Berdayakan Masyarakat, Tim KKN Undip Sosialisasikan Mitigasi dan EWS Longsor

Banyubiru, Semarang- Mahasiswa KKN Undip Tim 1 yang ditempatkan di Kecamatan Banyubiru melaksanakan program kerja tingkat Kecamatan. Kegiatan tersebut berkaitan dengan sosialisasi tentang mitigasi bencana alam tanah longsor yang cukup sering menimpa beberapa desa di Kecamatan anyubiru. Acara dilaksanakan pada hari kamis, 7 Februari 2019 bertempat di aula Kecamatan Banyubiru.

Acara tersebut dihadiri oleh bapak Dr. Eng. Agus Setyawan, S.Si, M.Si selaku perwakilan dosen pembimbing lapangan mahasiswa KKN Undip Tim 1 Banyubiru, bapak Soegiyatno, S.T, M.T.  selaku pemateri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perwakilan kecawatan yang dalam hal ini diwakili oleh sekertaris kecamatan Banyubiru yaitu bapak Febru Suryanto, S.Sos, M.Si.  dan perwakilan perangkat desa yang ada di Kecamatan Banyubiru serta mahasiswa KKN.

Pelaksanaan acara pagi itu langsung dibuka dengan pemaparan materi dari ketua pelaksana acara Anggi Tsamara Amirah terkait modul tentang mitigasi bencana yang nantinya akan diserahkan ke perwakilan kecamatan dan langsung akan didistribusikan ke masing masing desa yang ada di Kecamatan Banyubiru melalui mahasiswa KKN di desa tersebut. 

Kemudian pemaparan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan dari BPBD yaitu bapak Soegiyatno, S.T, M.T. terkait dengan tata cara penanggulangan yang sebaiknya dilakukan oleh desa, koordinasi penanggulangan bencana bersama dan berkoordinasi dengan BPBD dan sosialisasi terkait nomor telfon darurat tanggap bencana.

Bapak Soegiatno, S.T., M.T ketika memberikan materi mengenai Early Warning System Bencana Longsor (Dokpri)

Kegiatan ini diharapkan akan menjadi salah satu acara yang meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait bencana alam khususnya tanah longsor dan mampu memberikan bekal kepada masyarakat agar dapat melakukan mitigasi setidaknya untuk diri sendiri. Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Kecamatan Banyubiru sehingga diperlukan adanya koordinasi dari pihak masyarakat, desa, kecamatan dan BPBD selaku badan yang bertanggung jawab terkait penanggulangan bencana alam.