M. Rizqi Hengki
M. Rizqi Hengki Mahasiswa

Nama saya M. Rizqi Hengki, biasa dipanggil Rizqi. Seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas IBA Palembang, konsentrasi Hukum Pidana, memperdalami Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (CyberCrime).

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Relevansi Penanggulangan Cybercrime dengan Hukum Pidana

18 April 2019   00:20 Diperbarui: 18 April 2019   00:27 14 0 0
Relevansi Penanggulangan Cybercrime dengan Hukum Pidana
Sumber foto: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021181725-12-86435/bareskrim-tangkap-ratusan-wna-tersangka-cyber-crime

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan.

Bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal (Muladi dan Barda, 1992: 198).

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence).

Dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

Wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dan sekaligus mencangkup perlindungan masyarakat.

Jadi di dalam pengertian "social policy" sekaligus tercakup di dalamnya "social welfare" dan "social defence policy" (Barda, 2002: 29).

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui.

Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri.

Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil kemampuan badan penegak hukum (Sudarto, 1977: 32).

Oleh karena itu, diperlukan kajian pertimbangan strategis yang mendalam mengenai kriminalisasi kejahatan teknologi informasi tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.

Berkaitan dengan teori-teori kebijakan hukum pidana di atas.

Maka dalam hal penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian.

Yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kejahatan teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak (Suhariyanto, 2013: 43).

Jika dilihat dari statistik pemilik dan pengguna komputer dan internet di Indonesia.

Memang angkanya masih relatif kecil dibandingkan populasi penduduk.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3