Perbedaan 1 Syawal 1444 H antara Muhammadiyah dan ketetapan pemerintah Indonesia melalui sidang isbatnya merupakan suatu keniscayaan. Muhammadiyah jauh-jauh hari menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat 21 April 2023, sementara pemerintah menetapkan di hari Sabtu 2023.
Lini masa dunia maya termasuk group-group WA sontak menjadi ramai. Masing-masing pihak berusaha menjelaskan landasan dan metode penetapan hari lebarannya. Terkadang jari-jari netizen terlanjur nyinyir dan ikut membumbui perbedaan ini.
Padahal kalau kita lihat, perbedaan ini tidak hanya terjadi di tahun 2023. Puluhan tahun lalu saat saya masih SD, melihat fenomena dua hari raya yang berbeda sudah biasa terjadi. Saya sendiri santai menyikapinya, yang penting selama pas kedua orang tua berlebaran tetsedia cukup opor ayam dan baju baru. Jaman orde baru sepertinya lebaran sudah ditetapkan jauh-jauh hari, namun ada ormas islam yang berbeda hari, maklum berbeda metode penentuan awal bulan bisa jadi hasilnya berbeda. Kalau jaman orde baru menjalankan lebaran berbeda dengan ketetapan pemerintah bisa dianggap subversif, alhamdulillah semenjak jaman reformasi hingga sekarang tidak lagi, hal yang patut kita syukuri.
Hari ini ini orang terkonsentrasi hanya perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah saja yang menetapkan lebaran jatuh di hari Jumat dan Sabtu. Padahal tarekat Naqsabandiyah di berbagai daerah telah berlebaran pada hari Kamis, 20 April 2023. Sementara jamaah islam Aboge di Purbalingga menetapkan Idul Fitri 2023 jatuh pada hari Minggu 23 April 2023. Jadi kalau ditotal sekurang-kurangnya  ada empat waktu lebaran pada tahun 2023 ini, dimulai hari Kamis 20 April oleh tarekat Naqsabandiyah, Jumat 21 April dijalani oleh Muhammadiyah, Sabtu 22 April 2023 mengikuti ketetapan pemerintah, terakhir Minggu 23 April 2023 giliran islam Aboge.
Rasanya tidak pantas saya mengomentari mengapa sampai ada empat hari raya selama empat hari. Ah biarlah masing-masing pihak percaya dengan metode penentuan awal bulan, toh ada dasar yang melandasinya. Bagi saya justru ini menambah khasanah literasi cara penentuan awal bulan komariyah. Silahkan para ahli berdebat dan mengambil pengetahuan darinya.
Persatuan dalam perbedaan
Perbedaan yang ada dalam hal penentuan hari raya Idul Fitri di tahun 2023 tidaklah harus menjadi simpul perpecahan. NKRI yang sudah puluhan tahun berdiri tidak dilahirkan dari persamaan. Karena itu ada prinsip bhinneka tunggal ika, perbedaan-perbedaan itu menjadi pondasi lahirnya persatuan di antara bangsa Indonesia.
Gagasan besar akan Indonesia yang adil dan makmur telah menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, dari masalah suku, agama, hingga kepentingan kelompok. Sama akan halnya perbedaan hari raya, justru akan menguji apakah memang benar kohesi sosial kita cukup kuat dan prinsip bhinneka tunggal ika tidak hanya ada di bibir saja. Silahkan disampaikan segala argumen, tanpa harus saling menghujat.
Pada titik ini fungsi pemerintah sangatlah sentral. Mengingat hak beragama dan beribadah dijamin oleh konstitusi, maka sudah semestinya pemerintah menjadi fasilitator bagi umat yang akan menjalankan hari raya menurut keyakinannya. Perlu direnungkan pendapat mayoritas belum tentu benar, begutu juga minoritas belum tentu salah.
Pemerintah perlu menjadi pengayom dan memfasilitasi umat yang akan menggunakan fasilitas publik milik negara bagi penyelenggaraan sholat Ied baik oleh tarekat Naqsabandiyah, Muhammadiyah, NU, islam Aboge maupun golongan atau ormas lainnya. Jadi bisa saja suatu lapangan dijadikan lokasi sholat ied empat kali berturut-turut selama empat hari, tidak menjadi soal. Toh dalam perbedaan ini masih ada persamaan, jumlah hari bulan ramadhan paling sedikit 29 hari dan maksimal 30 hari, tidak kurang tidak lebih.
