Penyidik Satreskrim Polres Bogor resmi menetapkan SM (52) sebagai tersangka penistaan agama atau dijerat pasal 156a KUHP.
Penetapan tersangka dilakukan sebelum hasil observasi kejiwaan SM yang dilakukan tim dokter bentukan RS Polri keluar dan hasil Visum et Repertum Psikiatrikum dikirim.
Walaupun terdapat pengecualian di dalam pasal 44 KUHP yang menyebutkan (R. Soesilo, 1995: 60):
- Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah 'akal tidak boleh dihukum.
- Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna 'akalnya atau karena sakit berubah 'akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- Yang ditentukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Menurut R. Soesilo, dalam prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses-perbal.
Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psychiater).
Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana).
Tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa (R. Soesilo, 1995: 61).
Polisi juga tidak dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tak memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.
Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan (Martiman, 1990: 80):
"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."
Sementara itu di dalam KUHP, terdapat hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena (R. Soesilo, 1995: 89-92):
-  Nebis in idem atau  (Pasal 76 KUHP).
- Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- Perkara pidana telah kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP).
Penetapan SM sebagai tersangka dilakukan kepolisian sebelum hasil pemeriksaan kejiwaannya di RS Polri rampung.
Beberapa jam setelah itu, barulah pihak RS Polri menyampaikan hasil observasi yang menyatakan bahwa SM mengidap penyakit skizofrenia tipe paranoid.
SM sudah dipastikan alami gangguan jiwa dan ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum SM tetap berlanjut ke pengadilan.
Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka pengadilan lah yang menguji apakah tersangka bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Dalam kasus ini, polisi tidak bisa menghentikan penyidikan karena tidak memiliki alasan sesuai aturan SP3 yang berlaku. Oleh karena itu, proses hukum SM akan tetap berlanjut ke pengadilan.
Sebelumnya, Kasubbag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena mengatakan, SM telah ditahan.
Tak hanya itu, atas perbuatannya, SM pun disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP atas dugaan melakukan penodaan agama.
Penetapan pasal tersebut kepada SM, kata Ita, berdasarkan alat bukti keterangan 5 orang saksi serta barang bukti berupa rekaman video, pakaian, dan sepatu yang digunakan SM ke dalam masjid.
"Penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan menaikkan status SM menjadi tersangka dengan pasal persangkaan Pasal 156a terkait penodaan atau penistaan agama." kata Ita.
DAFTAR PUSTAKA
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1990. Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- http://www.tribunnews.com/regional/2019/07/02/perempuan-yang-membawa-anjing-ke-dalam-masjid-kini-jadi-tersangka diakses pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 23:15 WIB.
