaftar karena pendaftaran lebih sederhana menjadi dua tahap dari sebelumnya tiga tahap. Selain itu, rute haji juga lebih efisien karena sudah dapat izin mendarat tidak hanya di Jeddah tapi sekarang juga di Madinah," ujar Puan.

Kemajuan lainnya, kata Puan, adalah soal peningkatan kenyamanan asrama haji, karena semua hotel bagi Jamaah Haji Indonesia setingkat hotel bintang tiga. Selain itu, juga soal pengangkutan jemaah antar perhajian, di mana transportasi bus bisa stand by 24 jam, sehingga kalau datang ke masjid bisa terus tetap stand by. Lebih lanjut kata Puan Maharani, progres soal konsumsi juga sangat baik karena sudah disiapkan jatah konsumsi itu 18 kali di Madinah dan 24 kali di Makkah. Sehingga, bagi Jamaah Haji Indonesia ada makan malam, makan pagi dan makan siang.

Puan menambahkan bahwa survei BPS menunjukkan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) tahun 2016 menjadi 83,83 atau naik sebesar 1,16 point dibanding 2015 sebesar 82,67. 

Ada sembilan kategori layanan yang disurvei BPS kepada jamaah haji. Meliputi layanan petugas kloter, layanan transportasi, layanan ibadah, layanan bus antarkota, layanan petugas non kliter, layanan lainnya atau layanan umum, layanan katering, layanan pemondokan, dan Layanan Bus Armina.

Itulah komitmen pemerintah, yang dalam hal ini disampaikan oleh Puan Maharani, terkait komitmen persiapan dak kesiapan untuk pelaksanaan haji 2017. Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam Rapat Persiapan Penyelenggaraan Haji tahun 2017 yang dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan sejumlah pejabat di beberapa kementerian/lembaga terkait.

Artinya, memang kerja tersebut secara teknis adalah tanggung jawab Kementerian terkait, terutama kementerian agama, tapi secara koordinasi dan secara umum, Puan Maharani ikut bertanggung jawab, karena Kementerian Agama adalah kementerian yang secara tanggung jawab, berada dalam garis koordinasinya sebagai Menko PMK.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun