Dinamika Media Sosial

Taberez Ahmed Neyazi  (2010) melaporkan hasil kajiannya mengenai koran berbahasa Hindi dalam proses globalisasi di India. Dalam kajian itu, Taberez Ahmed Neyazi berusaha untuk melakukan kajian kritis terhadap fenomena modernisasi bahasa daerah, dan/atau  imperialisme budaya.  

Kerangka pikir yang digunakan, sebagaimana yang dikembangkan oleh  mazhab Frankfrut,  bahwa budaya modernisasi sebagaimana yang ada sekarang ini, adalah modernisasi berbasiskan pada budaya Amerika. 

Globalisasi yang ada, menurut pandangannya adalah upaya homogenisasi bduaya oleh ideologi budaya 'modern' dengan mengatasnamakan budaya global atau budaya modern yang notabene adalah budaya Amerika.

Kendati demikian ada analisis menarik dari tulisannya Taberez Ahmed Neyazi tersebut. Pada saat, koran itu mengangkat isu lokal dengan bahasa lokal, cenderung muncul sebagai analisis yang dangkal. 

Sedangkan, koran berbahasa Inggris memiliki cakupan luas dan kadang menyampaikan berita baru. Pada konteks ini, pemilahan secara biner, antara lokal dan global, hendaknya tidak dijadikan sebagai dua posisi yang berlawanan, tetapi perlu disandingkan sebagai bagian dari proses perubahan sosial. Media memiliki peran untuk mengangkat kearifan lokal, tetapi juga antisipasi terhadap perubahan global.

Kajian mengenai media dengan politik, diantara dilakukan oleh Tong Jingrong di negara Cina (2010:937).  Teori kontrol media terpusat, yang dibelakukan Pemerintah China sejak tahun 1949, secara perlahan namun pasti mengalami perubahan. Saat ini, kontrol media terpusat oleh partai penguasa, ditafsirkan Ton Jingrong sedang mengalami krisis. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Pertama, kontrol media terpusat oleh Pemerintah, mengalami krisis, dengan bangkitnya kekuasaan dan sistem administrasi baru yang muncul di berbagai daerah di negara China.  

Simbol administrasi dan kekuasaan daerah, berbeda dengan  pemerintah Pusat. Kedua, adanya paradok sikap pemerintah terhadap media, kadang satu sisi media dianggap sebagai kepentingan bersama, seperti yang berlaku pada pemberitaan Pesta Olimpiade 2008 dan Krisis ekonomi 2009, tetapi pada sisi lain Pemerintah berharap media dapat berfungsi sebagai alat kontrol politik.  Sikap paradoks seperti ini, merangsang ada pergeseran dan perubahan budaya media di  masyarakat China. Terakhir,  struktur kekuasaan lokal memiliki kebutuhan untuk memelihara dan menjaga hegemoni serta kepentingan ekonomi lokal.  Tong Jingrong melihat, bahwa strategi dan taktik politik pemerientah daerah, yaitu melakukan strategi kembar antara menerapkan prinsip kontrol sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Pusat, dan juga pendekatan 'lembut' sebagai adaptasi kebijakan terhadap situasi lokal. 

 Temuan serupa, tampak pada dinamika media di Indonesia. Jalaluddin Rakhmat (1996:51-52), misalnya, melihat adanya perubahan dan pergantian kosa kata dan makna dalam komunikasi politik di era Orde Lama dan Orde Baru. Di masa Orde Lama, kita mendengar ada kata "kontra revolusi", "nekolim", "revolusi",  "antek-antek kapitalis-imperialis", "nasakom", dan lain sebagainya. Sementara di era Orde Baru,  ada kata, "lepas landas", "Stabilitas nasional", "pembangunan", "penataran", dan "gerakan pengacau keamanan".  Hal itu pun, kemudian berubah lagi di era reformasi. Di era terakhir itu, ada kata "reformasi", "anti KKN",  "perubahan", "demokratisasi" dan lain sebagainya. Semua itu merupakan indikasi adanya perubahan-perubahan dalam media Indonesia, seiring perkembangan zaman.

 Temuan Tong Jingrong dan  analisis Jalaluddin Rakhmat tersebut, menunjukkan bahwa media mengalami dinamikanya tersendiri, seiring selaras dengan dinamika politik yang terjadi di negara dimaksud. Proses politik pada sebuah negara, berpengaruh nyata terhadap warna dan atau dinamika media tersebut.