Pada tanggal 3 Maret 2017, AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan FRI-West Papua (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua) mengadakan demonstrasi serentak di tujuh kota di Indonesia sebagai dukungan kepada tujuh negara Pasifik yang membawa isu Papua ke Dewan HAM PBB. Ketujuh negara tersebut yakni Vanuatu, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon. Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato dari menteri kehakiman dan pembangunan masyarakat Vanuatu Ronald Kay Warsal yang mewakili tujuh negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan Papua Barat di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34.
Berbeda dengan AMP, FRI-West Papua merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang Indonesia non Papua yang mendukung upaya pemisahan Papua dari NKRI. "Keanggotaan kami orang-orang Indonesia walaupun kami tetap akan bekerjasama dengan orang-orang Papua, dengan organisasi Papua, dari segi mobilisasi massa maupun di dalam informasi, komunikasi," kata juru bicara FRI-West Papua, Surya Anta Ginting, dalam pernyataan pers di kantor LBH, Jakarta. Surya Anta Ginting juga mengajak masyarakat pendatang yang bermukim di Tanah Papua untuk mendukung perjuangan para pendukung kemerdekaan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Demonstrasi serentak yang diadakan di Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Taliabu, dan Ternate ini tidak berjalan tanpa halangan. Di Jakarta, Yogyakarta, dan Malang, mereka dihadang oleh berbagai kelompok yang siap membela keutuhan NKRI. Berikut adalah kelompok-kelompok yang menghadang demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua tanggal 3 Maret 2017 lalu :
Pemuda Pancasila dan Paksi Katon (Yogyakarta)
"Hidup mahasiswa Papua! Hidup perempuan Papua! Hidup rakyat Papua yang melawan!" teriak salah satu anggota dari FRI-West Papua mengawali orasinya. "Kami, rakyat Indonesia, mendukung penuh kebebasan rakyat Papua untuk merdeka atas tanah mereka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini!" ujar tegas salah satu orator. Teriknya matahari tidak membuat massa orasi lelah dan mereka terus berorasi menyampaikan pendapat mereka di depan massa.
Sejak pagi pukul 07.30 WIB, kepolisian sudah siaga di beberapa titik. Di depan Asrama Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, empat mobil sabhara diparkirkan. Kemudian di Bundaran Universitas Gajah Mada dilengkapi dengan mobil tahanan, motor, serta mobil patroli lalu lintas. Sebelum massa aksi turun ke jalan, polisi terlebih dulu berada di titik kumpul seperti yang diajukan massa aksi kepada kepolisian.
Jumlah massa aksi sekitar 50 sampai 60 orang. Aksi demo dimulai sejak pukul 09.30 WIB membagikan selebaran di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Kemudian massa aksi beranjak menuju Bundaran UGM pada pukul 10.00 WIB. Ketika massa pendemo tiba di Bundaran UGM, sejumlah aparat kepolisian dan massa Pemuda Pancasila dan Paksi Katon telah berada di sana menunggu kedatangan mereka.
Pada pukul 10.09 WIB, Pemuda Pancasila menahan seorang anggota AMP yang sedang sibuk membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Kejadian ini membuat situasi memanas. Namun pihak kuasa hukum LBH Yogyakarta meminta kepada pihak kepolisian untuk mengamankan situasi tersebut. Mahasiswa yang bernama Decki Derek Degei ini juga mengenakan slayer bermotif Bintang Kejora yang merupakan simbol OPM ketika beraksi. Selain selebaran-selebarannya dirampas, Degei sempat terkena pukulan dari beberapa anggota Pemuda Pancasila.
Setelah situasi mulai reda, jalan yang sempat macet beberapa menit mulai lancar. Melalui koordinator aksi, AMP dan FRI-West Papua membacakan pernyataan sikap di Bundaran UGM. Teriakan "Pancasila!" dan "NKRI!" muncul dari massa Pemuda Pancasila untuk menandingi teriakan "Papua merdeka!" dari massa pendemo. Lalu massa aksi diarahkan oleh kepolisian masuk menuju kampus UGM. Aparat kepolisian, Pemuda Pancasila, dan Paksi Katon mengawal massa aksi sampai masuk ke dalam lingkungan kampus UGM.
Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berjalan menuju kantor perwakilan PBB di Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik yang meminta penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM dimasukkan dalam sidang PBB," ujar Samsi, koordinator aksi FRI-West Papua di Jakarta, lewat telepon kepada media Jubi.
Frans Nawipa, salah seorang pengunjuk rasa sekaligus aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, mengatakan bahwa pernyataan tujuh negara itu penting untuk memerkuat perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri. "Indonesia telah meratifikasi berbagai aturan hukum internasional tapi kenyataannya nol besar," teriak salah seorang demonstran seperti yang dilaporkan oleh BBC Indonesia.
Para demonstran berjumlah sekitar 50 orang ini sempat dihadang oleh kelompok Gerakan Mahasiswa Indonesia Timur Bersatu yang telah berada lebih dulu di pintu gerbang gedung perwakilan PBB. Sebaliknya mereka meneriakkan tuntutan anti intervensi asing dalam kasus Papua. Mereka menilai pihak asing banyak mengeksploitasi isu separatisme di Papua untuk memecah belah NKRI. Mereka juga meminta masyarakat Papua tidak terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan sekelompok orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.
Lima orang berpakaian serba warna putih berdiri di hadapan puluhan demonstran yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka membawa dua bendera Merah Putih, satu dibentangkan di tangan dan satu dipasang di tiang. Mereka mengaku berasal dari Pondok Pesantren Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi, kelurahan Kebonsari, kecamatan Sukun. Mereka bukan para kyai atau ustad melainkan para santri di pondok pesantren tersebut.
Salah satu santri, Hadi Widianto, mengaku aksi mereka berlima untuk menghadang aksi demo dari elemen AMP dan FRI-West Papua. "Aksi ini untuk menghadang aksi mereka," ujar Hadi. Meskipun mereka menghadang, kedua kelompok massa berdiri cukup berjauhan berjarak sekitar tujuh meter. Kelima santri itu hanya membentangkan bendera sambil menghadap massa pendemo AMP dan FRI-West Papua. Kelima santri tidak berorasi walaupun mereka membawa megafon.
Di sisi seberang, para mahasiswa Papua berorasi menyerukan tuntutan mereka. Hingga demonstrasi berakhir, tidak terjadi gesekan dari keduanya. Dalam akhir orasinya, massa pendemo membacakan pernyataan sikapnya, antara lain menuntut PBB dan rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusut tuntas aktor politik yang mendalangi konflik sengketa pilkada Intan Jaya, meminta hak penentuan nasib sendiri dan penutupan Freeport, serta menarik TNI dan POLRI baik organik maupun non organik dari Tanah Papua.
"Karena aksi mereka berpotensi memecah belah NKRI,"Â jawab Hadi singkat saat ditanya tujuan aksi mereka. Hadi menambahkan aksi lima orang santri itu atas intruksi sang kyai. Berdasarkan berita yang dilansir oleh media Duta Masyarakat, aksi dari para santri ini sempat membuat keder massa pendemo yang memilih mengatur jarak dan terus secara bergantian lakukan orasi. Pihak kepolisian tidak mau kecolongan saat dua massa berhadapan dan lakukan penjagaan aksi demo tersebut.
