Mohon tunggu...
Muhamad Doris
Muhamad Doris Mohon Tunggu... Peneliti, aktif dalam Aspermigas, Pengamat Dunia Energi

Fakultas MIPA, Jurusan Ilmu Fisika Universitas Indonesia University Paris Descartes (Non-Degree Study) Master by Research, Department of Physics, University of Malaya (Malaysia) Member of International Scholar Association (Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional)

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Kebijakan Jonan dan Archandra yang Membahayakan Negara

18 Oktober 2019   05:15 Diperbarui: 18 Oktober 2019   07:53 0 16 9 Mohon Tunggu...
Kebijakan Jonan dan Archandra yang Membahayakan Negara
Jonan dan Archandra, Pencetus Gagasan Kebijakan Gross Split Dalam Sektor Industri Migas Nasional (Sumber Gambar : Beritasatu.com)

Sebagai salah satu orang yang aktif di Aspermigas (Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas) akhir-akhir ini saya banyak sekali mendengar soal keluhan Peraturan Menteri ESDM No.8 tahun 2017, yang efektif berlaku mulai 16 Januari 2017 walaupun kemudian ada permen ESDM No 52 tahun 2017 namun tidak mengubah banyak jiwa dari Permen No.8 tahun 2017.

Peraturan ini sangat menghebohkan di kalangan pengusaha migas dan diestimasi oleh banyak pengamat membuat investor migas juga kabur karena peraturan ini justru "contradictio in terminis" terhadap harga minyak yang amat fluktuatif itu. 

Dalam peraturan ini seakan akan pihak pemerintah bisa mengendalikan harga minyak dan langsung mengestimasi lalu berbagi hasil atas dasar estimasi yang seakan akan sudah dipastikan itu, padahal sudah jadi hukum besi dunia minyak Internasional harga tidak bisa dikendalikan, semua bergantung dari dialektika dan dinamika dunia internasional.

Peraturan yang digagas Archandra Tahar dikenal sebagai "Gross Split" menggantikan peraturan Production Sharing Contract (PSC) berupa 'cost recovery'.

Yang bikin saya tersentak dalam peraturan ini selain tidak masuk akalnya peraturan ini dalam logika para pengusaha migas, juga harus menjadi perhatian para pengambil keputusan negara, peraturan ini justru amat berlawanan dengan konstitusi negara kita soal Sumber Daya Alam. 

Dalam konstitusi kekayaan sumber daya alam harus sepenuhnya dibawah kendali negara, sementara dalam pokok pokok peraturan menteri ESDM soal Gross Split justru melepaskan tangan negara kepada para pemain pemain bisnis migas tanpa kendali.

Argumen dari Archandra Tahar dalam peraturan menteri Gross Split sepertinya 'ambil gampang' dan tidak ambil pusing dalam soal migas di Indonesia tentunya ini secara jangka panjang sangat berbahaya untuk pendapatan negara dari migas dan kedaulatan negara atas kendali industri migas di Indonesia.

Menurut alam pikiran Archandra yang menjadi dasar dari argumen kebijakan Gross Recovery, biaya cost recovery terus meningkat dan di tahun 2015 melebihi permintaan negara. Sistem pengawasan cost recovery tidak efektif dan rawan KKN sehingga ada biaya biaya yang seharusnya ditanggung negara malah dibebankan ke negara, dan terakhir dari dasar argumen ini penerimaan negara menjadi tidak pasti.

Persoalan industri Migas di Indonesia tidak semudah itu, memang secara jangka pendek kebijakan Gross Split memudahkan negara dan memberikan kepastian penerimaan negara. Padahal kebijakan itu mustahil diterapkan karena "siapa yang bisa memastikan harga minyak esok hari?"

Seperti kilang minyak Saudi Aramco diserang 10 drone yang akibatnya produksi terpangkas sampai 50% atau 5 juta barrel/hari harga minyak melonjak 10% lalu recover ke harga sebelumnya, ini gambaran betapa fluktuatifnya harga minyak dunia dan tidak bisa dipastikan.

Dasar-dasar argumentasi Archandra Tahar sebenarnya sangat mudah dipatahkan dengan argumen dasar logika migas dengan dasar prinsip konstitusi UUD 1945 tentang kendali negara dan hukum besi harga minyak:

  • Tidak ada yang bisa mengendalikan harga minyak dunia, termasuk pemerintah Indonesia.
  • Adanya revisi aturan Gross Split menunjukkan pengambilan kebijakan yang amat strategis dilakukan dengan cara sembrono dan berantakan dari sisi strategis perencanaan kebijakan. Keputusan 'Slordig' ini menjadi banyak perhatian para investor karena dinilai para pengambil kebijakan tidak memahami secara detil akibat di lapangan.
  • Keputusan ini juga menyiratkan gaya-gaya tersembunyi "adanya kepentingan yang tak bisa terlihat" untuk menggembosi kendali negara atas migas. Dengan memanfaatkan ketidakpercayaan pada aparatur negara. Ini sama saja menghina 'reformasi birokrasi' Presiden Jokowi. Padahal nilai --nilai dari reformasi birokrasi Jokowi adalah menciptakan aparatur negara yang bebas KKN sehingga fungsi dan tujuan negara tercapai. Fungsi kebijakan kekayaan negara untuk diarahkan kepada saluran saluran fungsi sosial adalah "tujuan utama" dari Reformasi Birokrasi yang didesain Presiden Jokowi.
  • Peraturan ini dibikin untuk 'main cari mudah' saja dalam mengelola industri migas dan melepaskan hakikat terpenting dalam sumber kapital dunia migas Indonesia yang harus dibawah kendali pemerintahan.
  • Gross Split menjadi mainan bisnis para perusahaan migas karena "dari awal sudah tahu bagiannya" jika mau dapat untung lebih banyak maka dikelola bagian yang dimiliki kontraktor KKS. Ini juga menjadi pokok persoalannya tidak akan ada yang mau ambil resiko soal 'eksplorasi' karena semuanya mau yang pasti pasti saja.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
KONTEN MENARIK LAINNYA
x